Kementerian Lingkungan Hidup

Republik Indonesia

Pasal 63 ayat (2) UU No. 32/ 2009 tentang PPLH menyebutkan, “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Lebh lanjut dikatakan pada Ayat (3), bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Tugas dan fungsi  Pemerintah Provinsi/Kabupaten sangat penting dalam upaya inventarisasi masyarakat hukum adat dan kearifan lokal. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pemahaman yang memadai  melalui pelatihan inventor. Inventor adalah seseorang yang bertugas untuk melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak-hak masyarakat hukum ada yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rangkaian kegiatan inventarisasi, meliputi kajian kepustakaan, studi lapangan, dokumentasi, penyusunan database dan publikasi. Ketersediaan data masyarakat hukum adat penting untuk meningkatkan peran masyarakat hukum adat yang berbasis kearifan lokal, perlindungan hak kekayaan intelektual, kajian lingkungan hidup strategis, AMDAL, dan akomodasi konflik. Bahkan Nagoya Protokol membuka peluang pentingnya pembangian keuntungan kepada MHA atas  akses terhadap pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetika.

Namun permasalahannya, tidak semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki sumber daya, komitmen dan staf yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal (KL) dan hak-hak terkait PPLH. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan pelatihan inventor.

“Pelatihan Inventor dalam Inventarisasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Kerifan Lokal”ekoregion Sumapapua berlangsung di Hotel Sahid, Makassar, tanggal 3-4 Oktober 2012.  Kegiatan ini merupakan rangkaian atau tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Inventarisasi yang dilaksanakaan tanggal 16-17 Oktober 2012 di Makassar. Pelatihan dibuka oleh Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan ditutup oleh Asisten Deputi Penguatan Inisiatif Masyarakat.

Metode pelatihan berupa penyampaian materi di kelas (in-door) baik teori maupun praktik. Lingkup Materi Pelatihan, terdiri dari:
1)    Teknik Identifikasi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat
2)    Teknik Identifikasi Kearifan Lokal
3)    Tata cara Pelaksanaan  Inventarisasi Keberadaan MHA
4)    Pendekatan Partisipatif dlm Inventarisasi  Masyarakat
Hukum Adat dan Kearifan Lokal
5)    Metode Pengumpulan Data Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal (termasuk desk study)
6)    Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
7)    Alat Pemetaan Partisipatif  dan Cara Penggunaannya
8)    Teknik Visualisasi melalui Photo Dokumentasi
9)    Teknik Pengolahan Data Hasil Inventarisasi  Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal
10)    Pengembangan Database dan Publikasi Berbasis Website.

Peserta pelatihan berjumlah 50 orang peserta, terdiri dari staf atau pejabat yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat dari PPE Sumatera Sumapapua, Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Selatan, BLH Kabupaten di PPE Sumapapua yang memiliki potensi MHA dan kearifan lokal, serta perutusan masyarakat hukum adat  Karampuang  (Kab. Sinjai) dan Kajang (Kab. Bulu Kumba).

Catatan penting dalam kegiatan ini, antara lain bahwa: 1) Isu MHA dan kearifan lokal belum ditempatkan  sebagai prioritas dalam upaya PPLH; 2) Pentingnya  pelaksanaan  pelatihan inventor di semua provinsi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan  kajian atau inventarisasi dan penyusunan profil MHA di daerah; 3) Kendala dalam pelaksanaan kegiatan berikut adalah ketidaktersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Sehubungan dengan itu, melalui  pelatihan ini disankan untuk tersedianya dana dekonsentrasi atau perbantuan guna mengakomodasi kegiatan pelatihan inventor dan inventarisasi di berbagai daerah yang memiliki potensi MHA dan kearifan lokal.***

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lokal
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Telp./Fax.  021-8580087