KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Siaran Pers - Indonesia merupakan negara keempat dengan luas lahan rawa gambut terluas di dunia yaitu sekitar 20 juta ha setelah Kanada (170 juta ha), Uni Soviet (150 juta ha), dan Amerika Serikat (40 juta ha). Namun dari berbagai laporan ternyata luas lahan gambut di Indonesia sangat bervariasi antara 13,5 26,5 ha (rata rata 20 juta ha). Penyebaran lahan gambut ini umumnya terdapat di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Kondisi lahan gambut di Indonesia saat ini sudah mengalami degradasi terutama disebabkan oleh kegiatan kegiatan pertanian beserta jaringan jaringan salurannya (misalnya ex proyek lahan gambut/PLG sejuta hektar di Kalteng), perkebunan, penebangan liar/illegal login serta kebakaran hutan dan lahan, contoh di Sumatera lahan gambut rusak seluas 2,669 juta ha atau sebesar 37 % dari total lalian gambut, dan Kalimantan Tengah lahan gambut rusak akibat proyek pengembangan lahan gambut 1 juta ha.

Dampak dari kerusakan lahan gambut tersebut mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan lahan (kontribusi asap dan ketebalannya sangat besar), banjir dan kekeringan serta pemanasan global akibat pelepasan Karbon (18.813 juta ton). Permasalahan yang sangat penting adalah ketidakjelasan kelembagaan pengelolaan gambut di Indonesia seperti terungkap dalam pertemuan negara negara donor yang dikoordinasikan olen KLH tanggal 18 April 2004 yang lalu di Jakarta, hal ini
membingungkan negara donor, selain itu kemitraan daerah dan kesulitan dalam penyusunan master plan atau National Action Plan dan implementasi pengelolaan dan pemulihan lahan gambut.

Berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah melakukan langkah langkah dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan wewenang dan fungsinya.

Upaya upaya yang telah dilakukan; (i) Sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan khususnya di propinsi dan kabupaten/kota rawan kebakaran hutan dan lahan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah mengirimkan Surat MENLH No.2545/MENLH/05/2006 kepada para. Gubernur dan Bupati/Walikota yang wilayahnya rawan kebakaran hutan dan lahan. (ii) Profil 21 Daerah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan. (iii) Penyusunan SOP Nasional tanggap darurat untuk pengendalian dampak akibat kebakaran hutan dan lahan. (iv) Pelatihan pemantauan hotspot untuk Bapedalda Propinsi Riau yang juga akan dilanjutkan di Propinsi Kalimantan Tengah (15 20 Mei 2006). (v) Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga telah membuat bahan bahan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang meliputi : poster, leaflet, pedoman, cerita bergambar, iklan layanan masyarakat, Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan tentang Petunjuk bagi Pemerintah Daerah, Perusahaan, Para Petani, Peladang maupun Warga.

Selain upaya upaya di atas, penanganan kebakaran hutan dan lahan juga dilakukan serangkaian kesepakatan tingkat regional dalam rangka kerjasama ASEAN di Palangkaraya pada pertemuan tanggal 4 8 April 2006 yaitu; (1) 18 th Sub Regional Fire Fighthing Arrangements (SRFA), (2) 2nd Panel of Asean Expert on Fire and Haze Assessment, (3). 4th The Simulation Organising Committee (SOC)

Informasi Lebih Lanjut:
Asdep Pengendalian Kerusakan
Sungai dan Danau (Asdep 5/III)
Telp: 021 – 85147711