KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Dalam mengatasi ancaman pencemaran oleh limbah industri, Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) senantiasa mengedepankan pendekatan persuasive. Pertama, KLH akan memperingatkan pelaku pencemaran agar harus memperbaiki system instalansi pengolah limbah agar sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun, jika pendekatan tersebut tidak efektif, KLH tak segan-segan membawa kasus pencemaran ke pengadilan. 

Salah satu kasus pencemaran lingkungan yang terpaksa dibawa ke pengadilan adalah pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah pabrik kertas PT Sanfu Indonesia, yang beroperasi di Kecamatan Cibatu, Purwakarta Jawa Barat. “Senin 4 Mei silam, kasus ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta dengan agenda mendengar keterangan tersangka, “jelas salah satu staf Deputi V Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan melalui pesan singkat.

Instansi yang menangani pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang di Kabupaten Purwakarta, sebelumnya memang telah memastikan limbah yang mencemari sungai Cilamaya berasal dari PT Sanfu. Dari penelitian, limbah pabrik PT Sanfu yang dibuang ke sungai jauh dari standar baku mutu, dan pihak perusahaan mengakui kesulitan memenuhi baku mutu industri kertas. 

Akibatnya, sungai Cilamaya, yang melintasi wilayah Kabupaten Purwakarta, Subang, dan Karawang, kini tercemar berat. Warga masyarakat yang tinggal di sekitar sungai kini tidak dapat memanfaatkan air sungai. “banyak warga menderita gatal-gatal, dan jika air sungai dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian, tumbuhan jadi layu dan kemudian mati, “ujar Ade Saman, warga Desa Cijunti, Purwakarta Jawa Barat.  

Dulu, warga di sekitar sungai Cilamaya banyak memanfaatkan air sungai ini untuk mandi dan mencuci. Tapi sekarang airnya keruh dan berbau. Jika kena di kaki langsung gatal-gatal, kata Ade Saman.  

Tapi perusahaan asing yang mempekerjakan sekitar 850 karyawan itu mengaku sedang berusaha memenuhi standar gbaku mutu limbah yang ditentukan. Namun, dari waktu ke waktu ternyata belum juga ada perbaikan, sehingga KLH membawa kasus ini ke pengadilan. 

Pencemaran PT Dupantek, Pekalongan
Sementara di Pekalongan Jawa Tengah, kasus pencemaran oleh limbah pabrik PT Dupantek sudah sedang dalam proses di pengadilan . kuasa hukum PT Dupantek Djarot Widjayanto membantah tudingan bahwa kliennya melakukan pencemaran lingkungan. Menurut dia, air limbah dari pabrik tidak langsung dibuang ke media lingkungan. Tapi melalui proses pengelolaan limbah, yakni terlebih dulu melalui proses pengobatan limbah dan juga filterisasi. 

Sementara menurut kuasa hukum KLH Adriano SH NH, kliennya terpaksa menempuh langkah hukum karena berdasarkan penelitian limbah yang dibuang ke sungai mendapatkan nilai kategori peringkat hitam sebanyak dua kali dan merusak lingkungan.

Air limbah itu sangat berbahaya dan beracun. Bagi KLH yang terpenting pabrik harus membenahi instalansi pengolahan limbah dan mengembalikan lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Mengenai ganti rugi, itu bisa dinegosiasikan, kata Adriano. 

Ironisnya, kasus ini belakangan jadi melebar hingga keluar dari koridor hukum. Para buruh pabrik pun bergolak, Karena mendapatkan informasi jika gugatan KLH dikabulkan, perusahaan bakal kolaps, sehingga para buruh kehilangan lapangan pekerjaan. Sementara warga setempat tetap bersikukuh menuntut pabrik menghentikan pencemaran lingkungan yang sangat merugikan mereka. 

Menurut seorang pengamat lingkungan, fenomena menjadikan buruh sebagai tameng dalam melawan penggugat atau masyarakat yang dirugikan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri memang sudah sering terjadi. 

“perusahaan kerap memanfaatkan kelemahan buruh yang rentan dari ancaman pemutusan kerja. Padahal sesungguhnya para buruh juga menjadi bagian dari masyarakat yang dirugikan oleh pencemaran lingkungan, “kata dia. 

Sebenarnya, pengadilan telah melakukan mediasi antara KLH dan PT Dupantex, tetapi tidak membuahkan hasil. Kedua pihak pada pendiriannya masing-masing. 

Menurut KLH, PT. Dupantex milik Lue Tiong Ping dalam memproduksi bahan tekstil dan proses produksinya menghasilkan limbah baik cair maupun padat. Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan itu, menurut peraturan perundangan, dikategorikan sebagai Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), yang apabila tidak dikelola atau diproses dalam pembuangannya dapat menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup.  

Dalam Psal 34 ayat (1) UU No. 23/2007 ditegaskan bahwa “Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. “Ketentuan UU ini yang jadi dasar pijakan KLH menggugat PT Dupantex. 

class="MsoBodyText" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align="justify">Sementara manajemen PT Dupantex merasa tidak melakukan pencemaran. Mereka mengaku telah mengikuti proses pembuangan limbah secara benar. Karena itu tidak ada negosiasi lagi. Bahkan, menurut sumber SUAR di Jawa Tengah, PT Dupantex akan menggugat balik KLH karena dinilai telah melakukan provokasi sehingga warga setempat berani melakukan protes soal pencemaran lingkungan. PL  

Sumber :

Media cetak, Koran Suara Akar Rumput

Edisi 14-20 Mei 2009, hal 5