KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Pekanbaru, 21 April 2014. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Ekoregion (RAKOREG) untuk wilayah Sumatera pada tanggal 21 – 22 April 2014 di Pekanbaru, Provinsi Riau. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dan Gubernur Riau, H. Annas Maamun bertempat di kediaman Gubernur Provinsi Riau. Rakoreg Sumatera tahun 2014 ini mengambil tema “Evaluasi dan Sinergitas Pemantapan Pencapaian Penurunan Beban Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Sumatera”. Tema ini diangkat dengan pertimbangan bahwa limbah domestik dan luasan lahan kritis sangat berkonkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. RAKOREG Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ekoregion Sumatera Tahun 2014 ini dihadiri 250 peserta dari Bappeda Provinsi se-Sumatera, Kepala BLH Provinsi dan Kab/Kota se-Sumatera.

Tujuan Rakoreg Sumatera 2014 melakukan evaluasi pencapaian sasaran nasional tahun 2013 meliputi: (1) penurunan beban pencemaran melalui perhitungan jumlah limbah domestik (padat, cair dan udara) yang terkelola oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) pengendalian kerusakan lingkungan  melalui perhitungan pengurangan emisi dan lahan terehabilitasi di 4 sungai prioritas (Musi, Kampar, Batanghari, Siak) dan 3 danau prioritas (Danau Toba, Singkarak, Maninjau); dan (3) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui evaluasi pelaksanaan dan pencapaian SPM.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)  sebagai penjabaran implementasi RKT yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Kerja Tahunan tersebut harus memasukkan semua aspek perencanaan di bidang lingkungan hidup, termasuk perencanaan daerah dan harmonisasinya dengan unit-unit kerja KLH. Target penurunan beban pencemaran hingga tahun 2014 sebesar 50% melalui pengawasan industri dan jasa. Target pengendalian kerusakan lingkungan rehabilitasi lahan 500.000 Ha per tahun, penurunan jumlah hotspot 20% pertahun dan penghentian kerusakan di 11 DAS prioritas dan target peningkatan kapasitas kelembagaan PLH dan SDA yaitu di 33 provinsi.

Pada sambutan pembukaan, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan, “Dalam mewujudkan target dari sasaran nasional tersebut, diperlukan kerjasama seluruh pihak yaitu instansi pengelolaan lingkungan hidup, instansi terkait, masyarakat dan dunia usaha. Oleh karena itu KLH sebagai leading sector berupaya melakukan upaya koordinasi, sinkronisasi program dan kegiatan dengan seluruh stakeholder dan mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan upaya-upaya pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan”. Namun demikian, mitra strategis KLH (PPE) dalam upaya pencapaian sasaran nasional adalah instansi pengelola lingkungan hidup di provinsi (BLH Provinsi) dan kabupaten/kota (BLH Kabupaten/Kota).

Dalam arahannya MenLH menyampaikan bahwa tema Hari Lingkungan Hidup tahun 2014 adalah Raise Your voice, Not the Sea Level  yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “Mari Kita Satukan Langkah Selamatkan Pesisir Pantai”. Disebutkan oleh Bapak MENLH bahwa saat ini IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) sebesar 64. Sedangkan untuk Sumatera IKLH sebesar 60,47. Untuk Indikator Kualitas Lingkungan ditetapkan Sembilan indikator yang digunakan oleh World Bank antara lain kualitas air, kualitas udara, perubahan iklim, keanekaragaman hayati dll. Sedangkan data dari Yalle University kualitas lingkungan Indonesia berada pada rengking 112 dari 178 negara.

Dalam kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan KLH telah melakukan koordinasi antar negara untuk penanganan Haze Transboundary dimana apabila Pemerintah Indonesia tidak mampu menangani asap lintas negara maka akan dibawa ke International Court. “Dalam penanganan asap kita harus melakukan tiga hal penting yaitu peringatan dini (early warning system), peran serta masyarakat lokal (peran masyarakat peduli api harus dibekali dan diperbanyak), serta penegakan hukum (law enforcement)”, jelas MenLH.

Dalam mewujudkan sasaran strategis, KLH dan PPE membuat kebijakan, program dan kegiatan yang diimplementasikan di daerah melalui kebijakan, program dan kegiatan BLH Provinsi/Kabupaten/Kota serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran nasional tersebut. Dalam rangkaian kegiatan Rakoreg juga diselenggarakan diskusi Best Practise Pengelolaan Lingkungan oleh Walikota Surabaya.

Selain menghadiri Pembukaan Rakoreg PPE Sumatera, Menteri Lingkungan Hidup juga melakukan kunjungan lapangan ke lokasi HTI perusahaan diduga pembakar lahan gambut di Distrik Berbari dan Distrik Pusako, Desa Sungai Rawa Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Kunjungan MenLH tersebut terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan pada Februari 2014, dimana salah satu perusahaan dengan luas area yang terbakar diperkirakan 2200 Hektar yang terdiri dari ± 200 Hektar tanaman Akasia yang baru ditanam dan ± 2000 Hektar tanaman Akasia yang siap panen. Saat ini ada 23 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan berupa kebun dan HTI. Lima perusahaan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi untuk diminta keteranganya oleh penyidik PPNS-LH.

Informasi Lebih Lanjut:
Rakoreg PPE Sumatera:
Ir. Muhammad Ilham Malik, M.Sc.
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Sumatera
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH),
Telp/Fax 0761–62962/ 65421,
Email: suara_bumi@yahoo.com /

Kunjungan Lapangan:
Drs. Sudariyono,
Deputi V KLH Bidang Penaatan Hukum Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,
telp/fax: 021-85904923,