KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Konsolidasi institusi Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), sebaiknya dipercepat agar tidak terganggu oleh perubahan politik nasional yang mungkin terjadi pasca pemilihan umum (pemilu) mendatang. Demikian pendapat dari beberapa kontributor SUAR (Suara Akar Rumput) yang masuk kr Redaksi, sehubungan dengan penyelenggaraan Pemiihan Umum dan konsolidasi DNPI yang sedang berlangsung saat ini.

Jakarta, KSP, Menurut mereka, pemantapan posisi peran DNPI harus segera dilkakukan mengingat sepanjang era reformasi iklim perpolitikan di Indonesia cenderung berubah-ubah. “dalam satu dasawarsa terakhir, pergantian pimpinan nasional selalu disertai dengan perubahan orientasi politik. Akibatnya, arah kebijkan pemerintahan dan pembangunan cenderung ikut berubah. Di sisi lain Rencana Aksi Nasional (RAN-MAPI) pada dasarnya merupakan strategi nasional yang bersifat jangka panjang. Tentu itu memerlukan landasan politik yang pasti.

Dikuartirkan, perubahan politik yang kemungkinan terjadi pada pasca Pemilu 2009, ikut mengubah orientasi serta format politik nasional di bidang perubahan iklim, dan pada gilirannya mereduksi makna dari apa yang telah dicapai dengan susah payah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, proses konsolidasi DNPI yang kini telah dimulai dari aspek structural institusional yakni penyempurnaan personil Pokja (Kelompok Kerja), mesti lebih dipercepat. Ini penting agar konsolidasi tersebut dapat segera melangkah ke tahap berikutnya yakni konsolidasi fungsional melalui pemantapan fungsi peran institusi DNPI, baik ke dalam maupun keluar negeri.

Selama ini, bidang lingkungan hidup memang masih menarik perhatian para politisi, karena posisi peran institusi lingkungan hidup memang tidak terlalu signifikan disbanding dengan yang lain. Di masa mendatang, kemungkinan besar bakal berubah. Luasnya ruang lingkup peran DNPI, serta besarnya dana dalam pengendalian lembaga ini, pada gilirannya bakal menarik minat para politisi ikut campur di dalamnya.

Di dalam Peraturan Presiden, ditegaskan bahwa tugas DNPI antara lain melakukan koordinasi program dan proyek mitigasi atau adaptasi di bidang perubahan iklim, serta membuat arahan dan prioritas program sehingga respon Indonesia terhadp perubahan iklim dalam satu kerangka terpadu dan tegas. Bila dijabarkan, fungsi dan tugas tersebut memilki ruang lingkup yang cukup luas, sehingga DNPI menjadi satu lembaga dengan fungsi strategis yang berpengaruh di dalam penentuan kebijakan pembangunan nasional.

Dukungan masyarakat untuk mempercepat konsolidasi DNPI jelas amat dibutuhkan, tentu terutama dari elemen pro lingkungan hidup. Dalam konteks konsolidasi fungsional, saat ini telah ada RAN-MAPI, yang dapat dijadikan pedoman umum bagi semua pihak untuk terlibat di dalam upaya-upaya mengatasi dampak perubahan iklim. namun, dalam pelaksanaannya rencana tersebut, tentu perlu penjabaran lebih rinci dan spesifikasi dengan kondisi setiap daerah.

Posisi Tawar

Kekuartiran akan dampak perubahan politik terhadap pemantapan peran DNPI memang beralasan. Di mata public, hampir semua partai politik di Indonesia tidak memiliki komitmen kuat terhadap permasalahan lingkungan hidup. “Lihat saja, di dalam tema-tema kampanye, tak ada satu pun partai politik yang dapat memaparkan desain kebijkan politiknya di bidang lingkungan hidup secara konkrit dan berwawasan jauh ke depan,