KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pada tanggal 29 Maret 2005 Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah membahas dokumen Kerangka Acuan kegiatan Pembangunan Pelabuhan Bojonegara Di Kabupaten Serang Provinsi banten oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II selaku pemrakarsa kegiatan. Pembangunan pelabuhan bojonegara mempunyai luas lahan lebih kurang 150 yang mencakup 3 desa yaitu Margasari, Sumuranja, dan Puloampel.

Komponen kegiatan pelabuhan Bojonegara antara lain meliputi :
– Pembebasan lahan, pemindahan penduduk dan pemindahan prasarana umum
– Mobilisasi dan demobilisasi alat berat
– Pengerukan alur dan kolam pelabuhan
– Pembangunan terminal
– Pembangunan Dermaga sepanjang 700m untuk dermaga kapal peti kemas dan 150 m untuk service boat
– Pembangunan Causway yaitu pembangunan jalan penghubung di dalam pelabuhan sebagai penghubung dermaga antar calon lokasi pelabuhan Bojonegara di darat Jawa dan Pulau Kali
– Pembangunan Breakwater (penahan/pemecah gelombang)
– Pembangunan sarana penunjang, seperti bangunan kantor, lapangan parkir dan taman (landscaping), fasilitas penyediaan air bersih (water supply), fasilitas system pengelolaan air kotor (reception fasilities), fasilitas pengelolaan sampah (garbage/ waste management), fasilitas listrik (power supply), fasilitas telepon (communication system), fasilitas keamanan (security facilities).

Beberapa dampak potensial yang perlu dicermati dalam dokumen KA-ANDAL adalah sebagai berikut :
– Dampak sosial terhadap pembebasan lahan seluas lebih kurang 150 Ha dengan pemindahan lebih kurang 700 KK.
– Gangguan terhadap sistem transportasi laut yang berakibat terhadap keselamatan pelayaran.
– Penurunan kualitas air laut, terutama akibat kegiatan konstruksi, reklamasi, bongkar muat kapal, serta pembuangan limbah cair. Hal ini akan mempengaruhi kondisi biota perairan.
– Hilangnya kawasan ekosistem mangrove, terutama di perairan pantai Puloampel.
– Hilangnya daerah tangkapan ikan bagi nelayan, yang akan mempengaruhi struktur mata pencaharian dan kesempatan kerja, serta tingkat pendapatan.
– Perubahan pola arus laut, yang dikhawatirkan akan menimbulkan dampak perairan luar sekitar proyek seperti abrasi pantai, dll.

Rapat komisi penilai AMDAL pusat menyepakati beberapa hal diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Serang untuk menyesuaikan rencana pembangunan pelabuhan dengan kebijakan pembangunan daerah, mengkaji lebih dalam lagi mengenai dampak potensial yang ditimbulkan melalui proses pelingkupan yang benar, melengkapi kajian dengan aspek hidrooceanografi, melengkapi deskripsi rona awal lingkungan, dan menghadirkan wakil masyarakat dalam rapat komisi penilai AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila ada saran dan masukan mengenai ANDAL, RKL & RPL yang sedang dibahas ini, mohon disampaikan kepada : Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Pusat Kementerian Lingkungan Hidup, Gedung A Lantai 6 Jln. DI Panjaitan Kav 24 Jakarta ¡V 13410, Fax : 021-85906168 atau melalui email : amdal@menlh.go.id.