KUNJUNGAN KERJA MENLH DI BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Keterangan Foto: Penambangan pasir darat illegal di Kecamatan Nongsa 14 Januari 2011.  Kunjungan kerja MENLH ke Pulau Batam, Propinsi Kepulauan Riau ditujukan dalam rangka koordinasi dengan stakeholder terkait atas kebijakan dan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan peninjauan lapangan ke lokasi kawasan pengelolaan limbah B3 di Pulau Batam dan penambangan pasir ilegal serta untuk memperoleh masukan [...]

19 Jan 2011 05:40 WIB


Keterangan Foto: Penambangan pasir darat illegal di Kecamatan Nongsa

14 Januari 2011.  Kunjungan kerja MENLH ke Pulau Batam, Propinsi Kepulauan Riau ditujukan dalam rangka koordinasi dengan stakeholder terkait atas kebijakan dan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan peninjauan lapangan ke lokasi kawasan pengelolaan limbah B3 di Pulau Batam dan penambangan pasir ilegal serta untuk memperoleh masukan lebih lanjut dalam upaya peningkatan pengelolaan limbah B3 secara berkelanjutan.


Peninjauan Lapangan

Kawasan Pengelola Limbah Industri – B3 (KPLI-B3), Kabil. Batam. Di Pulau Batam saat ini terdapat  lebih kurang 22 (dua puluh dua) perusahaan Jasa Pengelola Limbah B3 yang memiliki izin dari KLH (yang diterbitkan tahun 2009-2010). Dengan jenis kegiatan:
1.    Pengumpulan dan Pemanfaatan Limbah B3: 7 (tujuh) Perusahaan
2.    Pengumpulan Limbah B3: 8 (delapan) Perusahaan
3.    Pemanfaatan Limbah B3: 3 (tiga) Perusahaan
4.    Jasa Pengolahan Limbah B3 (tank cleaning): 4 (empat) Perusahaan

Khusus di KPLI-B3 Batam terdapat 11 (sebelas) perusahaan pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin dari KLH. Hasil peninjauan lapangan memberikan gambaran bahwa usaha-usaha pengelolaan limbah B3 di Pulau Batam semakin baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan di KPLI-B3 Batam kebanyakan hanya melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3. Terdapat satu perusahaan pengelola limbah B3 yang selain melakukan pengumpulan limbah B3 juga melakukan kegiatan pengolahan dan pemanfaatan limbah B3 menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis, yang mana produk dari pemanfaatan limbah B3 tersebut dimanfaatkan di dalam negeri sebagai alternatif bahan baku dan bahan bakar antara lain di industri semen dan juga di ekspor ke Singapura. Kawasan KPLI-B3 juga telah dilengkapi sarana laboratorium untuk pengujian limbah B3.


Keterangan Foto: MENLH (Tengah) didampingi Deputi IV KLH (kiri), mendengarkan Penjelasan, kepala KPLI-B3 Batam.

Bapedal Kota Batam terus meningkatkan kualitas SDM aparaturnya, meningkatkan koordinasi dengan KLH dan instansi yang terkait lainnya serta meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat, memberikan penghargaan dan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mentaati aturan.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan limbah B3 di kota Batam, Pemerintah Kota  Batam merencanakan perluasan kawasan pengelolaan limbah B3 menjadi 20 Ha. Terkait rencana tersebut, Pemerintah Kota Batam menyampaikan bahwa, perluasan tersebut memang pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri pengelola limbah B3. Atas rencana tersebut MENLH mengharapkan agar tetap menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada kesempatan tersebut MENLH juga melakukan pemantauan luas tutupan lahan kota Batam lewat udara didampingi oleh Deputi IV KLH dan Kepala Bapedal Kota Batam.

Penambangan pasir darat illegal di Kecamatan Nongsa

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Kota Batam, penambangan pasir darat ilegal di kecamatan Nongsa mencapai luas 830.000 M2, dari 13 lokasi penambangan yang ada. Jumlah pelaku 63 orang, menghasilkan/ volume tambang 800 M3/hari. Kerugian dari kegiatan ilegal ini sebesar Rp. 996.000.000,- (retribusi), Rp. 34.860.000.000,- (UWTO). sedangkan biaya pemulihan lebih dari Rp. 19.920.000.000,-. Kegiatan penambangan pasir darat tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana wilayah kota Batam.

Akibat dari penambangan ilegal tersebut adalah:
•    Mengurangi luasan efektif lahan;
•    Menghancurkan ekosistem pantai;
•    Mengganggu keberadaan atol;
•    Menjadi pemicu terjadinya abrasi sehingga dapat menurunkan kualitas pesisir.

Bekas galian pasir (open pit) dibiarkan tanpa reklamasi menjadi sumber:
•    Sering menjadi sumber penyakit malaria;
•    Memperburuk sanitasi dan estetika lingkungan kawasan wisata Nongsa;
•    Membahayakan jiwa manusia bila terjatuh di open pit tersebut.

Saat ini aktivitas penambangan pasir darat ilegal telah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Batam. Kedepan Pemerintah Kota Batam akan terus berupaya melakukan penertiban penambangan pasir darat ilegal lainnya yang ada wilayah Batam. Penertiban penambang pasir darat ilegal dilakukan oleh tim gabungan dari unsur-unsur Pemerintah Kota, POLRI, TNI, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaaan Negeri.

Sumber:
Verifikasi Pengelolaan Limbah B3

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor