KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

PENCEMARAN

JAKARTA KOMPAS – Kementerian Lingkungan Hidup masih meneliti sejumlah sampel untuk menganalisis asal-usul pencemaran merkuri di Sungai Cikantor, Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang meracuni 202 warga Desa Sinar Harapan. Kementerian memanggil perusahaan eksplorasi gas alam PT Rm untuk mengklarifikasi dugaan dumping limbah merkuri di eks areal konsesi perusahaan itu di Desa Hueng, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara.

Asisten Deputi Urusan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pertambangan, Energi, dan Migas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Rasio Ridho Sani  menyatakan, hingga Rabu (11/8) belum bisa dipastikan asal-usul pencemaran merkuri tersebut.

Sebanyak 202 warga Desa Sinar harapan mengalami gejala keracunan merkuri atau air raksa (Hg) mulai dari muntah, pusing, nyeri dan ulu hati panas. Sebagian warga sempat menjalani perawatan di Puskesmas Gedong Tataan. Keracunan terjadi setelah perusahaan tambang emas, PT N, menguras kolam instalasi pengelohan air limbah mereka.

Diklarifikasi
Terkait penemuan limbah merkuri di Desa Hueng, Kabupaten Aceh Utara, Rasio menyatakan akan meminta klarifikasi dari PT Em, Kamis (12/8).

“Kami telah meminta mereka memberi klarifikasi. Areal dari lokasi penemuan itu adalah eks areal konsensinya,” kata Rasio.

“Dahulu mereka selalu melaporkan ke mana limbah merkuri dikirim. Akan tetapi, sejak tahun 2000 KLH tidak pernah menerima laporan hingga aktivitas mereka berakhir. Namun, sekarang ada penemuan merkuri di eks areal konsesi,” kata Rasio.

Kepala Divisi Advokasi & Kampanye Eksekutif Daerah Walhi Aceh M Nizar Abdurrani menduga sebagian merkuri yang ditemukan diperjualbelikan.

“Kami tidak tahu berapa volume merkuri yang diperjualbelikan. Ada selisih waktu tiga hari sebelum polisi memasang garis polisi di lokasi penemuan. Di antara waktu itulah sejumlah merkuri diambil dan dijual,” kata Nizar.

Ia mendesak pemerintah dan PT Em mengungkap semua lokasi pembuangan limbah merkuri. “karena limbah merkuri selalu ada dalam pengolahan gas, publik berhak tahu ke mana saja limbah merkuri itu dibuang selama mereka berproduksi. Dan semua limbah merkuri harus dikumpulkan lagi,” kata Nizar saat dihubungi di Lhokseumawe, kemarin.

Secara teroisah, Direktur Bali Fokus Yuyun Ismawati mendesak pemerintah lebih cepat merespons kasus pencemaran merkuri di Lampung dan Aceh.

“Pemetaan wilayah berisiko tidak bisa menunggu uji laboratorium yang memakan waktu. Merkuri yang ditemukan juga harus diamankan. Di tempat terbuka merkuri akan menguap dan uapnya bertahan 6-18 bulan. Pihak KLH harus memanfaatkan alat pendeteksi kandungan merkuri di udara milik United Nation Industrial Develooment organization untuk memetakan wilayah beresiko, dan memutuskan penanganan para warga atau korban,” tuturnya. (ROW)

Sumber:
KOMPAS
Kamis, 12 Agustus 2010
Hal.13