KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kewenangan di bidang lingkungan hidup diatur dalam UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Undang-undang ini merupakan perubahan dari UU No. 5/1974.

Dua tahun setelah UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diundangkan, terjadi perubahan mendasar mengenai penataan berbagai urusan pemerintahan termasuk urusan bidang lingkungan hidup .
Peubahan terjadi dengan diundangkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan UU No. 32/2004.

Konsekuensi dari perubahan penataan urusan pemerintahan, menjadi pendorong utama bagi upaya untuk menata ulang urusan lingkungan hidup, terutama untuk memperjelas hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun tujuan dari RUU Perubahan Atas UUPLH ini bertujuan untuk menjamin terlestarikannya fungsi lingkungan hidup.

Sasaran perubahan UUPLH antara lain meliputi: (1) Perumusan ulang norma hukum UUPLH sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) Perubahan/penataan urusan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah sehingga ada kejelasan hubungan antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (3) Penguatan terhadap hukum administrasi sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan mengatur normanya secara lebih komprehensif, rinci dan jelas berkaitan dengan kelembagaan, kewenangan melakukan pengawasan, dan penerapan sanksi; (4) Penguatan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan dengan penambahan kewenangan untuk dapat menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(5) Penerapan sanksi dengan ancaman sanksi minimal secara selektif bagi tindak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini penting untuk mencegah agar tidak terulang penjatuhan sanksi pidana percobaan dalam kasus pidana lingkungan

Pada prinsipnya kewenangan pengawasan berada pada pejabat pemberi izin, sebagai pengawas lini pertama. Akan tetapi dalam RUU akan dibuka ruang untuk mendelegasikan urusan pengawasan lingkungan dari Pemerintah kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan pada izin yang diberikan oleh Bupati dan Walikota sebagai pengawas lini kedua.

Gubernur melaporkan hasil pengawasannya kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan hasil laporan tersebut, dilakukan evaluasi untuk menentukan bentuk sanksi yang dapat dikenakan kepada pemegang izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan penyimpangan. Apabila dipandang perlu Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat melakukan pengawasan sewaktu-waktu atau secara berkala terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai kewenangan lapis kedua (oversight).

Konsultasi publik RUU Perubahan atas UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 28-29 Desember 2005.

Sumber:
Asdep Urusan Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan
Dan Perjanjian Internasional
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
Jl. DI. Panjaitan, Jakarta 13410
Tel/Fax: 021-8517185