KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Batam – 4 Desember 2013.  Deputi bidang pembinaan sarana teknis lingkungan dan peningkatan kapasitas cq Asdep Data dan informasi mengadakan lokakarya nasional data dan informasi lingkungan hidup. Lokarya ini diadakan di Batam dengan tema “Menuju Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang Handal”.

Seperti diketahui pembangunan nasional Indonesia bertujuan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang adil dan makmur. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil kesepakatan dunia dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan Deklarasi Lingkungan Hidup pada KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992. Keseimbangan pembangunan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup akan menuju kesejahteraan manusia yang hakiki melalui terjaganya layanan alam sehingga berkelanjutan intra dan antar generasi.

Dalam sambutan Deputi Sarana Teknis Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas mengingatkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan khususnya pemerintah namun hingga belum mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Salah satu permasalahan utamanya adalah belum tersedianya data dan informasi yang memadai. Dari mulai level perencanaan, pengambilan kebijjakan, pelaksanaan hingga evaluasi memerlukan data dan informasi yang valid, mutakhir dan secara jumlah mencukupi. Sehingga, seluruh tahapan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan lebih terukur, terverifikasi dan terlaporkan.

Adapun tujuan dari lokakarya ini adalah dalam rangka Pengembangan konsepsi Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Konsensus kerangka kerja Data dan Informasi Lingkungan Hidup Nasional. KLH bersama dengan Bappenas dan BPS telah melakukan pertemuan rutin dalam hal ini trilateral meeting dalam rangka untuk membuat rumusan penentuan indikator kinerja pembangunan Lingkungan Hidup kedepannya yang lebih optimal dan terukur.

Urgensi dan tingkat kepentingan dari data dan informasi ini dituangkan secara eksplisit dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu yang diamanatkan sebagaimana pasal 62 ayat (1) UU 32/2009 adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, hal yang penting pula adalah bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan publik yang salah satunya berupa informasi publik. Dalam konteks ini, pengaturannya didasari pada Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kunci dari penyelesaian permasalahan lingkungan hidup adalah keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan dan prasyarat peran sertanya seiring dengan tingkat keterbukaan data dan informasi lingkungan hidup.(Ry)

Informasi lebih lanjut:

Asisten Deputi Data dan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup