Kunjungan Kerja Menteri Lingkungan Hidup di Manado

Kementerian Lingkungan Hidup – Manado, 23 November 2012. Selama dua hari (22-23 November 2012) Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Manado dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. MenLH mengawali kunjungan kerja dengan ikut meresmikan kebun organik Gereja Solafide Minahasa bersama Gubernur [...]

25 Nov 2012 05:25 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup – Manado, 23 November 2012. Selama dua hari (22-23 November 2012) Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, melakukan kunjungan kerja ke Manado dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. MenLH mengawali kunjungan kerja dengan ikut meresmikan kebun organik Gereja Solafide Minahasa bersama Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo H. Sarundajang. Keesokan harinya, MenLH berkesempatan meninjau kegiatan Bank Sampah dan penanaman pohon di SMAN 7 Kota Manado. Dalam sambutannya, MenLH menyatakan apresiasi kepada pengurus dan nasabah Bank Sampah serta Pemerintah Daerah Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara atas upayanya mengelola sampah sehingga tidak saja bernilai ekonomis tapi juga mencegah menurunnya kualitas air dan udara di wilayah tersebut. Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat kewajiban dunia usaha dalam menerapkan Extended Producer Responsibility (EPR). Untuk itu, perlu ada sinergi antara pengusaha dan pengurus Bank Sampah. Walikota Manado, Dr. Vicky Lumentu, pada kesempatan ini menjelaskan bahwa keberadaan Bank Sampah di Manado dengan 950 nasabahnya berusaha merubah paradigma pengelolaan sampah bagi warganya dengan menerapkan prinsip 3R: Reuse, Reduce dan Recyle.

Selain kunjungan lapangan, MenLH juga menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional: Gerakan Rehabilitasi Semilyar Karang Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Indonesia memiliki terumbu karang terluas ke-2 di dunia setelah Australia, yaitu seluas kurang lebih 42.000 km2 atau 17% dari luas terumbu karang dunia. Ditinjau dari keanekaragaman hayati, terumbu karang Indonesia terdiri dari 70 genera dan 450 spesies karang dan diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia. MenLH menyatakan “Ekosistem terumbu karang telah memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia, baik untuk sumber daya perikanan maupun sebagai andalan bagi wisata bahari”. Secara tidak langsung, ekosistem terumbu karang juga berperan untuk menahan abrasi pantai, pemecah gelombang, daerah asuhan pemijahan dan tempat mencari makan biota laut.

Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan diiringi dengan peningkatan kebutuhan hidup manusia menyebabkan terjadinya eksploitasi sumberdaya alam laut termasuk terumbu karang. Kerusakan terumbu karang Indonesia cenderung mengalami kenaikan, dimana COREMAP-LIPI yang dilakukan tahun 2003 menunjukkan 29,16% kondisi terumbu karang  dalam keadaan rusak, 37,56% keadaan sedang, 26,59% keadaan baik dan hanya 6,69% kondisinya sangat baik. Bahkan, berdasarkan penelitian LIPI  pada tahun 2009, akibat berbagai faktor kondisi terumbu karang di Indonesia 30 % dalam keadaan  rusak dan 40% kondisi menengah, sementara hanya 25% kondisi baik dan sisanya amat baik.

Pemanasan global mengancam kerusakan terumbu karang di kawasan segitiga terumbu karang (coral triangle) di enam negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, dan Philipina. Kerusakan segitiga terumbu karang ini dikhawatirkan merusak kehidupan masyarakat lokal yang berada di sekitarnya. “Gerakan Rehabilitasi Semilyar Karang untuk mewujudkan upaya pemeliharaan dan konservasi terumbu karang yang berkelanjutan di Indonesia serta meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat secara nasional melakukan penanaman karang, melakukan pemulihan (restorasi) kawasan terumbu karang yang telah rusak, baik karena faktor alami maupun akibat ulah manusia dan keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelestarian terumbu karang di Indonesia”, harap MenLH. Selain itu, gerakan ini diharapkan menjadi bahan pemikiran dan menetapkan langkah‑langkah kita dalam Pemanfaatan Jasa Lingkungan  Bahari Secara Berkelanjutan Melalui Gerakan Rehabilitasi Semilyar Karang.

Sejalan dengan upaya pengendalian kerusakan lingkungan, MenLH berkesempatan meninjau dan membahas permasalahan Danau Tondano akibat berbagai kendala seperti eutrofikasi, gulma air (eceng gondok), sedimentasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dan pakar perguruan tinggi dari Universitas Sam Ratulangi. Bupati Minahasa, Drs. Vrike Runtu, menjelaskan fungsi dan manfaat Danau Tondano yang menghasilkan sumber listrik melalui PLTA, sumber air bersih bagi kota-kota Manado, perikanan, pertanian, peternakan, pertambangan serta pariwisata. MenLH menegaskan bahwa Danau Tondano merupakan satu dari 15 Danau yang diprioritaskan penanganannya. Kementerian Lingkungan Hidup sudah membahas hal ini dengan instansi terkait tingkat nasional hingga bersama DPR. Hal ini perlu dilanjutkan dengan Aksi dilapangan dengan kerjasama yang baik dengan Pemda setempat.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Ir.
Darhamsyah, MSi,
Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi dan Maluku,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-8517182,
email: humas@menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
Sex izle Film izle Hd Film izle Seo Danışmanı