KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

15 Juli 2014, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendampingi Komisi VII DPR RI dalam Kunjungan Kerja ke tiga provinsi tanggal 14 – 15 Juli 2014 yang termasuk masa Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013 – 2014.  Turut serta dalam Kunjungan Kerja ini, Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah, KLH, Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM ke Kota Batam, Kepulauan Riau, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Energi Terbarukan, Ir. Sabar Ginting, MBA ke Provinsi NTB serta Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Lingkungan dan Kelembagaan KLH, Ir. Tuti H. Mintarsih, MPPPM ke Provinsi Bali.

Tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan dan pengelolaan terkait energi dan sumberdaya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup. Lebih khususnya adalah (1) mendapatkan informasi potensi ketersediaan dan kebutuhan energi; (2) mengetahui kontribusi sektor energi dan mineral terhadap pembangunan; dan (3) pengawasan pelaksanaan undang-undang energi serta lingkungan hidup. Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan dengan Gubernur atau yang mewakili di tiap-tiap daerah beserta SKPD beserta mitra kerja minerba setempat seperti PT. PLN Persero dan PT. Pertamina disertai instansi terkait seperti KLH, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Di Provinsi Bali, rombongan anggota Komisi VII dipimpin oleh Ir. S.Milton Pakpahan, MM berkesempatan melihat dari dekat Balai Pengelolaan Hutan Mangrove di Denpasar dan  menyampaikan perlunya penyebaran informasi serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya pelestarian mangrove. Lebih lanjut dikatakan perlunya sinergi kegiatan Kawasan konservasi mangrove ini dengan Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Bali Nustra KLH serta pelibatan Program Adiwiyata yang mengajak sekolah-sekolah dalam pelestarian mangrove. Menanggapi hal ini, SAM Bidang Hukum Lingkungan dan Kelembagaan KLH, Tuti H. Mintarsih  menjelaskan “Budidaya mangrove selain bermanfaat bagi upaya pelestarian lingkungan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengolahnya menjadi berbagai produk seperti sirup, lulur, keripik dan hal lainnya. KLH sudah memulai upaya peningkatan kapasitas masyarakat mengenai hal ini di berbagai tempat.”

Lokasi lain yang dikunjungi adalah Pembangkitan Listrik Tenaga Surya (PLTS) 1 MW di Desa Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Sekretaris Daerah Kab. Karangasem, Ir. I Gede Adnya Mulyadi, Msi menyampaikanBahwa PLTS dibangun karena.masyarkat di Desa Kubu, Kec Kubu belum semua menikmati listrik;  Curah hujan yang sangat rendah namun intensitas sinar matahari relatif tinggi serta diharapkannya suatu multiplier effect terhadap perkembangan ekonomi masyarakat setempat. Terdapat 5000 keping @200 watt perkeping. Sejak diresmikan oleh Menteri ESDM tanggal 25 Pebruari 2013 hingga saat  ini sekitar 2..035.002,72 Kwh dengan asumsi sekitar 127.187,67 Kwh/bulan.  Para anggota Dewan berpesan agar PLTS ini dijaga sebagai masterpiece yang menjadi pelopor sebagai energi terbarukan sehingga Provinsi Bali diharapkan dapat segera mencapai kemandirian energi.

Di Mataram, rombongan Komisi VII DPR RI yang dipimpin oleh Ir. Daryatmo Mardiyanto melakukan serangkaian kunjungan ke PT PLN Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dan PT Pertamina Region Nusa Tenggara Barat. Provinsi NTB memiliki potensi energi alternatif yang cukup banyak, baik energi baru maupun energi terbarukan. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Salah satunya adalah potensi energi listrik tenaga mikro hidro yang tersebar di seluruh wilayah NTB, potensinya saat ini baru dimanfaatkan sebesar 4%. Disamping listrik tenaga mikro hidro, Provinsi NTB juga mempunyai potensi energi panas bumi, matahari, tenaga air, biomassa dan angin. Saat ini Pemerintah Provinsi NTB telah mempunyai program pembangunan ratusan Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Masalah yang dibahas dalam pertemuan ini adalah eksplorasi proyek pengembangan panas bumi di Hulu Kabupaten Dompu karena terjadi tumpang tindih wilayah pertambangan di kawasan tersebut dengan usaha pertambangan yang tengah melakukan eksplorasi tambang tembaga di wilayah tersebut dan sekitarnya. Di bidang pertambangan, Provinsi NTB memiliki potensi pertambangan berupa emas, tembaga, perak, timbal, mangan, dan bahan galian industri lainnya seperti batu apung, pasir besi, marmer, dan lain-lain.

