KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sosialisasi Kaukus Lingkungan Hidup Jawa Tengah,
Komitmen untuk Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Ramah Lingkungan

Guna membangun komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah terhadap hak masyarakat dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat, maka dideklarasikan Kaukus Lingkungan Hidup DPRD pada Jumat, 2 Desember 2011 di Kampoeng Kopi Banaran, Semarang. Dalam acara ini juga dihasilkan deklarasi Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam deklarasi ini para anggota dewan berkomitmen dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan.

Koordinator Kaukus Lingkungan Hidup DPRD Jateng, Drs. A. Fikri Faqih, menilai bahwa kaukus ini merupakan wahana dalam mewujudkan perjuangan lingkungan hidup. “Kami sepakat untuk menjalin aliansi strategis dan menghimpun diri dalam kaukus lingkungan hidup DPRD Provinsi Jateng. Forum ini mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang ramah lingkungan.”

Dalam sambutannya, Deputi MENLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ir. Ilyas Asaad, M.P., mengatakan bahwa “Untuk meningkatkan peran dan fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pengawasan terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, dan membangun jaringan kaukus lingkungan antar DPRD, maka lembaga legislatif diharapkan mempunyai kepedulian tinggi terhadap lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dalam pengambilan keputusan akan berpihak pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, yang akan menghasilkan peningkatan kualitas lingkungan baik di tingkat lokal maupun nasional.”

Ilyas juga berharap, melalui kegiatan ini lembaga legislatif dapat membantu Kementerian Lingkungan Hidup dalam mencegah, mengurangi dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup, melalui peran dan kewenangan yang dimiliki dewan. Terutama kewenangan dan fungsi legislasi (pembuatan dan penetapan peraturan daerah terkait lingkungan), fungsi budgeting (pengalokasian anggaran bagi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup), dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya peran dan partisipasi legislatif dalam melestarikan dan mengelola lingkungan hidup, maka kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat diatasi, serta hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud,” ujarnya.

Pada acara ini juga diisi dengan presentasi dari Ilyas Asaad, Dr. Mas Achmad Santosa, S.H. L.M.M. dan Prof. Dr. Drs. Sudharto P. Hadi MES. Ilyas Asaad dalam manterinya mengungkapkan bahwa pencemaran dan perusakan merupakan permasalahan mendasar lingkungan. Hal tersebut disebabkan kesadaran dan komitmen birokrat dan masyarakat masih rendah, untuk itu diperlukan perubahan sikap dan etika dari birokrat dan masyarakat. Ilyas juga menjabarkan bagaimana cara mengatasi persoalan, seperti: pengembangan mekanisme pelestarian lingkungan di daerah sejalan dengan proses otonomi daerah; peningkatan penataan ruang dan pemulihan kualitas ekosistem; dan pengembangan kelembagaan dan koordinasi yang kuat, termasuk kaukus lingkungan.

Sementara Mas Achmad menilai perlunya komitmen pemerintah dalam beberapa hal, antara lain: memberdayakan berbagai inisiatif atau perundang-undangan, termasuk reformasi birokrasi; serta harus ada pembenahan institusi di Mahkamah Agung, Kepolisian dan pengadilan. Tujuannya adalah agar adanya penegakan hukum terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan. Mas Achmad juga memberikan saran mengenai perlunya pengawasan kinerja pemerintah sesuai dengan Pasal 63 UU No. 32 Tahun 2009.

Sedangkan Sudharto P. Hadi menyampaikan fakta-fakta mengenai keadaan lingkungan di Jawa Tengah. Ia mengatakan mutu dan daya dukung lingkungan hidup di Jawa Tengah secara umum semakin menurun. Menurutnya, penurunan muka tanah di beberapa wilayah di Semarang dan abrasi pantai sepanjang pesisir antara Batang-Kendal-Semarang menjadi contoh semakin terlampauinya batas daya dukung lingkungan. Sudharto juga menambahkan dari 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, lebih dari separuh atau 22 Kabupaten/Kota yang termasuk kategori kritis kondisi lingkungannya. Ia berpesan bahwa diperlukan perhatian dan langkah nyata dari berbagai komponen daerah, termasuk unsur legislatif dalam menyikapi fenomena ini. (Ghama)