KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Juli 2013. Hari ini Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menerima Peta Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat (MHA) dari Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara (AMAN), Abdon Nababan. Selanjutnya Peta tersebut diharapkan dapat diverifikasi oleh KLH dan ditindaklanjuti dengan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Peta Wilayah Adat MHA ini menjadi langkah yang penting menuju pengakuan MHA. Keberadaan MHA ini menjadi penting dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul, diantaranya konflik sosial mengenai tanah dan hutan adat serta degradasi kearifan lokal dan peran kelembagaan adat.

Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum (pasal 1 huruf 30 UU 32/2009). Salah satu kriteria utama keberadaan MHA adalah adanya kearifan lokal atau sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup mengatakan, ”Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi peran yang dilakukan oleh lembaga penggiat masyarakat hukum adat, seperti AMAN untuk mengidentifikasi dan melakukan pemetaan partisipatif terhadap wilayah kearifan masyarakat hukum adat. Kami mendorong semua pihak, termasuk perguruan tinggi dan terutama Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi”. Publikasi pengetahuan tradisional menjadi penting karena dianggap “public available” yang merupakan kekayaan intelektual komunal suatu komunitas hukum adat. Hal ini sekaligus upaya perlindungan secara defensif terhadap kekayaan intelektual masyarakat
hukum adat.

Masyarakat Indonesia yang majemuk memiliki sekitar 555 etnis, lebih kurang 70.640 komunitas desa, dan 30 juta jiwa yang berpotensi sebagai komunitas MHA. Modal sosial yang dimiliki MHA berupa peran strategis, kearifan lokal, wilayah kearifan, kelembagaan adat. Peran strategis secara geografis di pedalaman, pesisir, sekitar hutan, pulau kecil, daerah terpencil, pulau terdepan/perbatasan. Sementara itu kearifan lokal yang dimiliki akan dapat menyelamatkan ekosistem pesisir dan laut, hutan, ekosistem darat, lahan basah (wetland), sungai dan danau.

KLH dan AMAN tahun 2012 yang lalu telah menandatangani piagam kerjasama mengenai kerja sama di bidang inventarisasi keberadaan MHA dan kearifan lokal, penguatan kapasitas MHA dan tukar menukar informasi tentang MHA. Banyak hal yang telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari kerjasama ini, seperti melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat hukum adat di berbagai komunitas hukum adat
dan pemetaan partisipatif di sembilan komunitas hukum adat.

Untuk mendukung upaya inventarisasi keberadaan MHA, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang akan disosialisasikan di seluruh Pemprov/Kab/Kota. Selanjutnya dilaksanakan sosialisasi pedoman tersebut dan pelatihan bagi Pemprov dan Pemkab. Diharapkan akan dilaksanakan inventarisasi, verifikasi dan penyusunan database MHA dan kearifan lokal. “Database keberadaan MHA dan pengetahuan tradisional ini penting untuk menindaklanjuti berbagai kebijakan, seperti penetapan ekoregion, AMDAL, pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI)”, jelas MenLH.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ilyas Asaad,
Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan
dan Pemberdayaan Masyarakat.
Telp/Fax : 021-8580087
Email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

Berita Terkait : AMAN Serahkan Peta Wilayah Kearifan Masyarakat Hukum Adat