KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KUPAS TUNTAS MIGAS

Permasalahan pengendalian pencemaran air, udara dan limbah padat Non B3 dari kegiatan hulu minyak dan gas telah dibahas secara komprehensif dan tuntas antara Kementerian Negara Lingkungan Hidup dengan para pelaku industri hulu minyak pada pertemuan koordinasi yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 22 Pebruari 2008. Permasalahan yang dibahas adalah penerapan Permen LH No 129 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Permen LH No 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut, Permen LH No 4 tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi dan Permen LH No 13 Tahun 2007 tentang  Persyaratan dan tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

M.R. Karliansyah, selaku Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan, Energi dan Migas menjelaskan tentang program KLH untuk pengawasan dan pembinaan dalam rangka implementasi peraturan tersebut. Sementara itu,  Agung Prastowo dari Conoco Philip dan Lidia Ahmad dari BP Tangguh mewakili pelaku usaha menyampaikan permasalahan-permasalahan penerapan peraturan tersebut di lapangan. Diskusi berlangsung menarik dan produktif, semua permasalahan dibahas dengan tuntas. Rahmat Priyatna, mantan kepala dinas lindung lingkungan BP Migas, banyak memberikan pencerahan kepada peserta. Dengan pengalamannya,  beliau banyak mendudukan permasalahan sesuai dengan suasana batin dan latar belakang ditetapkannya peraturan-peraturan tersebut.

Dalam penerapan Permen LH No 129 Tahun 2006, permasalahan pemasangan CEM telah disepakati untuk dibahas lebih lanjut dalam revisi peraturan tersebut. Ketentuan tentang CEM akan diatur lebih rinci tentang fasilitas-fasilitas yang wajib memasang CEM berserta parameter-parameter yang dipantau. KLH juga akan mengatur ketentuan tentang emission inventory terutama untuk emisi gas rumah kaca (GRK) bagi industri migas. Permasalahan apakah baku mutu Permen LH No 4 Tahun 2007 ditetapkan berdasarkan lokasi kegiatan atau media lingkungan yang menjadi lokasi pembuangan, telah ditegaskan bahwa baku mutu ditetapkan berdasarkan lokasi kegiatan bukan berdasarkan lokasi pembuangan.  Ketentuan klorinasi air limbah saniter dari fasilitas di offshore juga telah disepakati hal teknis untuk memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Permasalahan proses perizinan limbah cair ke laut dan pembuangan air limbah dengan injeksi juga dibahas, antara lain kendala dalam proses perizinan dan kejelasan tentang persyaratan yang diperlukan dalam kajian injeksi.

Sumber:
Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Sumber Pertambangan
Telephon : 021 8520886