Provinsi NTB mempunyai program membangun Desa Mandiri Energi yang perlu ditingkatkan dengan cakupan lebih luas dengan memanfaatkan potensi energi yang ada secara maksimal Untuk itu Provinsi NTB mendapatkan penghargaan Energi Prabawa, yang salah satunya kesuksesan dalam menerapkan program prioritas unggulan Biogas Rumah (Biru). Pasca diberlakukannya kebijakan Pemerintah untuk secara tegas mewajibkan pengolahan dan pemurnian tambang di dalam negeri, perusahaan tambang tidak dapat melakukan ekspor bahan mineral mentah, sehingga sementara pelaku usaha tambang berhenti beroperasi.

Isu lingkungan yang dibahas pada pertemuan ini adalah alih fungsi lahan hutan wisata menjadi wilayah pertambangan, kegiatan reklamasi pasca tambang di wilayah NTB, dan pengawasan pelaksanaan program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) KLH khususnya perusahaan di bidang energi dan pertambangan. Peringkat PROPER 2013-2014 menujukan bahwa perusahaan energi seperti PT PLN dan pertambangan seperti PT Pertamina di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas mendapatkan peringkat Biru (melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan).

Di Batam rombongan anggota DPR-RI dipimpin oleh Ir. Alimin Abdullah berkesempatan meninjau pelaksanaan kegiatan operasional PT. PGN Palaran serta diskusi di lokasi PT. Pertamina Batam, PT. PLN Batam bersama jajaran pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam di Kantor Walikota Batam. Isu lingkungan yang terangkat dalam kunjungan ke Batam ini adalah pencemaran oil sludge yang diduga dari kegiatan tank cleaning kapal di Singapura yang mengarah ke perairan Batam yang terjadi pada setiap bulan Oktober – Januari (musim utara). Terkait dengan masalah ini Deputi IV MENLH Rasio Ridho Sani menjelaskan “Kementerian Linkungan Hidup tidak lagi mengeluarkan surat/permit terhadap kapal (perorangan/perusahaan) yang melakukan tank cleaning di Batam dan hal ini telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat kepada Kementerian Lingkungan Singapura”. Deputi IV MENLH juga menyampaikan bahwa kegiatan pencucian/tank cleaning hanya boleh dilakukan di Batam dengan syarat kapal tersebut juga melakukan docking di Batam. Kebijakan ini disatu sisi dapat menghasilkan pendapatan negara namun disisi lain harus didukung oleh fasilitas pendukung yang lengkap. Selain itu Deputi IV MELH juga menyebutkan bahwa perlu keterlibatan semua pihak dalam melakukan pengawasan seperti Komandan Gus Kamla, Polair dan pemerintah setempat.

Isu lingkungan yang lainnya adalah banyaknya limbah B3 yang masuk ke Batam dengan modus barang bekas, padahal sudah jelas bahwa limbah B3 tidak boleh masuk/dimpor ke Indonesia.  Untuk itu, Deputi IV MELH menegaskan perlunya pengawasan yang lebih melekat dan terintegrasi antara pemerintah daerah, bea cukai dan aparat keamanan (polair dan gus kamla). Hal lain yang dibahas adalah izin dumping ke laut yang terkadang terjadi keterlambatan namun hal ini disebabkan oleh perusahaan itu sendiri yang tidak melengkapi seluruh persyaratan yang wajib dipenuhi perusahaan salah satunya adalah kekurangan data-data kajian dampak dan pengaruh terhadap biota dan lingkungan .

Kepala BLH kota Batam, Dendi Purnomo mengutarakan bertambahnya penduduk akibat pembangunan di Batam dan kepulauan disekitarnya, kedepan akan menyebabkan kebutuhan lahan, energi dan air baik untuk masyarakat maupun untuk industri menjadi tinggi, sedangkan disatu sisi daya dukung dan daya tampung Batam dan kepulauan sekitarnya terbatas. Oleh karena itu BLH kota Batam mengusulkan agar faktor daya tampung dan daya dukung menjadi salah satu pertimbangan disaat mengembangkan atau membuat kebijakan terkait master plan Kepulauan Riau khususnya Batam dan kepulauan sekitarnya.

Informasi lebih lanjut:
Rosa Vivien Ratnawati,
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Kementerian Lingkungan Hidup