KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Bank Indonesia – 21 Agustus 2013, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) mengadakan Media Briefing mengenai Peran Perbankan dalam Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Hijau. Media briefing akan dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ronald Waas dan ditutup oleh Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Hermien Roosita. Media briefing ini menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga terkait. Imam Hendargo (Deputi Bidang Tata Lingkungan  KLH) menyampaikan materi Perbankan Ramah Lingkungan sebagai Instrumen Ekonomi, sedangkan Irwan Lubis (Direktur Eksekutif Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia) mengangkat Kebijakan Perbankan Ramah Lingkungan. Dari perbankan, hadir Felia Salim (Wakil Direktur Utama Bank BNI) memaparkan Pengalaman dalam Penerapan Perbankan Ramah Lingkungan. Selanjutnya, Raymond Bona (Deputy Chief of Party ICED-US AID) akan menyampaikan mengenai Penerapan Green Banking  di berbagai Negara.

“Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk patuh mendorong kelestarian lingkungan. Perbankan sebagai bagian dari entitas bisnis tentunya tidak terlepas dari hal ini. Pengabaian terhadap ketentuan tersebut tentunya akan berpotensi meningkatkan risiko kredit, risiko hukum dan risiko reputasi bagi perbankan. Untuk itu perbankan perlu memahami dan menguasai lebih baik mengenai manajemen risiko lingkungan hidup ini,” demikian Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas saat membuka pertemuan tersebut.

Deputi Kementerian Lingkungan Hidup, Imam Hendargo memaparkan bahwa Indonesia merupakan negara ring of renewable energy atau sering disebut juga negeri sabuk energi. Selain minyak dan gas bumi, mulai dari Hydropower, Panas Bumi (geothermal), Surya, Angin, Arus dan Gelombang Laut, Angin, Bio Massa, Bahan Bakar Nabati semua ada di Indonesia. “Upaya menjadikan green energy sebagai fondasi energi adalah merupakan wujud nyata dari Green Economy,” demikian ungkapnya.

Isu yang tak kalah pentingnya adalah ketahanan pangan dan energi (food and energy security). Dua sektor ini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian terutama karena nilai impor yang cukup besar, fluktuasi harga komoditas yang berpengaruh pada inflasi dan tekanan pada nilai tukar, hingga defisit Neraca Pembayaran Indonesia. Ronald Waas menegaskan, untuk itu dukungan perbankan untuk membiayai ke dua sektor tersebut menjadi sangat penting. Pembiayaan di sektor energi dan pertanian yang ramah lingkungan (green financing) diharapkan tidak hanya menghasilkan swa-sembada energi dan pangan namun turut berkontribusi terhadap permasalahan green economy lainnya seperti penurunan gas rumah kaca yang telah menjadi komitmen Indonesia kepada dunia internasional.

Prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, eco-tourism, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai eco-label products. Ini merupakan bentuk kesadaran bank terhadap risiko kemungkinan terjadinya masalah lingkungan pada proyek yang dibiayainya yang mungkin berdampak negatif berupa penurunan kualitas kredit dan reputasi bank yang bersangkutan. Dalam kerangka yang lebih makro dan bersifat jangka panjang, Bank Indonesia berharap green banking akan memberikan kontribusi positif pada upaya penguatan kebijakan fiskal dan moneter yang antara lain tercermin dari menurunnya beban impor minyak dan produk pertanian karena terjadi peningkatan pasokan energi domestik dari sumber-sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi penggunaan energi oleh industri, dan peningkatan produk pertanian organik yang didukung oleh perbankan nasional.  Pada sisi lain, langkah ini menjadi kontribusi perbankan dalam mendukung komitmen pemerintah memperbaiki posisi Indonesia sebagai paru-paru dunia dengan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Dalam mendorong kebijakan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) melakukan koordinasi dan kerjasama yang sangat intens. Koordinasi dan kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama yang telah diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

  1. Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diperlukan sesuai tugas dan wewenang masing-masing lembaga, untuk mendukung peningkatan peran perbankan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  2. Penyediaan informasi mengenai peraturan, kebijakan, pedoman, kriteria, standard dan evaluasi nilai, kinerja lingkungan hidup perusahaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan edukasi, sosialisasi kepada perbankan dan penelitian untuk merumuskan pedoman dan regulasi yang diperlukan.
  3. Penyelenggarakan edukasi dan sosialisasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada perbankan.
  4. Pelaksanaan penelitian bersama dalam rangka penyusunan pedoman dan regulasi bagi perbankan yang mempertimbangkan konsep ramah lingkungan hidup.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Rosa Vivien Ratnawati,

Kepala Biro Hukum dan Humas
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-8517182,
Email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

Difi A. Johansyah,

Kepala Departemen
Komunikasi Bank Indonesia,
tel/fax: 021-29817317
email: humasbi@bi.go.id