KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Denpasar, 24-25 April 2013. Salah satu kelompok masyarakat yang berperan penting dalam pelestarian fungsi lingkungan adalah masyarakat hukum adat (MHA). Sesuai UUD 1945 pasal 18B ayat (2), bahwa  “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

MHA adalah “kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum” (Psl 1 Huruf 30 UU 32/2009). Sesuai kriteria tersebut, diperkirakan lebih dari seribu komunitas pedesaan di Indonesia masih tergolong MHA.

Salahsatu kriteria utama keberadaan MHA adalah adanya kearifan lokal. “Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari” (Psl 1 Huruf 30 UU 32/2009). Dengan kearifannya, MHA terbukti secara temurun-temurun  menjaga kelestarian lingkungan, sebagaimana prestasi 30 komunitas hukum adat penerima Kalpataru, antara lain MHA Baduy, MHA Kampung Naga, Kelompok Desa Adat Penglipuran, Krama Desa Adat Tenganan Pegeringsingan,  Masyarakat Adat Pekraman Buahan. Namun berbagai isu-isu yang melanda MHA berkembang akhir-akhir ini, seperti  konflik pengelolaan SDA dan lingkungan, degradasi peran  pemangku adat dan kearifan lokal, pembajakan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik (biopiracy).

UU No 32/2009 tentang PPLH memberi perhatian terhadap pentingnya peran MHA dalam PPLH. Pasal 2 mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif dan kearifan lokal. Pasal 10 ayat 2 a.l. mengatur bahwa penyusunan RPPLH  memperhatikan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat.

Protokol Nagoya membuka peluang untuk perlindungan hak-hak MHA sebagai pemilik pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Tgl 8 April 2013 yang lalu, DPR RI telah menandatangani naskah RUU tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity (Protocol Nagoya tentang Akses pada Sumberdaya Gentik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman hayati).

Namun berbagai isu diperkirakan akan mewarnai implementasi Protokol Nagoya, seperti:  (1) Belum tersedianya datadasar keberadaan  MHA  sebagai pemilik pengetahuan tradisionalnya; (2) Penetapan kelembagaan adat representasi MHA. Untuk menjawab permasalahan di atas, sesuai Pasal 63 ayat (2) menyebutkan, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan tersebut, yaitu  mulai proses identifikasi-verifikasi-pengesahan-penetapan pengakuan dan peningkatan kapasitas MHA.

Namun permasalahannya, tidak semua Pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki sumber daya dalam melaksanakan inventarisasi keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal (KL) dan hak-hak terkait PPLH. Untuk mendukung upaya tersebut KLH melaksanakan Sosialisasi Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal Ekoregion Balinusra di Denpasar, tgl 24-25 April 2013. Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Metode sosialisasi berupa penyampaian materi di kelas (in-door) dengan materi sebagai berikut:
1)    Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan MHA dan Kearifan Lokal terkait PPLH
2)    Kriteria dan Teknik Identifikasi Keberadaan MHA
3)    Teknik Identifikasi Kearifan Lokal
4)    Tata Cara Pelaksanaan  Inventarisasi Keberadaan MHA
5)    Pendekatan Partisipatif dalam Inventarisasi  MHA dan Kearifan Lokal
6)    Metode Pengumpulan Data Inventarisasi  MHA dan Kearifan Lokal (termasuk desk study)
7)    Teknik Pemetaan Partisipatif dalam Inventarisasi  MHA dan Kearifan Lokal
8)    Alat Pemetaan Partisipatif  dan Cara Penggunaannya
9)    Teknik Visualisasi melalui Photo Dokumentasi
10)    Teknik Pengolahan Data Hasil Inventarisasi  MHA dan Kearifan Lokal
11)    Pengembangan Database mha dan Kearifan Lokal dan Publikasi Berbasis Website.

Peserta pelatihan berjumlah 46 orang, terdiri dari staf atau pejabat yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat hukum adat dari PPE Balinusra, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Ekoregion Balinusra, perguruan tinggi dan Aliansi Masyarakat Hukum Adat Nusantara.
Beberapa catatan penting dalam kegiatan ini, antara lain bahwa: 1) Walaupun ditetapkan sebagai asas PPLH, bahwa isu MHA dan kearifan lokal belum ditempatkan  sebagai prioritas dalam upaya PPLH; 2) Sangat sedikit Pemerintah Daerah yang sudah mengesahkan Keberadaan MHA; 3) Pentingnya  pelaksanaan  pelatihan inventarisasi di semua provinsi yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan  inventarisasi dan pengesahan; 3) Kendala dalam pelaksanaan kegiatan berikut adalah ketidaktersediaan anggaran di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, melalui  sosialisasi ini peserta menyarankan tersedianya dana dekonsentrasi untuk  mendukung pelaksanaan inventarisasi, pengesahan dan penguatan inisiatif MHA. ***

Sumber Informasi:
Bidang Kearifan Lingkungan
Asdep Penguatan Inisiatif Masyarakat, Deputi VI
Gedung B Lantai 5 Kementerian Lingkungan Hidup
JL. D.I Panjaitan, Kebon Nanas
Jakarta Timur
Telp./Fax.  021-8580087