KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Hotel Ambhara, 17 Februari 2010. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyusun Rancangan PERMENLH tentang Kriteria Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Lingkungan.

Dasar kebijakan mengenai penyusunan RPERMENLH tentang kriteria kompetensi dan sertifikasi kompetensi auditor lingkungan ini adalah Pasal 48- 51, Pasal 121 dan Pasal 122 Undang-Undang No.32 tahun 2009. Kewajiban para auditor lingkungan bersertifikat kompetensi mulai diberlakukan 3 Oktober 2010. Rancangan PERMENLH tersebut dimaksudkan untuk:

a. sistem nasional yang menjamin kompetensi seorang auditor lingkungan secara berkelanjutan

b. penyediaan akses bagi para auditor yang kompeten untuk mendapat pengakuan secara nasional, dan pemanfaatan kapasitas yang optimal

c. Penyediaan informasi publik bagi para pengguna jasa audit lingkungan di Indonesia

d. peningkatan akuntabilitas dan mutu jasa audit lingkungan hidup.

Untuk perumusan kebijakan pengaturan mengenai audit tersebut, maka KLH c.q Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas bekerjasama dengan Deputi Bidang Tata Lingkungan pada tanggal 17 Februari 2010 bertempat di Hotel Ambhara Jakarta telah melaksanakan konsultasi stakeholder bersama para praktisi, akademisi, lembaga penyedia dan pengguna jasa audit lingkungan untuk menggali masukan terhadap RPERMENLH tersebut serta mendiskusikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan audit lingkungan hidup di Indonesia.

RPERMENLH tentang kriteria kompetensi dan sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup ini merupakan PERMENLH pertama yang memuat ketentuan pengakuan penyetaraanterhadap sertifikat serupa dari system di luar negeri.

PERMENLH diharapkan dapat diterapkan secepatnya mengingat modal awal yang dapat dimanfaatkan yaitu:

1. Praktisi auditor sudah mulai sejak lebih dari 10 tahun silam, sebagian telah mengikuti sertifikasi/registrasi di luar negeri;

2. Lulusan pelatihan auditor lingkungan relatif banyak;

3. Pengalaman dalam mengembangkan dan melaksanakan sistem kompetensi penyusun dokumen AMDAL (saat ini hampir 150 sertifikat);

4. Standar internasional pedoman audit lingkungan sudah ada (ISO 19011).

Berdasarkan hasil konsultasi stakeholder, pokok pengaturan dalam RPERMENLH ini dapat diterima oleh para pemangku kepentingan dan beberapa pihak terkait telah mengajukan diri untuk terlibat didalam sistem ini. Secara bertahap KLH dan instansi terkait akan mengembangkan sistem kompetensi auditor lingkungan hidup yang lengkap dan berkesinambungan. Adapun beberapa bagian yang harus dikembangkan dalam waktu dekat adalah sebagai berikut:

a. Penyiapan Lembaga Sertifikasi Kompetensi terkait dengan penerbitan sertifikasi kompetensi

b. Sistem penilaian kompetensi

c. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelatihan kompetensi audit lingkungan perlu kurikulum baku. Kurikulum pengenalan audit lingkungan hidup perlu ditingkatkan

d. Pendaftaran terhadap anggota tim dengan status lulus pelatihan auditor lingkungan hidup diberi kesempatan magang tetapi tidak dinyatakan sebagai auditor.

e. Pengakuan penyetaraan oleh Tim Penilai yang ditunjuk Menteri

Pada kesempatan ini, KLH secara terbuka memberi kesempatan kepada lembaga yang berkesinambungan dan telah siap secara manajemen dan personil untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) Auditor Lingkungan Hidup. Selanjutnya akan diproses dan diseleksi sesuai dengan persyaratan yang diperlukan.

Sekretariat masih menerima masukan dan saran perbaikan terhadap RPERMENLH tersebut secara tertulis paling lambat tanggal 24 Februari 2010 melalui :

Asisten Deputi Urusan Standardisasi, Teknologi dan Produksi Bersih, DEPUTI VII
Kementerian Lingkungan Hidup

Gedung A, Lantai 6

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410

Telp/fax: (021) 85906167, 8584638

Email:
kompetensi_lingkungan@yahoo.co.id
atau :
mia.alfian@gmail.com