KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Foto KLH Bimtek Penyusunan Raperda Bidang LH 17 Okt 14 (1)Batam, 17 Oktober 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bidang Lingkungan Hidup, khususnya kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Ekoregion Sumatera. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 63 ayat (2) huruf a dan pada ayat (3) huruf a, dimana Propinsi dan Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan mandat tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota untuk dapat lebih optimal dalam mengarusutamakan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya masing-masing dengan menyusun kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan dalam penyusunan Peraturan Daerah yang baik di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD. Acara yang berlangsung pada 15 – 17 Oktober 2014 di Batam ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Humas KLH, Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD dan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) KLH Sumatera, Drs. Amral Fery, M.Si, serta perwakilan Badan Lingkungan Hidup (BLH) se-Provinsi Sumatera.

Dalam sambutan Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera, Amral Fery, menyampaikan, “pemerintah daerah perlu untuk menyusun rancangan peraturan daerahnya dan dalam menyusun rancangan peraturan daerah harus dituangkan dalam naskah akedemis untuk menentukan rona awal kondisi lingkungan di daerah saat ini. Salah satu permasalahan di wilayah Sumatera adalah kebakaran hutan dan lahan yang seringkali menggangu negara tetangga. Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun diharapkan tidak menyusun perda yang spesifik melainkan perda umum sehingga dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh”.

Kepala Biro Hukum dan Humas KLH juga menyampaikan tentang materi substansi dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dari tahapan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Selain itu juga disampaikan agar Peraturan Daerah yang disusun bisa implementatif di masyarakat, pemerintah daerah perlu untuk mempertimbangkan unsur filosofis, unsur yuridis, dan unsur sosiologis.

Salah satu contoh daerah yang telah memiliki Perda Bidang Lingkungan Hidup adalah Provinsi Kepulauan Riau. Pada 8 September 2014 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau resmi menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan adanya Perda Bidang Lingkungan Hidup di setiap daerah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan pihak swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan. Perda dianggap penting karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Rancangan Peraturan Daerah ini tidak hanya sekedar meng’copy-paste’ dari UU diatasnya, akan tetapi mencerminkan pengaturan yang dibutuhkan oleh ekosistem lingkungan hidup di wilayah masing-masing, sehingga Peraturan Daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tersusun dengan baik dan komprehensif. Saat ini baru terdapat 6 (enam) provinsi di Indonesia yang memiliki Perda Bidang Lingkungan Hidup yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Aceh. Setelah penyelenggaraan Bimbingan Teknis Penyusunan Perda ini, sebanyak 4 Daerah akan menyusun Perda Bidang Lingkungan sebagai amanat dari UUPLH yaitu Propinsi Riau, Kab. Dhamasraya, Kab. Bintan dan Kota Batam.

Informasi lebih lanjut:

Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD,
Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-8517182, email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

Tags: