KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA


Keterangan Pers MENLH:

Sebagaimana kita pahami, permasalahan lingkungan hidup masih berat dan kompleks dimana kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena perubahan iklim. Upaya mencegah memburuknya perubahan iklim, Indonesia sudah mempelopori dengan secara sukarela untuk menurukan 26% dari business as usual pada tahun 2020.  Upaya mitigasi tersebut harus diimbangi dengan upaya untuk adaptasi. Dalam kerangka adaptasi perlu dilakukan pemetaan kerentanan terhadap Perubahan Iklim sehingga dapat mengurangi resikonya.

Mengingat dampak perubahan iklim pada satu daerah dengan daerah lainnya berbeda, maka program adaptasi perlu dibangun dengan pendekatan daerah dan berbasis masyarakat (bottom-up approach). Isu ini tergolong isu baru, semua pihak baik di negara maju maupun negara berkembang, belum ada satu pun metoda yang baku yang dapat dirujuk. Oleh karenanya KLH melakukan Kajian Kerentanan dan Adaptasi di Pulau Lombok, Kabupaten Tarakan dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain daripada itu dilakukan kerjasama dengan institusi-insititusi lainnya. Dalam waktu dekat akan disusun pedoman Kajian Kerentanan dan Adaptasi untuk Daerah.

Dalam kerangka menata pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan demi mencegah semakin memburuknya penurunan nilai dan fungsi lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup telah mulai menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Pulau-Pulau Besar, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua.  Hasil KLHS ini akan menjadi masukan bagi kebijakan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang pulau melalui Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres).

Contoh yang sudah maju adalah Penyelamatan Ekosistem Pulau Sumatera, dimana Gubernur se-Sumatera bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Kehutanan telah memiliki komitmen untuk menyusun tata ruang dengan berbasis ekosistem termasuk didalamnya untuk konteks melindungi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan data Yayasan Kehati dan Kementerian Kehutanan, Keanekaragaman Hayati Indonesia menduduki tempat pertama didunia dalam kekayaan jenis mamalia (515 jenis, 36 % diantaranya endemik) dan kekayaan jenis kupu-kupu swallowtail (121 jenis, 44 % di antaranya endemik). Kemudian menduduki tempat ketiga dalam kekayaan jenis reptil (lebih dari 600 jenis), tempat keempat dalam kekayaan jenis burung (1519 jenis, 28 % diantaranya endemik), tempat kelima dalam kekayaan jenis amfibi (lebih dari 270 jenis) dan tempat ketujuh dalam kekayaan flora berbunga (tidak ada data).

Pada dasarnya menjaga keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan kita yang utama dan berkelanjutan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah diwadahi dalam UU 32/2009. Sesuai amanat, hingga saat ini 3 Rancangan Peraturan Pemerintah dari UU No.32 Tahun 2009, dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, 4 Rancangan Peraturan Pemerintah untuk UU 32/2009 dan UU 18/2008 dalam tahap pembahasan intensif di KLH yang akan diselesaikan pada bulan Juni 2010, serta 16 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup sudah ditetapkan. Hal ini akan semakin memperjelas posisi UU 32/2009 terhadap kegiatan pembangunan. Beberapa waktu lalu sempat mencuat sedikit perdebatan yang mengatakan bahwa Undang-Undang ini akan menghampat ekonomi dan menurunkan produksi sektor migas dan pertambangan, namun masalah tersebut sudah jelas melalui koordinasi yang erat antara KLH dan Kementerian teknis bersangkutan, bahwa permasalahannya dapat diselesaikan dengan mekanisme sanksi administrasi yang juga diatur dalam UU 32, dimana ada prinsip perbaikan yang bertahap.

Lebih dari itu upaya penegakan hukum tetap dilakukan dengan intensitas tinggi, penanganan Perkara pidana telah dilakukan sebanyak 33 kasus, penyelesaian sengketa lingkungan (perdata) yang telah dilakukan sebanyak 30 kasus, penjatuhan sanksi administrasi telah dilakukan 18 sanksi administrasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya 160 pengaduan lingkungan.

Tentu hal ini diimbangi dengan pengembangan sistem penegakan hukum lingkungan dimana telah terbentuknya Online System Pengaduan Lingkungan yang sampai saat ini sistem tersebut telah dikembangkan di 15 Provinsi. Yang krusial pula adalah Pengembangan SERTIFIKASI HAKIM LINGKUNGAN yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara KLH dan Mahkamah Agung tentang Penguatan Kapasitas Hakim Lingkungan pada bulan Juni 2009. Diharapkan pada tahun 2010 ini akan disiapkan 30 hakim lingkungan yang dilengkapi mekanismenya serta pedoman memeriksa perkara lingkungan hidup di Pengadilan untuk kasus Tata Usaha Negara, Perdata dan Pidana.   

Untuk yang lebih teknis, program sertifikasi terus ditingkatkan untuk kompetensi penyusun AMDAL, sebagaimana yang diamanatkan UU32/2009 bahwa harus diterapkan  pada tanggal 3 Oktober 2010. Telah diterbitkan  PERMENLH No. 7 tahun 2010 Tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL. Hingga saat ini sudah terdapat 182 pemilik sertifikat penyusun AMDAL. Pelaksana sertifikasi (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) adalah INTAKINDO (Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia). Lembaga penyedia jasa (konsultan) yang sudah meregistrasi ke KLH ada 6 konsultan. Informasi publik mengenai kebijakan,persyaratan, prosedur dan hasil penerapan disediakan dalam website http://kompetensilingkungan.menlh.go.id dan www.menlh.go.id.

Dalam konteks pemulihan kualitas lingkungan, hal yang perlu dicermati adalah potensi pencemaran yang tinggi dari limbah B3. Selama tahun 2009, sudah dilaksanakan kegiatan penanganan lahan terkontaminasi limbah B3 seluas 4,210,106 m2 (empat juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam) yang tersebar di 12 lokasi. Selama periode Januari 2009 s/d Mei 2010, jumlah permohonan izin dan atau rekomendasi pengelolaan B3 dan limbah B3 sebanyak 2.259 dan yang diterbitkan adalah sebanyak 1.343 yang mencakup kegiatan penyimpanan sementara, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3, registrasi B3, notifikasi ekspor limbah B3, notifikasi impor B3 dan impor limbah non B3. Impor limbah B3 untuk tujuan pembuangan maupun untuk penggunaan sebagai sumber daya adalah dilarang. Dalam konteks kesehatan, WHO di dalam Sidang ke enampuluhtiga, di Jenewa tanggal 17 – 21 Mei 2010, menyepakati rancangan resolusi yang diusulkan Indonesia yaitu Improvement of Health through safe and environmentally sound waste management. Permasalahan yang tertangani masih harus ditingkatkan secara siginifikan, sebagai gambaran, melalui program PROPER, baru 627 perusahaan atau sekitar 7% yang terpantau dari total 8.000 -10.000 perusahaan.

Periode 2004-2009 lalu, kita berhasil menahan laju kerusakan lingkungan, misalnya kerusakan hutan yang sebelumnya sekitar 2 juta/Ha pertahun menjadi sekitar 1 juta hektar pertahun dan menurunnya beban pencemaran. Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu Kedua yang hingga 2014, Saya menjamin adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup kita. Kita telah memiliki modal yang kuat, sebagaimana diuraikannya, dengan UU 32/2009 dan UU 18/2008 dapat dijadikan dasar dan amunisi untuk menata, menegakkan keadilan lingkungan dan yang tidak kalah pentingnya adalah publik atau masyarakat luas sudah lebih pro lingkungan.

Untuk menjaga ‘stamina’ seluruh komponen bangsa, setiap tahun kita peringati Hari Lingkungan Hidup (HLH). Peringatan HLH tahun 2010 di Indonesia bertemakan “Keanekaragaman Hayati, Masa Depan Bumi Kita