KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 September 2007. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa keberlanjutan ekologis merupakan faktor mendasar bagi keberlanjutan kehidupan umat manusia. Salah satu karakteristik utama pembangunan berkelanjutan adalah tekanan pada pentingnya dimensi antargenerasi dalam setiap pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistemnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) dalam lima tahun terakhir ini, telah menyusun buku Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) setiap tahun guna mendukung upaya pengambilan keputusan yang memadai, bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SLHI ini sekaligus diperuntukkan bagi peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

 

Format buku SLHI 2006 sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. SLHI tahun 2006 didahului dengan deskripsi tentang tanah air dan penduduk, yaitu kondisi fisio-geografis Indonesia dan uraian data kependudukan, sebagai salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

 

Secara keseluruhan, buku SLHI 2006 menguraikan enam aspek sumber daya alam dan lingkungan yang terdiri atas: sumber daya air (Bab 4), udara dan atmosfer (Bab 5), lahan dan hutan (Bab 6), pesisir dan laut (Bab 7), keanekaragaman hayati (Bab 8), dan energi (Bab 9).  Disamping itu, buku SLHI 2006 juga menguraikan aspek-aspek lain yang mencakup isu tentang limbah padat  domestik, B3 dan limbah B3 (Bab 10), lingkungan permukiman, dan uraian tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup (Bab 3) serta agenda pengelolaan lingkungan hidup mendatang (Bab 12). Selain Bab-bab tersebut, penulisan Bencana Alam dan Bencana non-Alam dijadikan dalam satu buku tersendiri sebagai Suplemen.

Penyusunan SLHI 2006 antara lain mengambil data dan informasi dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD). Partisipasi Pemerintah Daerah khususnya tingkat Kabupaten/Kota akhir-akhir ini sangat menggembirakan, terutama dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang mensyaratkan Kabupaten/Kota penerima DAK LH 2007 menyusun Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD 2007). Dana stimulan yang diberikan tersebut diharapkan dapat memacu Pemda untuk secara rutin melaporkan status lingkungan daerah sehingga jejaring data dan informasi lingkungan dari tingkat  Kabupaten/Kota, Propinsi hingga ke pemerintah pusat dapat terwujud.

Disamping itu, untuk menyikapi perubahan iklim global dalam mengantisipasi situasi dan kondisi lingkungan hidup, maka dalam kegiatan Peluncuran Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006,  dilakukan diskusi panel yang mengambil tema “ Kesiapan Indonesia dalam Merespon Perubahan Iklim