KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jayapura, 21 Maret 2013 KONFERENSI DESA ADAT PAPUA TENTANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA GENETIK dilaksanakan dalam rangka persiapan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia. Konferensi yang dibuka oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA menghadirkan peserta dari perwakilan desa adat, akademisi, dan praktisi.

Konferensi ini bertujuan untuk menyampaikan adanya pengaturan untuk akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik serta inventarisasi sumber daya genetik yang terdapat dan dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat, aturan adat  serta praktek-praktek yang telah terjadi di lapangan terkait dengan akses dan pembagian keuntungannya. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa pemahaman oleh desa adat adanya pengaturan akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumberdaya genetik serta kesepakatan antar desa adat untuk bekerjasama melindungi dan memanfaatkan secara adil dan seimbang atas sumberdaya genetik yang dimiliki.

Saat ini telah ada aturan global untuk perlindungan atas sumberdaya genetik yang dituangkan dalam Protokol Nagoya. Protokol ini mengatur akses kepada sumberdaya genetik dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas konvensi keanekaragaman hayati. Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup, “Protokol Nagoya diharapkan menjadi suatu pengaturan internasional yang komprehensif dan efektif dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dan menjamin pembagian keuntungan bagi Indonesia sebagai negara kaya sumberdaya genetik”. Selain itu, Protokol Nagoya juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya pencurian hayati (biopiracy). Seperti diketahui, Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik serta pengetahuan tradisional untuk memanfaatkan sumber daya genetic tersebut. Dapat dibayangkan kekayaan tersebut tercermin dari jumlah suku yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 1128 suku.

Protokol Nagoya tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati, telah diadopsi dalam kerangka Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) di Nagoya, Jepang pada tanggal 30 Oktober 2010. Tujuannya adalah pembagian keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatan sumber daya genetik, agar dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari keanekaragaman hayati serta merupakan instrument untuk mencapai tujuan Konvensi Keanekaragaman Hayati yang ketiga (pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG). Sebagai Negara yang telah meratifikasi CBD dan negara megabiodiversity country, Indonesia telah menandatangani Protokol Nagoya pada tanggal 11 Mei 2011 bertepatan dengan acara Ministerial Segment of the 19th session of the United Nations Commission on Sustainable Development di Markas Besar PBB, New York. Saat ini proses ratifikasi Protokol Nagoya untuk menjadi Undang-Undang Pengesahan Protokol Nagoya sedang memasuki tahap pembahasan di DPR.

Protokol Nagoya memandatkan kepada setiap negara untuk melakukan upaya dalam rangka memastikan bahwa pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan komunitas lokal diakses dengan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) serta melibatkan masyarakat hukum adat dan komunitas lokal yang bersangkutan, dan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan (pasal 7)”,. Dengan demikian, mekanisme pemberian akses dengan PADIA harus disusun secara efektif melalui participatory approach agar pengampu pengetahuan tradisional terkait SDG dapat memberikan persetujuan sesuai dengan mandat Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya juga memandatkan agar implementasi protokol sesuai dengan  hukum nasional dengan mempertimbangkan hukum adat, protokol dan prosedur yang berkenaan dengan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik yang berlaku di masyarakat (pasal 12). Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG) berikut instrument pendukungnya harus segera diselesaikan untuk memperkuat implementasi Protokol Nagoya pada tataran nasional. Dalam rangka ratifikasi Protokol Nagoya dan mempersiapkan pengaturan nasional yang memadai bagi implementasinya di Indonesia diperlukan keterlibatan dan dukungan semua pihak. Masukan yang konstruktif untuk penyusunan pengaturan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia sangat diharapkan, termasuk yang terkait dengan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik.

Lokakarya dan diskusi ini diharapkan dapat menghimpun masukan untuk kesiapan implementasi Protokol Nagoya di Indonesia melalui curah pikir tentang pengetahuan tradisional terkait SDG, masyarakat hukum adat dan komunitas lokal di Indonesia sebagai pola pemanfaatan sumber daya genetik melalui kearifan lokal.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi MENLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim,
Kementerian LIngkungan Hidup,
tlp/Fax: 021-85904923,
Email: balaikliringkehati@yahoo.co.id