KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 April 2014. Berdasarkan prediksi Fire Danger Rating System (FDRS) dan curah hujan yang menurun yang diinfokan oleh  Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), maka kebakaran lahan dan hutan berpotensi terjadi pada 8 Provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan). Kebakaran tersebut berpeluang  lebih menyebar dalam periode yang lebih panjang, karena dipicu oleh fenomena el nino sedang.

Untuk itu Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Lokakarya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 -17 April 2014. Beberapa isu terkait pencegahan karhutla dan operasionalisasinya dibahas pada lokakarya ini, diantaranya :

  1. Penguatan kapasitas Masyarakat Peduli APi (MPA) dalam pencegahan karhutla di daerah rawan karhutla untuk bergerak aktif terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla seperti patroli dan pemadaman dini.
  2. Peningkatan kemampuan  pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) khususnya di lahan gambut dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan gambut berkelanjutan.
  3. Mengembangkan desa bebas asap.
  4. Menyebarluaskan dan mengopersionalkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) sebagai kriteria kesiapsiagaan di tingkat lokasi kejadian kebakaran hutan dan lahan
  5. Melakukan sosialisasi dan kampanye.
  6. Audit lingkungan terhadap perusahaan yang terindikasi tidak taat terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup.
  7. Pemberian insentif untuk implementasi pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).
  8. Menentukan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan.
  9. Memetakan lahan konsesi perusahaan kehutanan dan perkebunan.
  10. Memperkuat implementasi sistem peringatan dini.

Dalam arahan nya pada lokakarya tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan,”Perlu diperhatikan tiga hal dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu adanya early warning system yang baik, pelibatan masyarakat dalam penanganganan kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum”.

Kecenderungan kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu berulang tiap tahun, dan dalam satu tahun terjadi dua puncak karhutla yaitu Maret-April (periode I) dan Juli-Agustus (periode II). Karhutla periode I pada tahun 2014 terjadi lebih awal yaitu Februari. Kejadian karhutla tersebut perlu menjadi rujukan untuk menghadapi periode II.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu disusun rencana operasionalisasi pencegahan yang mampu mengurangi resiko karhutla periode II, dengan tetap mengacu kepada beberapa peraturan yang tersedia seperti Inpres No 16 tahun 2011 tentang peningkatan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan. Dalam Inpres tersebut terdapat beberapa instruksi kepada KLH antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan serta meningkatkan kinerja PPNS akibat kebakaran hutan dan lahan.

Keberhasilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan  implementasi di lapangan yang konsisten  dari hasil kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, pengusaha dan masyarakat yang dituangkan  dalam suatu rencana aksi.

Untuk informasi lebih lanjut:
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III MenLH Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Perubahan Iklim,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 8512366,
email: humas@menlh.go.id
website: menlh.go.id