KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KOORDINASI NASIONAL KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Jakarta – Selasa, 10 Juli 2012 . Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dengan KLHS dipastikan setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian implementasi KLHS dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Dalam kaitan itu, selama tiga tahun terakhir Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya dalam menyiapkan berbagai perangkat acuan implementasi dan sosialisasi KLHS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Demikian isu sentral pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Rakornas KLHS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (10/7).

KLHS adalah instrumen yang bersifat self assesment yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi atau daerah yang mengeluarkan kebijakan, rencana maupun program. Karenanya Kementerian Lingkungan Hidup melakukan koordinasi lintas instansi dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Keempat instansi ini kemudian secara bersama-sama mendapat bantuan teknis dari Pemerintah Kerajaan Denmark melalui DANIDA dalam payung proyek Environmental Support Programme dimana instansi-instansi tersebut telah melakukan berbagai kegiatan percontohan KLHS di sektornya masing-masing.

Dengan koordinasi yang telah dibangun keempat lembaga tersebut implementasi KLHS mulai berjalan dengan baik. Hasilnya tampak dalam implementasi penyusunan kebijakan penataan ruang di tingkat nasional seperti  di Kementerian PU maupun Pemerintah Daerah yang dalam penyusunan tata ruangnya telah mulai melaksanakan KLHS, dan mengintegrasikannya ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Daerah (Perda) yang disusun. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mempersiapkan peraturan penyusunan KLHS untuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan/atau Menengah (RPJP/M). Sedangkan Bappenas mendorong penyusunan RPJP dan RPJM nasional yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang tidak  tumpang tindih antara kebijakan satu sektor dengan sektor yang lain.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah menyusun Pedoman Umum untuk KLHS sebagai bahan penyusunan KLHS, dan  saat ini sedang mempersiapkan tentang pengaturan mengenai Jaminan Kualitas KLHS. Diharapkan kebijakan, rencana dan program (KRP)  yang dihasilkan betul-betul memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), sehingga bisa diterima oleh para pihak/masyarakat yang akan terkena kebijakan, rencana maupun program yang dikeluarkan.

Mengingat kewajiban menyusun KLHS adalah untuk RTRW, RPJP/M pusat dan daerah, serta KRP yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan hidup, maka saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sedang mengembangkan konsep penapisan terhadap kebijakan rencana atau program yang sekiranya akan menimbulkan dampak/risiko lingkungan.

Dalam rangka untuk terus meningkatkan koordinasi implementasi KLHS, Rakornas KLHS ini telah diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Rakornas KLHS tahun ini diikuti  oleh sekitar 300 peserta dari pusat dan daerah, terdiri dari : para anggota Tim Pelaksana BKPRN (Eselon I dan Eselon II), Kepala BLH dan Bapedda Provinsi/Dinas PU Tata Ruang BPPD dan BLHD seluruh Indonesia, Kepala BLH dan Bapedda Pemkab/Pemkot yang menetapkan Perda RTRW dan telah menyelenggarakan KLHS, para tenaga ahli yang terlibat dalam pengembangan KLHS di Indonesia, DANIDA dan Kedutaan Besar Denmark.

Rakornas KLHS bertujuan antara lain menyampaikan pengalaman penyelenggaraan KLHS yang telah dilakukan oleh daerah sebagai bahan tukar-menukar pengalaman, dan melaksanakan sinergi pengembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dengan permasalahan yang berkembang di daerah.  Dengan Rakornas ini juga diharapkan bisa menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam implementasi KLHS.  Dalam Rakornas ini para peserta bisa mendiskusikan kondisi yang ada, pengembangan yang akan dilakukan, dan bagaimana peran yang harus dilakukan  dalam mendorong implementasinya.

Materi yang didiskusikan pada acara ini adalah keynote speech disampaikan oleh Prof Emil Salim,  highlight implementasi KLHS di Indonesia oleh Dr. Rudi Tambunan, implementasi KLHS di Eropa oleh Dr. Martin Smutney, pengalaman pelaksanaan KLHS oleh Provinsi Sulawesi Utara  dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, serta materi dari Direktorat Jenderal  Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda)  dan KLH.

Informasi lebih lanjut:

Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA, Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Telp/Fax: (021) 8580111, e-mail: humas.klh@gmail.com