KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Tanggal 9 Desember, masyarakat internasional memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia. Meski oleh berbagai lembaga, Indonesia dinilai termasuk negara terkorup di dunia. Namun itu tidak mengurangi minat masyarakat ikut memperingati momentum tersebut. Pemberantasan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, memang menjadi salah satu agenda reformasi nasional yang senantiasa disuarakan masyarakat menyusul tumbangnya regim orde baru. Namun menurut banyak kalangan yang justru terjadi adalah pengembangbiakan korupsi, sehingga variannya bertambah banyak dan menjalar di semua lapisan masyarakat. Dampak dari mewabahnya penyakit korupsi, tidak hanya mendorong eskalasi kerusakan moral masyarakat, tapi juga menjadi akar penyebab kerusakan lingkungan hidup yang cenderung semakin mengganas dalam satu decade terakhir.

Pembabatan hutan secara semena-mena, alih fungsi hutan lindung tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi lingkungan, masuknya limbah barang berbahaya beracun (B3) secara illegal, terjadinya bencana banjir karena pembangunan yang didasarkan pada dokumen AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan) hasil rekayasa, mewabahnya berbagai ragam penyakit karena pembuangan limbah yang semberono, dan sebagainya, bila ditelusuri di dalamnya pasti terdapat aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Praketek korupsi dalam bentuk kolusi antara para elit politik yang korup dan elit ekonomi serakah akan mengeksploitasi sumberdaya alam secara semena-mena untuk keuntungan pribadi, tanpa menghiraukan kesejahteraan warga dunia dan ekonomi bangsa sendiri. 

Terjadinya alih fungsi hutan lindung di beberapa daerah di Sumatera yang telah menjebloskan sejumlah anggota DPR adalah salah satu contoh nyata, persengkongkolan antara elite yang korup dalam perusakan lingkunganhidup. Demikian pula, masuknya limbah berbahaya dari negara tetangga yang mengancam kelestarian lingkungan hidup (termasuknya di dalamnya manusia), ke Indonesia, tentu bisa terjadi karena adanya jalinan kerja korupsi yang melibatkan banyak pihak. 

Kendala Bagi pelestarian Lingkungan
Kuatnya jejaring pelaku korupsi yang membelit disemua lini, pada akhirnya mengurangi efektivitas upaya pemebrantasan korupsi, baik dilakukan pemerintah maupun oleh masyarakat. Upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang di dukung oleh banyak lembaga swadaya masyarakat dalam menolak masuknya limbah B3 (Barang Berbahaya Beracun). Misalnya, tentu akan sia-sia belaka, bila oknum aparat yang melakukan pengawasan dan penindakan masih gampang disogok oleh pebisnis hitam untuk meloloskan dagangan haramnya itu. 

Demikian pula, bencana banjir yang menyengsarakan masyarakat banyak niscaya akan terus terjadi, bila instansi perencana dan pengawas pembangunan kota, masih dihuni oleh oknum petugas korup yang dengan semena-mena mengubah rencana pembangunan yang sudah ditata demi mengejar sedikit uang sogokan. 

Adanya keterkaitan antara korupsi dengan kerusakan lingkungan dengan tegas menuding praktek korupsi sebagai penyebabnya. “Produk hukum nasional, sebenarnya sudah cukup mampu memproteksi lingkungan hidup. Tapi, siapa saja dapat mengabaikannya, asalakan dapat memberikan sogokan kepada oknum aparta, “Kata dia. Aroma korupsi sudah terasa dari tingkat perijinan, hingga pengadilan. Bahkan dengan kekuatan ulang para koruptor dengan mudah mengarahkan pihak pembuat undang-undang dan kebijakan pemerintahan untuk mengabaikan kepentingan lingkungan hidup, undang-undang, kerap mengabaikan kepentingan lingkungan. Lihat saja, dalam kasus pembalakan hutan di Sumatera. Seorang :raja pembalak