KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 Desember 2013. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil Survei IntegritasSektor Publik (SI) 2013 di hadapan sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal sertapemerintah daerah, hari ini Senin (16/12) bertempat di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. SI 2013menunjukkan rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansipusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Secara nasional terjadikenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK terakhir merilis hasil surveiyang sama.

“Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi disektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasiuntuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yangdinilai masih lemah,” papar Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan instansi layanan publik misalnya, tambah Busyro, terkaitmekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadapgratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsiterhadap petugas dan pengguna layanan.

Survei Integritas kali ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansivertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemdadengan 5640 responden. “Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara face to facedalam kurun waktu Mei – September 2013,” jelas Busyro.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Survei Integritas Sektor Publik pada tahun ini menyertakanlayanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satuobyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan KPK. Sejak 2012,program koordinasi supervisi pencegahan KPK melakukan observasi terhadap layanan PBJ selain sektorstrategis lainnya. Di samping itu, korupsi di sektor PBJ masih mendominasi penanganan kasus di KPK.

Survei Integritas Sektor Publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layananyang diberikan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminanbagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan daripengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di lembaga tersebut.

untuk melihat berita terkait dapat melihat link dibawah ini;

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

Johan Budi SP
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. HR. Rasuna Said Kav C-1
Jakarta Selatan
(021) 2557-8300www.
kpk.go.id | Twitter: @KPK_RI