KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 Januari 2014 –  Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Bapak H. Achmad Farial dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim, Ir. Rachmat Witoelar serta perwakilan dari Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM membahas RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATTHP) hari ini di Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI. Pada kesempatan ini, Pemerintah menyampaikan hal-hal penting mengenai perlunya meratifikasi atau mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATTHP).

Kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi setiap tahun di wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat mengakibatkan pencemaran asap yang merugikan kesehatan manusia, mencemari lingkungan dan merusak ekosistem serta mengganggu transportasi. Asap dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), asma, bronchitis, pneumonia (radang paru), iritasi mata dan kulit. Selain itu, asap dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman karena sinar matahari terhalang asap sehingga oksigen tidak dapat diproduksi secara sempurna. Kepekatan asap juga memperpendek jarak pandang yang mengganggu transportasi darat, laut, sungai, dan udara serta mengganggu kegiatan kehidupan sehari-hari sehingga memberi dampak negatif di bidang sosial dan ekonomi.

Kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 mengakibatkan pencemaran asap lintas batas ke beberapa negara tetangga ASEAN. Hal ini mendorong masalah kebakaran tersebut sebagai salah satu agenda pembahasan pada Pertemuan Tingkat Tinggi Informal ASEAN II di Kuala Lumpur tahun 1997. Kesepakatan mengenai Visi ASEAN 2020 yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Hanoi Plan of Action 1997 yang mencakupi upaya mengatasi masalah pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

Guna mengefektifkan Hanoi Plan of Action, para Negara anggota ASEAN menilai perlunya membuat “ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution” (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas/AATHP) sebagai komitmen bersama. Persetujuan AATHP bertujuan mencegah dan menanggulangi pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus dilaksanakan melalui upaya nasional, regional, dan internasional secara intensif.

Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan AATHP pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) pada tanggal 25 November 2003 setelah Thailand menjadi negara keenam yang meratifikasi dan menyerahkan instrument of ratification pada tanggal 25 September 2003. Hal ini dasari atas isi dari pasal 29 AATHP bahwa persetujuan akan mulai berlaku enam puluh hari setelah negara keenam menyerahkan instrument of ratification.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok Tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara bersama oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.

Manfaat mengesahkan Persetujuan AATHP bagi Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut.

  1. Mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan negara anggota ASEAN untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan tanggap darurat dari kebakaran lahan dan/atau hutan yang mengakibatkan pencemaran asap lintas batas;
  2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran lahan dan/atau hutan yang dapat merugikan kesehatan manusia, mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi serta menurunkan kualitas lingkungan hidup;
  3. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
  4. Memanfaatkan sumber daya manusia dan peralatan yang ada di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat ASEAN maupun ASEAN Coordinating  Centre untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
  5. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas;
  6. Memperkuat manajemen dan kemampuan dalam hal pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan baik di tingkat lokal, nasional maupun regional melalui kerja sama ASEAN dan bantuan internasional sehingga pencemaran asap dapat lebih dikendalikan;
  7. Memanfaatkan Persetujuan AATHP sebagai wahana tidak saja bagi penanggulangan asap lintas batas semata, namun lebih kepada penyelesaian masalah hutan tropis Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan demikian, berbagai faktor pendorong yang mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan serta pencemaran asap lintas batas, seperti kegiatan pembalakan liar (illegal logging) juga akan diselesaikan dalam satu kerangka yang terintegrasi.

Selain hal-hal di atas, Indonesia kerapkali dianggap kurang memiliki kepedulian terhadap penyelesaian kebakaran hutan dan/atau lahan serta masalah asap lintas batas karena belum meratifikasi Persetujuan AATHP. Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilakukan secara serius oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu meyakinkan dunia internasional mengenai kesungguhan Indonesia untuk menyelesaikan masalah pencemaran asap lintas batas secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk mengatasi penyebab kebakaran hutan dan/atau lahan. Pada kenyataannya Indonesia justru yang paling menderita, baik secara ekologis, ekonomis, maupun politis dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya.

