KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 3 – 4 Agustus 2006, KLH bersama-sama instansi terkait (Deprin, DKP, BPPT, Bapedalda Provinsi Jatim dan Bagian LH Kabupaten Banyuwangi) telah mengadakan Pertemuan Koordinasi Penataan dan Pengendalian Pencemaran Kawasan Muncar Kabupaten Banyuwangi bertempat di Pendopo Kabupaten Banyuwangi.

Pertemuan koordinasi tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi dan dihadiri oleh Deputi KLH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup (DEPUTI II MENLH). Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta meliputi perwakilan industri, instansi terkait pusat dan daerah, LSM, tokoh masyarakat, perangkat desa, pengusaha perikanan serta aparat kepolisian.

Pertemuan Koordinasi Penataan dan Pengendalian Pencemaran Kawasan Muncar Kabupaten Banyuwangi dilatarbelakangi oleh kondisi Muncar yang pada saat ini memerlukan perhatian yang serius akibat pencemaran terutama di kawasan sekitar industri perikanan. Bila pencemaran yang ada tidak segera ditangani dikhawatirkan dalam tahun-tahun mendatang Muncar hanya akan tinggal nama sebagaimana halnya dengan Bagan Siapiapi.

Oleh karena itu untuk mewujudkan penataan dan program pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan pengolahan produk laut Muncar perlu dilakukan pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak baik dari industri, masyarakat maupun pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat mewujudkan tumbuhnya komitmen untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan.

Adapun pertermuan Koordinasi Penataan dan Pengendalian Pencemaran Kawasan Muncar Kabupaten Banyuwangi telah menghasilkan beberapa rumusan hasil pertemuan yang akan menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi dengan penekanan kepada hal-hal sebagai berikut : (i) Penanganan masalah muncar memerlukan koordinasi dan komitmen bersama antara pernerintah pusat, pernerintah daerah (Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi), asosiasi, pengusaha, peneliti, LSM, masyarakat serta perguruan tinggi. (ii) Penataan dan pelaksanaan program pengendalian pencemaran lingkungan di Muncar Banyuwangi harus dilakukan berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan program secara terpadu dan berkelanjutan serta ditunjang dengan bahan kajian baik dari tata ruang, sosial serta ekosistem termasuk daya dukung pelestarian sumber daya alam ikan (Maximum Sustainable Yield). (iii) Perkembangan kawasan Muncar sebagai pusat industri perikanan perlu ditata kembali disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang. (iv) Permasalahan Muncar terkait dengan masalah sosial, pelanggaran tata ruang, penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan pelaku usaha serta keterbatasan sarana dan prasarana. (v) Pengusaha diminta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan pemberian sanksi administrasi serta penegakkan hukum kepada perusahaan akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku apabila dalam waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama tidak dilakukan upaya perbaikan kualitas lingkungan. (vi) Penguatan kelembagan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuwangi perlu dikaji kembali dan ditingkatkan, sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja dan fungsi koordinasi dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup. (vii) Perlunya penyusunan lebih rinci rencana aksi bersama dalam penyelesaian dan pengendalian pencemaran kawasan Muncar yang terintegrasi, terkoordinasi serta saling bersinergi.

Pertermuan Koordinasi Penataan dan Pengendalian Pencemaran Kawasan Muncar Kabupaten Banyuwangi inipun diliput beberapa media cetak dan elektronik. Deputi KLH Bidang Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup Mohd, Gempur Adnan mengatakan, “ Persoalan adalah pencemaran limbah dan overfishing atau pengambilan ikan dalam jumlah terlalu banyak. Padahal keberadaan muncar memberikan arti penting bagi Jawa Timur