KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, 1 Mei 2013. – Tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup, melaksanakan inventarisasi pada masyarakat hukum adat (MHA) Balai Kiyu di Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), dan MHA Haratai di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan. Inventarisasi keberadaan MHA MHA Haratai dan Balai Kiyu dilaksanakan bekerja sama dengan Jaringan Kemitraan Pemetaan partisipatif (JKPP) dan Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN)  pada tahun 2012.

Inventarisasi meliputi berbagai aspek keberadaan MHA dan kearifan lokal (pengetahuan tradisional) MHA Haratai dan Balai Kiyu.

Dalam rangka proses menuju pengesahan dan pengakuan keberadaan MHA, Kementerian Lingkungan Hidup memfasilitasi dan pendampingan melalui Rapat Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Haratai dan Balai Kiyu di Banjarmasin, tanggal 1 Mei 2013. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta, antara lain Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten HSS dan Kabupaten HST, LSM JKPP dan AMAN, dan perutusan MHA Haratai dan Balai Kiyu.

MHA Haratai dan Balai Kiyu bermukim di kawasan pegunungan Meratus yang di sekitar Sungai Alamendah. MHA Balai Kiyu bermukim di sekitar kawasan bagian Utara kawasan Pegunungan Meratus, sepanjang Sungai Panghiki dan di kaki bukit (taniki) Calang. Dari hasil inventarisasi diketahui bahwa ditemukan kesesuaian kriteria MHA sebagaimana diatur dalam UU No 32/2009 tentang PPLH.

Kegiatan Pendampingan Masyarakat Hukum Adat  tahun 2013 ini adalah merupakan rangkaian dari kegiatan pengakuan MHA di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Sosialisasi Pedoman yang dilaksanakan di Banjarmasin tgl 4-5 Juli 2012, Pelatihan Tim Inventarisasi di Bajarmasin tgl  10-11 Sept 2012, Inventarisasi Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal oleh JKPP di kedua MHA tersebut bulan Juni-Desember 2012, dan terakhir  rapat koordinasi dalam rangka  pengesahan dan pengakuan MHA Haratai dan Balai Kiyu.

Pertemuan ini ditujukan untuk untuk membangun komitmen semua pemangku kepentingan dalam rangka pengesahan dan pengakuan keberadaan dan hak MHA  dan kearifan lokal khususnya MHA Haratai dan MHA Balai Kiyu melalui Peraturan Daerah Kabupaten  HSS dan HST.

Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Lingkungan Hidup dan sekaligus menyampaikan Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan kearifan lokal. Dalam sambutannya, bahwa pengakuan MHA penting dalam memastikan pelaksanaan hak MHA terkait PPLH termasuk di dalamnya sebagai pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

Pada kesempatan ini, hadir Bapak Dr. H. Abdurrahman, SH, MH, Hakim Agung/ pakar Hukum, untuk menyampaikan materi tentang  Bentuk Hukum dan Kelembagaan Pengakuan Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal. Sedangkan Abdon Nababan (Sekjen AMAN) turut hadir untuk menyampaikan materi tentang Tuntutan dan Hak MHA terkait PPLH. Sedangkan Profil kedua MHA tersebut disampaikan oleh Rudy Redhani (JKPP).

Pada akhir pertemuan menghasilkan rumusan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah serta pembagian tanggungjawab dalam rangka memberikan pengesahan dan pengakuan. Beberapa catatan penting dalam diskusi adalah sebagai berikut:

  1. Beberapa kendala pengakuan keberadaan MHA Haratai dan Balai Kiyu adalah keberadaannya di kawasan hutan lindung di pegunungan Meratus;
  2. Masih banyak MHA yang memiliki kriteria sebagai MHA dan memiliki kearifan lokal yang juga perlu pengesahan keberadaan dan pengakuan;
  3. Perlunya dasar hukum penunjukan lembaga  yang representatif dan objektif dalam melakukan inventariasasi keberadaan MHA;
  4. Keterbatasan pendanaan yang dapat menghambat pelaksanaan proses inventarisasi, pengesahan, penetapan pengakuan dan penguatan kapasitas MHA di berbagai daerah.

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lingkungan
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp./Fax.  021-8580087