KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 November 2013 – Dalam rangka pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam bidang pertambangan, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA berkunjung ke tambang emas PT Antam Unit Bisnis Pertambangan Emas (UBPE) Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kunjungan lapangan ke perusahaan tambang ini merupakan bagian dari pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan peraturan di bidang lingkungan hidup, serta mendorong inovasi dan penciptaan nilai dan keunggulan lingkungan. Untuk pengelolaan lingkungan, perusahaan tambang perlu memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam, pemanfaatan limbah non B3, pengembangan masyarakat, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Pada kesempatan ini, Menteri Lingkungan Hidup didampingi oleh Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLH, MR. Karliansyah dan Deputi Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah KLH, Rasio Ridho Sani. Hadir menerima kunjungan MenLH, Direktur Operasi ANTAM, Tedy Badrujaman, Direktur Umum dan CSR ANTAM, I Made Surata, serta pihak terkait lainnya.

Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Menteri LH juga turut menanam pohon di Pusat Penelitian dan Pendidikan Pohon dan Tanaman Asli (P4TA) yang berlokasi di tambang emas Pongkor. Selain itu, Menteri LH juga melakukan pelepasliaran Elang Ular Bido (Spilornis cheela) sebagai salah satu upaya mempertahankan keanekaragaman hayati di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Elang Ular Bido (Spilornis cheela) termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 dan No. 8 Tahun 1999.

Industri pertambangan harus memperhatikan aspek 3P yaitu People, Planet dan Profit. Mengingat lokasi tambang emas yang dekat dengan pemukiman penduduk, maka ANTAM memiliki hubungan secara langsung terhadap masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Perusahaan tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata tetapi harus mengembangkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta memastikan aspek lingkungan hidup di wilayah ini terkelola dengan baik.

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya MBA, dalam sambutannya mengatakan, “PT. ANTAM UBPE Pongkor telah menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan, Efisiensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Serta cukup berhasil dalam melaksanakan program pengembangan masyarakat (comdev) dan Community Social Responsibility (CSR). Jika mengamati nilai masing-masing aspek diatas semuanya belum mencapai nilai yang maksimal. Untuk itu, UBPE Pongkor masih memungkinkan mengembangkan program-program ketiga aspek tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimalÓ. Pada kesempata n ini MenLH juga mengapresiasi upaya UBPE Pongkor untuk mengembangan CSR seperti pemberdayaan dan beasiswa bagi Bidan dan pemberian air bersih kemasyarakat dari hasil Waste Water Treatment Plan (WWTP).

Direktur Operasi ANTAM, Tedy Badrujaman mengatakan, melalui Kunjungan Kerja Bapak Menteri LH, kami ingin menunjukkan komitmen ANTAM atas pelaksanaan good mining practices, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, namun juga turut berpartisipasi dalam hal pengelolaan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat’. Direktur Umum dan CSR ANTAM, I Made Surata mengatakan, “dalam Kunjungan Kerja Bapak Menteri LH, dapat terlihat komitmen ANTAM sebagai entitas yang bergerak dalam industri ekstraktif, bahwa kami tidak berkompromi sama sekali dalam pencapaian tinggi dalam kinerja sosial dan lingkungan”.

Terkait maraknya kegiatan penambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) yang mengakibatkan sungai-sungai menjadi tercemar, diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antara pihak pemerintah (pusat dan daerah), aparat penegak hukum, swasta dan masyarakat itu sendiri. “Saya minta, Pemerintah Daerah dan PT. ANTAM UBPE Pongkor bersama-sama KLH membuat program pembinaan secara berkelanju tan pada pelaku-pelaku PETI ini. Apreasi kepada PT. ANTAM UBPE Pongkor yang telah melakukan pendekatan kepada pelaku PETI sebagai bagian dari program CSR’ , ucap MenLH. Upaya lainnya guna membina PETI adalah melakukan reklamasi lahan rusak akibat kegiatan penambangan tersebut.

Berkaita n hal ini, KLH tela h mengelua rka n Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Emas Rakyat yang dapat menjadi pedoman bagi aparat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan emas rakyat untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pada kunjungan ini, MenLH bersama para wartawan berkempatan untuk melihat dari dekat praktek tambang dalam atau underground mining, meninjau lokasi landfill atau penimbunan tailing serta pengelolaan air limbah Water Treatment Plant (WTP) yang mengolah sisa air produksi menjadi air domestik yang digunakan kembali untuk keperluan internal pegawai ANTAM.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:

MR. Karliansyah,
Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup KLH,
|Telp/fax : 021 8580107,
email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id