KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Oktober 2013. Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan acara Sosialisasi Arah Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup TA 2014. Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, serta wakil dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Kegiatan ini melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk memberikan arahan pemanfaatan DAK Bidang LH TA 2014. Keterlibatan sektor lain dimaksudkan untuk memperkuat pilar-pilar koordinasi dan sinergi kebijakan dalam mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup (LH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan hidup, perlindungan fungsi lingkungan hidup, dan dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam sambutannya MenLH menyampaikan, “DAK Bidang LH adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah mencapai target standar pelayanan dan target nasional di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kemanfaatannya tidak semata-mata pada infrastruktur yang diadakannya, tetapi justru dari terbentuknya kemandirian daerah akibat keberadaannya. DAK diadakan bukan untuk menciptakan ketergantungan.”

Alokasi anggaran DAK Bidang LH Tahun 2014 diperkirakan mencapai dana sebesar Rp. 548.548.000.000,00, dan terjadi peningkatan sebesar 9,7% dari tahun sebelumnya. Tahun 2012 alokasi anggaran DAK Bidang LH didistribuskan kepada 432 kabupaten/kota.

Tingkat kemanfaatan DAK Bidang LH bergantung kemampuan Pemerintah Kabupaten/ Kota mengelola DAK Bidang LH TA 2014 ini secara baik dan benar serta tepat sasaran. “Untuk menjamin optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup ini, harus dilaksanakan monitoring dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan semua lini kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup baik di Pusat dan Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi dan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) untuk melaksanakan peran koordinasi pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota”, ucap MenLH.

Kerangka diatas akan menjadi model kerjasama antara Pusat dan Daerah di bidang lingkungan hidup, sebagaimana pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DAK Bidang LH ini harus dimanfaatkan secara optimal dan dapat menjadi stimulan yang signifikan untuk mendorong bergeraknya kembali sendi-sendi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah masing-masing, harap MenLH.

Lampiran/Unduh:

  1. Draf Juknis DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014
  2. Materi Sosialisasi Arah Pemanfaatan DAK Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2014

 

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir. Hermien Roosita, MM.
Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup.
Tlp/Fax: 8517181,
email: humas@menlh.go.id