Laporan Keuangan KLH TA 2012 Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Jakarta, 12 Juli 2013. Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di kantor KLH hari ini. Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK RI, [...]

12 Jul 2013 08:42 WIB

Jakarta, 12 Juli 2013. Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 Kementerian Lingkungan Hidup mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di kantor KLH hari ini. Laporan Hasil Pemeriksaan ini disampaikan langsung oleh Anggota IV BPK RI, Dr. Ali Masykur Musa, M.Si, M.Hum.

Sejak berlakunya paket Undang-undang Keuangan yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan tingkat Kementerian/Lembaga serta memberikan opini atas Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 2006 –2012, BPK RI memberikan opini sebagai berikut: Tahun Anggaran (TA) 2006 (Wajar dengan Pengecualian/WDP); TA 2007 – 2009 (Disclaimer); TA 2010 (Wajar Dengan Pengecualian/WDP); TA 2011 (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP), dan TA 2012 (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP). Hal ini berarti KLH berhasil mengelola keuangan selama 2 tahun berturut-turut mencapai target dengan mendapatkan WTP.

Menteri Lingkungan Hidup menegaskan, “ini adalah momentum dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik dan perbaikan sistem di KLH agar eksistensi KLH dapat diketahui dan diakui oleh seluruh stakeholders. Saya meminta agar percepatan reformasi birokrasi dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLH”.

WTP adalah opini BPK-RI terhadap penilaian laporan keuangan, kewajaran bukan merupakan laporan kebenaran. Untuk mencapai opini WTP, Laporan Keuangan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

  1. Laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
  2. Kecukupan pengungkapan;
  3. Efektif dan efisien;
  4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara. Semua tindak lanjut termasuk tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan dan diselesaikan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) telah diterapkan dalam lingkungan kerja, sehingga bila WTP tercapai akan terwujudnya Good Governance (Pemerintahan yang baik). Opini yang diterbitkan BPK atas laporan keuangan, tergantung dari komitmen dan disiplin pimpinan dan seluruh pegawai kementerian/lembaga dalam menjalankan efektivitas SPI, kepatuhan pada perundangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peningkatan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga sangat tergantung dari komitmen pimpinan dan partisipasi aktif pelaksana untuk terus membenahi sistem akuntansi dan pelaporan keuangan.

“Sekali lagi, KLH berkomitmen penuh untuk segera menindak lanjuti rekomendasi dari BPK RI. Prioritas yang akan dilakukan oleh KLH antara lain adalah meningkatkan koordinasi dengan semua pihak yang tekait untuk dapat menyelesaikan rekomendasi dimaksud, melakukan penataan sistem intenal dan peningkatan pembinaan internal KLH”, tegas MenLH.

Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Barlin, SH,
Kepala Inspektorat Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax: 021-85904938,
Email: humaslh@gmail.com / www.menlh.go.id

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor