KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Implementasi “Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan” atau “Sustainable Consumption and Production (SCP)”akan memberikan multi-manfaat yang penting, yaitu: perubahan pola konsumsi  masyarakat efisien dan ramah lingkungan, pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta tumbuhnya kapasitas industri produk dan jasa yang ramah lingkungan.

Yogyakarta, 19 November 2013. Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Workshop Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Menuju Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia pada tanggal 18 – 20 November 2013 di Yogjakarta. Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini melakukan evaluasi tentang pelaksanaan Kerangka Kerja 10 Tahun Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production/SCP) di Indonesia, 2013 Ð 2023, yang telah diluncurkan pada tanggal 5 Juni 2013.

Dalam skala Nasional, dokumen Kerangka Kerja ini memuat peta jalan Indonesia untuk pengarustamaan penerapan SCP dalam agenda pembangunan nasional dan pelaksanaan beberapa kebijakan/program nasional prioritas secara bertahap yang terukur, terverifikasi dan terlaporkan. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (sustainable consumption and production (SCP) meru pa ka n perubahan secara terpadu dan sistematis dari pola produksi dan konsumsi sebelumnya yang tidak ramah terhadap lingkungan dan tidak berkelanjutan menuju produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini Deputi MENLH Bidang Peningkatan Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas, Dr. Henry Bastaman, MES, menyatakan, “Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penerapan SCP yang berdasarkan penerapan manajemen dan teknologi yang ramah lingkungan, efisien dan berdampak pada pengurangan biaya untuk produksi dan konsumsi. Dengan demikian ekonomi biaya tinggi akan dihindarkan, dan kapasitas industri produk dan jasa yang ramah lingkungan akan tumbuh di Indonesia”. Lebih lanjut disampaikan bahwa beberapa program KLH dan inisiatif pemangku kepentingan lain menjadi investasi kita dalam pelaksanaan Kerangka Kerja 10 Tahun SCP Indonesia. Program tersebut antara lain: Ecolabel, Indonesian Legal Wood, Sustainable Public Procurement, Energy Star, Green Sustainable Construction, PROPER, CSR, 3R (Reduce, Re-use, Recycle), dan gaya hidup hijau.

Dr. Henry Bastaman, MES juga menjelaskan “Kementerian Lingkungan Hidup dan BAPPENAS, bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait siap memasukkan pengarustamaan penerapan SCP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menjadi satu

dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, &kegiatan pembangunan, dengan indikator yang terukur dan terverifikasi.”

Pengarustamaan penerapan SCP tersebut bersinergi dengan agenda perubahan iklim dan ekonomi hijau menuju pewujudan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Penjabaran penerapan SCP dalam RPJMN 2015 -2019 tersebut akan ditindaklanjuti dengan rangkaian pertemuan tingkat Menteri, Kementerian/Lembaga terkait dan stakeholders pada tingkat Nasional, serta dengan Propinsi untuk penerapan SCP di Daerah.

Bebera pa program yang disia pka n ada la h: Green Building, Green Procurement, Green Industry, dan Green Tourism. Program-program tersebut merupakan program “Quick Wins” yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program lain akan menyusul dimasukkan pada tahun mendatang.

Untuk “Green Procurement” (pengadaan Barang/Jasa ramah lingkungan), akan segera dimulai dengan prioritas pertama, Kementerian Lingkungan Hidup, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia menyiapkan pasokan kertas ramah lingkungan untuk kebutuhan pemerintah, swasta dan masyarakat umum di Indonesia .” Kerjasama teknis dengan UNEP, UNIDO, European Union, Jepang, Korea, Swiss dan berbagai pihak lain juga telah disiapkan.

Kerangka Kerja 10 Tahun Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan mempercepat penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memberikan wadah bagi masyarakat dan stakeholder untuk secara nyata melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU 32/2009 mengamanatkan bahwa “Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”

Informasi lebih lanjut hubungi:
Dr. Henry Bastaman, MES,
Deputi MenLH Bidang Pembinaan Sarana Teknis Lingkungan
dan Peningkatan Kapasitas,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 85904931,
email: humaslh@gmail.com