KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Website Kementerian Lingkungan Hidup (7/10): Bagaimana menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup? Mungkin pertanyaan itu pernah ada dalam benak kita. Saat ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup di daerah Kabupaten dan daerah Kota telah disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan ditetapkan pada 6 Oktober 2004 melalui Kepmen LH Nomor 197 Tahun 2004.

Dalam rangka mensosialisasikan SPM tersebut, KLH bersama Bapedalda Provinsi D.I. Yogjakarta dan Nusa Tenggara Barat melaksanakan sosialisasi pedoman-pedoman kelembagaan LH, di antaranya SPM. Sosialisasi SPM di Yogjakarta pada Selasa (13/9) itu dilaksanakan dalam rangka memenuhi permintaan pemerintah provinsi, terutama terkait dengan analisa biaya pencapaian SPM. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang merupakan wakil dari pemda Kab/Kota se-provinsi D.I.Y, Bappeda dan Bidang Ortala .

Berbeda dengan Yogyakarta yang merupakan pilot project dalam penyusunan SPM bidang LH Kab/Kota, maka Mataram merupakan daerah yang baru pertama kali dilakukan sosialisasi mengenai SPM. Acara sosialisasi pada Rabu (21/9) itu dihadiri 40 peserta yang berasal dari pemda Kab/Kota se-provinsi NTB, Dinas Terkait, LSM dan POLDA merupakan rangkaian acara sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (PUU) dan Kelembagaan Lingkungan Hidup (LH). Karena terbilang baru terhadap SPM, maka antusiasme justru muncul ketika pedoman penataan kelembagaan dan pedoman kerja sama antar daerah dipaparkan. Tidak heran karena masalah kelembagaan LH dan kerja sama antar daerah kerap muncul di wilayah provinsi NTB ini.

Dalam kegiatan di dua tempat itu, ditegaskan kembali bahwa SPM bidang lingkungan hidup di daerah Kabupaten dan daerah Kota adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kab/Kota). Mengacu pada UU 32/2004, lingkungan hidup (LH) merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karena LH merupakan urusan wajib, maka pemerintah berkewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan Minimalnya.

Ada 6 jenis pelayanan minimal yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kab/Kota yang meliputi, perlindungan sumber air, pencegahan pencemaran air, pemulihan pencemaran air pada sumber air, pencegahan pencemaran udara, pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan akibat sampah, serta pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Informasi lebih lanjut, hubungi:
Asdep Urusan Kelembagaan Lingkungan
Gd. A, Lt. IV Kementerian Lingkungan Hidup
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas – Jakarta Timur
Telp/Fax.: 021-85907085
Email : srutami_dewi@menlh.go.id