KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, SUAR-Menjamurnya pembangunan villa, yang sebagian besar diantaranya milik para pejabat dan orang-orang kaya, menyebabkan perubahan fungsi lahan yang signifikan di kawasan Puncak-Bogor –Cianjur (bopunjur). Akibat dari penyimpangan tata guna lahan selama ini, kerusakan lingkungan di kawasan tersebut telah mencapai taraf yang mencemaskan. Ancaman tanah longsor dan banjir, tidak hanya membahayakan warga setempat, tapi juga bagi ibukota Jakarta.


Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) menyebutkan, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir telah terjadi perubahan fungsi lahan di kawasan lindung Kecamatan Cisarua secara signifikan, yakni sekitar 74%. Ditahun 2000, luas kawasan lindung masih sekitar 4,918 ha, kini tersisa 1.265 ha. Sementara pemukiman bertambah 44% (24.833 ha-35.750 ha).


Menteri Negara Lingkungan Hidup, Prof Rachmat Witoelar dengan tegas menyerukan moratorium pembangunan di kawasan ini. “Kerusakan lingkungan sudah tidak bisa ditolerir lagi, karena telah mencapai tingkat yang membahayakan, “kata Rachmat Witoelar.

Selain itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera menertibkan bangunan-bangunan liar. Pemkab Bogor diberi waktu setahun untuk menertibkan bangunan-bangunan liar.

“Jika tak mampu KNLH akan turun tangan, untuk itu saya siap pasang badan, “tegas Rachmat Witoelar beberapa waktu lampau.

Untuk memastikan kondisi lingkungan yang rusak, Rabu, 21 Januari silam, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar mengajak sejumlah wartawan melakukan peninjauan on the spot di beberapa lokasi di Kecamatan Cisarua Bogor Jawa Barat.

Sejumlah pejabat KNLH ikut serta dalam inspeksi lapangan antara lain, Deputi Bidang Penegakan dan Penataan Hukum, Ilyas Asaad, Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, Henri Bastaman, Staf Khusus Menteri urusan Hubungan Antar Lembaga, Mangisara Lubis dan Staf Khusus Menteri urusan Pengembangan Pembangunan Wilayah, Lukman F Mokoginta, mendatangi Kecamatan Cisarua Bogor.

Menurut Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan dan Perumahan Kabupaten Bogor, Mas’an Djadjuli, bangunan liar di wilayah tidak hanya ratusan, tapi sudah ribuan, baik di atas kawasan lindung maupun di luar itu. Sebagian besar pemiliknya adalah orang Jakarta, termasuk beberapa pejabat dan mantan pejabat, seperti mantan Pangab yang kini Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

Desa Citamiang
Saat meninjau Desa Citamiang Kelurahan Tugur Utara, Meneg LH, Rachmat Witoelar menyaksikan puluhan villa bertengger di lereng-lereng bukit di sela-sela hutan pinus. Menurut sumber setempat, lahan dengan kemiringan sekitar 30 hingga 40 derajat ini dulunya kebun teh milik PT Perkebunan Ciliwung. Tapi sejak1980-an, lahan ini dimanfaatkan warga setempat. Tapi sebagian kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Dijelaskannya, dengan peralihan kepemilikan, maka sejak 1990-an bermunculan bagunan villa di kawasan ini.

Salah satu bekas bangunan villa, yang telah dibongkar disebut sebagai milik mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, sementara yang disebut sebagai milik Wiranto kepemilikannya telah berpindah ke orang lain. Dalam data bangunan di atas tanah garapan di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor disebutkan selain Wiranto (di blok Cisuren Tugu Utara) dan Sutiyoso di Citamiang, juga terdapat nama Djaja Suparman (blok Cisuren), Leo Lopulisa (Citamiang), Tjokropranolo (blok Ciburial).

Menjamunya bangunan villa di kawasan desa Citimiang, tentu bisa menimbulkan berbagai resiko lingkungan. Sebab selain di sini terdapat sejumlah mata air yang menjadi sumber air bagi sungai Ciliwung, juga karena tingkat kemiringannya yang tinggi sangat mudah terjadi longsor.

“Setiap mata air harus dijaga dan dipelihara, agar tidak rusak atau tercemar, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, “kata Rachmat Witoelar.

Karena itu, lingkungan sekitarnya mesti dipulihkan seperti semula. Ditegaskannya, dalam menertibkan bangunan liar, Pemkab Bogor tidak akan sendirian, karena KNLH akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam aspek hukum.

“KNLH bertindak atas nama negara akan memberikan dukungan penuh hingga tuntas dan dapat menimbulkan efek jera, “kata Rachmat Witoelar. Di dalam Keppres No. 144/1999 pada Bagian Ketiga Pasal 12 ayat (6) telah ditegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak boleh dilakukan di kawasan di sekitar mata air adalah sebagai berikut : a. pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengga
nggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. pemanfaatan hasil kayu; c. perusakan kualitas air, kondisi fisik kawasan sekitarnya dan daerah tangkapan air kawasan yang bersangkutan.

Menhut MS Kaban : Pasti Melanggar Aturan
Menanggapi adanya villa milik pejabat dan mantan pejabat di kawasan lindung, di lereng-lereng bukit di Puncak Cisarua Bogor, Menteri Kehutanan MS Kaban memastikan, bangunan-bangunan itu melanggar aturan. Karena itu ia mendesak Pemkab Bogor bertindak tegas tanpa pandang bulu.

“Meskipun yang mendirikan bangunan permanen itu pejabat di pemerintah pusat, kalau dia melanggar jangan segan-segan untuk dilarang. Pejabat daerah harus berani melarangnya,