KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Komite Nasional Lahan Basah dan Wetlands International Indonesia Programme bermaksud menyelenggarakan Lokakarya Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah sebagai langkah sistematis dan harmonis menuju pengelolaan lahan basah nasional secara bijaksana dan lestari. Lokakarya ini akan memaparkan Draft Revisi Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah tahun 1996, dan akan dihadiri oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Internasional.

Lahan basah mempunyai fungsi sebagai penyangga kehidupan karena mengatur siklus air (menyediakan air tanah, mencegah kekeringan dan banjir), mengatur siklus tanah dan mengandung keanekaragaman hayati yang tinggi. Penyusutan sumber daya lahan basah telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, juga terjadi kerusakan fisik dan biologis ekosistem lahan basah, terutama sungai, danau dan rawa, karena eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya yang tidak seimbang, pencemaran, konversi habitat dan faktor alam seperti bencana alam. Dari hasil survei AWB (1987) yang didasarkan pada survei dan pengumpulan data sekunder, Indonesia memiliki lahan basah terluas di Asia, yaitu sekitar 42,6 juta hektar. Data tahun 2002 menunjukkan adanya penyusutan luasnya, yaitu menjadi 33,8 juta hektar; 22 juta hektar lahan basah alami dan 8,8 juta hektar lahan basah buatan.

Berbagai peraturan perundangan yang terbit belakangan seperti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, membuat isi Strategi Nasional pengelolaan Lahan Basah yang telah disusun pada tahun 1996 menjadi kurang relevan dengan kondisi terkini. Ketidaksesuaian tersebut sangat terasa ketika setiap daerah memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap pengelolaan sumberdaya daerahnya sendiri. Akibatnya ekosistem lahan basah yang letaknya melintasi dua atau lebih wilayah administratif pemerintahan (kabupaten/kota) dapat saja dikelola secara parsial berbasis batas wilayah administratif setiap daerah. Padahal ekosistem lahan basah merupakan suatu kesatuan ekologis yang harus dikelola berdasarkan batas-batas ekosistemnya. Fakta-fakta tersebut menunjukan adanya kebutuhan mendesak untuk merevisi Strategi Nasional Lahan Basah. (baca selengkapnya)

Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Komite Nasional Lahan Basah dan Wetlands International Indonesia Programme akan menyelenggarakan Lokakarya Strategi Nasional Pengelolaan Lahan Basah pada :

Hari/tanggal  : Rabu, 25 Pebruari 2004

Waktu 
 : Pukul 08.00 – selesai

Tempat 

 

 : R. Serbaguna, Gedung C Lt. 2
Kementerian Lingkungan Hidup
   Jl. DI Panjaitan 24, Jakarta Timur


             


Informasi lebih lanjut hubungi:

Asdep. Urusan Ekosistem Darat
Telp/Fax. 021 85904934
E-Mail: ekosistem_airtawar@yahoo.com