KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Sidang Umum PBB ke-55 tanggal 20 Desember 2000 (Res A/RES/55/199) memutuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan hasil-hasil KTT Bumi Rio setelah 10 tahun.

Pertemuan tingkat tinggi dunia, yang kemudian disebut sebagai World Summit on Sustainable Development (WSSD), akan diselenggarakan di Johannesburg, Afrika Selatan bulan September 2002, untuk menyegarkan kembali komitmen global pada pembangunan berkelanjutan.

Keputusan lainnya adalah meminta Commission on Sustainable Development (CSD) untuk menjadi Panitia Persiapan (Preparatory Committee atau PrepCom) WSSD. PrepCom menyelenggarakan empat kali pertemuan, yang mana untuk penyelenggaraan PrepCom IV, panitia menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah. Indonesia memutuskan untuk menyelenggarakan PrepCom IV pada tanggal 27 Mei-7 Juni 2002 di Nusa Dua, Bali.

Dalam sidangnya yang ke-10 (atau kemudian disebut sebagai sidang PrepCom I) di New York tanggal 30 April-2 Mei 2002, CSD memutuskan Prof Dr Emil Salim sebagai Ketua PrepCom. Dalam kunjungan ke berbagai negara, Emil Salim selalu berupaya memasarkan gagasannya mengenai pentingnya pembangunan yang adil dengan memberi perhatian yang sama pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Saat di Washington DC misalnya, ia bisa bicara mengenai pembangunan berkelanjutan dengan para petinggi Bank Dunia dan mengimbau mereka untuk lebih peduli.

Menurut Emil, yang mengikuti KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992 dan kini menjadi Ketua PrepCom WSSD di Johannesburg, setelah 10 tahun maka yang tampak saat ini adalah partisipasi masyarakat madani yang makin menguat. Dalam persiapan WSSD, stakeholders lebih berperan dan terorganisir.

Kalau KTT Rio didominasi oleh peran kepala pemerintahan, maka di Johannesburg nanti semua ikut berperan. Tidak hanya kepala pemerintahan, tetapi juga para pemimpin dari dunia bisnis, masyarakat madani, buruh, petani, ilmuwan, dan macam-macam lagi dari sembilan kelompok utama.

Oleh karena itu, Emil memilih semboyan “This world summit is not fully a summit of government but it’s summit of the people who committed to sustainable development.” KTT ini tidak lagi KTT pemerintahan tetapi KTT masyarakat yang peduli pada pembangunan berkelanjutan.

Namun, di sisi lain, Emil menyebutkan kenyataan yang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh 30 persen dari populasi dunia. Kemiskinan tetap ada dan terkonsentrasi di Benua Afrika. Kemiskinan ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga akses ke kebutuhan dasar seperti air, energi, tempat tinggal, dan pendidikan. Saat ini dua milyar jiwa tidak punya akses ke air minum.
Selain itu, penyakit-penyakit lama bermunculan dan yang paling menyedihkan penyakit itu tidak bisa disembuhkan hanya karena orang tidak punya uang untuk membeli obat. Jadi orang mati karena miskin, bukan karena dunia tidak bisa menyembuhkan penyakit.

Oleh karena itu, soal pengentasan orang miskin dan pemerataan harus menjadi fokus utama dalam WSSD di Johannesburg. Orang harus bisa mengubah pola konsumsi dan produksi, sehingga kedepan masyarakat dunia bisa menikmati hasil pembangunan berkelanjutan dengan setara.

Kemiskinan diatasi dengan mengubah cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Cara meningkatkan pendapatan tidak boleh lagi hanya lewat jalur ekonomi, tetapi juga lewat jalur sosial dan lingkungan. Artinya faktor biaya lingkungan dan sosial harus masuk ke dalam biaya produksi, karena selama ini biaya lingkungan dan sosial dipikul rakyat. Inilah bentuk baru ekonomi pembangunan yang disebut ekonomi berkelanjutan.

Dengan model ini, pola produksi dan konsumsi yang tidak sesuai dengan kemampuan lingkungan diubah. Apalagi selama ini sudah ada indikasi bahwa sumber daya terbarukan merosot: hutan berkurang, ikan berkurang. Tanah merosot kemampuannya, terjadi penurunan, sungai menjadi dangkal, dan merosotnya sumber daya alam. Belum lagi polusi seperti pencemaran udara, pemanasan global, perubahan iklim, polusi kotakota dan urban. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka semua sumber daya alam tidak akan berkelanjutan di abad ke-21 ini.

Saat ini sumber daya masih diisap oleh yang kuat. Bayi yang lahir di negara maju 40 kali lebih banyak mengonsumsi dibandingkan bayi yang lahir di negara berkembang. Sebaliknya, di berbagai negara berkembang masih terjadi kelaparan.
Apa yang dibutuhkan oleh negara berkembang adalah peluang untuk bisa mendapat penghasilan. Memang negara berkembang biasanya kaya sumber daya alam: hasil tambang, hutan, dan sejenisnya. Namun mengekspor sumber daya alam tanpa diproses keuntungannya sangat kecil. Karena itu negara berkembang harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan teknologi untuk menaikkan nilai tambah. Tanpa itu, negara berkembang harus terus mendapat subsidi dari negara maju.

Sedang negara maju harus bisa meningkatkan keluaran dengan mengurangi masukan, meminimumkan penggunaan energi, mengurangi limbah, dan mengurangi penggunaan ruang. Misalnya dengan menciptakan mesin mobil yang efisien dan irit menggunakan bensin, mengurangi penggunaan bahan baku, meningkatkan penggunakan bahan daur ulang, mengurangi penggunaan energi, dan mengurangi limbah.

Khusus untuk Indonesia, yang perlu dikembangkan adalah kapasitas. Indonesia itu banyak keinginannya, tetapi tidak tahu bagaimana mencapainya. Ambil satu contoh, perikanan. Masyarakat tidak tahu bagaimana menangkap ikan berkelanjutan. Demikian juga dengan hutan, banyak pihak yang tidak tahu bagaimana memanfaatkan hutan berkelanjutan. Padahal kalau banyak tumbuhan, flora dan fauna dengan kemampuan sumber daya manusia bisa dibudidayakan, mengapa ikan dan tanaman hutan bermanfaat tidak dibudidayakan?

Kenyataan lain yang juga muncul adalah kesadaran baru bahwa Amerika boleh saja kuat, tetapi tidak bisa berdiri sendiri sejak terjadinya peristiwa 11 September. Menurut Emil ini yang akan menumbuhkan sikap saling tergantung yang menjadi kunci pembangunan berkelanjutan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Karena itu pula, yang diminta menghadiri KTT di Johannesburg adalah menteri-menteri pembangunan. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda.
Menteri-menteri pembangunan inilah yang diharapkan bisa menggabungkan pemikiran-pemikiran yang sifatnya masih sektoral. Mereka harus memperkenalkan pola pikir intersektoral yang mengkombinasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena itulah yang membentuk pembangunan berkelanjutan.

Harry Surjadi