Persetujuan ASEAN terdiri atas 32 (tiga puluh dua) Pasal  dan 1 (satu) lampiran. Materi pokok Persetujuan ASEAN antara lain mengatur mengenai: pemantauan, penilaian, pencegahan, kesiapsiagaan, tangap darurat nasional dan bersama, kerja sama teknis dan penelitian ilmiah terkait dengan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan termasuk pemadaman kebakaran.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA yang mewakili Pemerintah  dalam Rapat Kerja hari ini menjelaskan, “Implikasi yang perlu dilaksanakan sebagai negara Pihak apabila indonesia meratifikasi Persetujuan AATHP antara lain adalah kewajiban untuk melakukan pemantauan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan kerja sama teknis dalam penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan serta pesebaran asap, serta mengembangkan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy). Namun demikian, kewajiban-kewajiban tersebut tidak diikuti dengan sanksi apabila tidak dilaksanakan karena Perjanjian AATHP bersifat soft law. Dengan demikian, segala bentuk perbedaan pendapat tentang interpretasi, penerapan dan pemenuhan kewajiban dalam AATHP diselesaikan melalui mekanisme konsultasi.”

RUU tentang Pengesahan AATHP pernah diajukan Pemerintah untuk dibahas di DPR melalui surat Presiden (Ampres) Nomor R-96/Pres/10/2005 tanggal 31 Oktober 2005 dan mulai dibahas bersama Pemerintah pada Mei 2006. Namun demikian, RUU tentang Pengesahan AATHP pada masa itu belum dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR RI periode 2004-2009 sehingga DPR mengembalikan naskah RUU Pengesahan AATHP tersebut kepada Pemerintah pada tanggal 12 November 2009 dengan catatan Pemerintah diminta untuk mengevaluasi kembali naskah RUU AATHP untuk kemudian disampaikan kembali untuk dibahas dengan DPR.

Selama pembahasan RUU AATHP pada waktu itu, Pemerintah mencermati dan mendalami beberapa arahan DPR guna melengkapi dan memperkuat kesiapan Indonesia sebelum meratifikasi RUU AATHP. Beberapa hal yang telah dilakukan Pemerintah selama ini dalam menindaklanjuti arahan anggota DPR tersebut antara lain sebagai berikut.

1.    Walaupun Indonesia belum meratifikasi dan menjadi anggota (party) dari AATHP, namun selama ini Indonesia selalu hadir dalam setiap pertemuan AATHP sebagai pengamat (observer). Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari beberapa program dan kegiatan terkait pelaksanaan yang mendukung penerapan AATHP, antara lain:

  • kerja sama dengan Singapura tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Mitigasi Pencemaran Asap Lintas Batas di Provinsi Jambi;
  • kerja sama dengan Malaysia tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Mitigasi Pencemaran Asap Lintas Batas di Provinsi Riau;
  • kerja sama regional untuk pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

2.    Guna meningkatkan kesiapan meratifikasi AATHP, Pemerintah telah melakukan kegiatan sosialisasi AATHP secara berkelanjutan kepada kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah di daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan (Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat), kalangan dunia usaha (pemegang HPH, HTI dan usaha perkebunan), masyarakat (masyarakat sekitar hutan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta LSM.

3.    Dalam rangka tindakan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan, telah dilakukan kegiatan koordinasi baik antar-kementerian/lembaga, pemerintah daerah maupun dengan masyarakat seperti:

  • pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  • penguatan data dan informasi terkait dengan hot-spot, persebaran asap, pemetaan daerah terbakar, fire danger rating system (sumber data diperoleh dari Kementerian Kehutanan, LAPAN, dan BMKG)
  • penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat peduli api (dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan pencegahan dini maupun pelatihan);
  • penanggulangan bencana asap yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka tanggap darurat bencana, antara lain melalui operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan oleh BPPT.

4. Pemerintah menggunakan dan menggerakkan sumber daya secara optimal dalam rangka tindakan penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan serta pencegahan pencemaran asap lintas batas, termasuk gelar pasukan Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), bantuan TNI-POLRI serta pelibatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di lokasi terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

5. Melakukan penegakan hukum (pidana, perdata maupun administrasi) terhadap pelaku (individu dan korporasi) pembakaran hutan dan/atau lahan serta pencemaran asap lintas batas yang mengakibatkan kerusakan lingkungan.

6.    Memperkuat kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning) dan pencegahan kebakaran hutan/lahan serta pencemaran asap lintas batas.

Informasi lebih lanjut:
•    Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III KLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim, KLH,
Telp/Fax 02185904923,
email : humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

•    Drs. Sudariyono,
Deputi V MENLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Tlp/Fax (021) 85904936,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id