KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Nairobi, 27 Juni 2014. “Pertemuan pertama Majelis Lingkungan Hidup PBB yang diselenggarakan di Nairobi, Kenya, pada tgl 23-27 Juni 2014, telah mengakui kemajuan dan peran Indonesia dalam penanganan isu-isu lingkungan hidup, baik dalam komitmen dan pemajuan kondisi lingkungan hidup di dalam negeri maupun dalam mendorong pemajuan is-isunya pada tataran multilateral” demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA  yang menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan internasional ini.

Pada High-Level Segment Majelis tersebut, Menteri Lingkugan Hidup RI, telah menyampaikan dua pernyataan terpisah yang mendapat sambutan positif dari sekitar 112 menteri yang hadir.  Sesuai dengan tema High-Level Segment, Menteri Lingkungan Hidup RI telah menyampaikan pernyataan mengenai Agenda Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) dan Agenda Pembangunan Paska-2015 termasuk isu konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Dalam pernyataan tersebut, antara lain disampaikan pentingnya pencapaian Agenda Pembangunan Paska-2015 melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Sedangkan untuk mengubah pola konsumsi dan produksi menjadi berkelanjutan, diutarakan bahwa Indonesia antara lain telah mencanangkan program 10-Year National Policy Framework for SCP Implementation in Indonesia (10Y SCP Indonesia). Implementasi SCP Indonesia telah masuk dalam Rencana Pembangunan Nasional 2015-2019 dengan berbagai keberhasilan antara lain mini and micro hydropower dan “Bank Sampah”.  Prof.  Kambuaya menghimbau negara-negara lain untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan antara lain dengan secara bertahap beralih ke SCP dan menyatakan kesediaan untuk berbagi pengalaman terkait hal ini.

Erik Solheim, Ketua Komite Asistensi Pembangunan Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang menjadi moderator High-Level Segment tersebut memuji komitmen Indonesia dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam melindungi dan menjaga lingkungan hidup Indonesia. Solheim menyebutkan bahwa melindungi kondisi lingkungan hidup Indonesia telah menjadi semacam ambisi pribadi Presiden Yudhoyono karena telah menjadi janjinya kepada cucunya. Disinggung pula mengenai upaya pemerintah maupun perusahaan swasta dalam pemajuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) antara lain di bidang industri kelapa sawit.

Sejalan dengan tema kedua High-Level Segment tersebut yaitu mengenai perdagangan ilegal flora dan fauna liar (“Illegal Trade in Wildlife”), Menteri Lingkungan Hidup RI menyampaikan posisi Indonesia yang mendukung mekanisme multilateral yang bahkan telah terlibat aktif dalam upaya penanggulangan perdagangan liar satwa dan tumbuhan langka melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), mendukung upaya memperkuat kerjasama multilateral pemberantasan perdagangan satwa dan tumbuhan liar dengan tetap disinergikan dengan program kerja CITES dan UNEP, dan memandang perlu adanya upaya yang seimbang dalam melakukan penanggulangan perdagangan ilegal satwa dan fauna liar yang seimbang antara negara asal, negara transit dan negara tujuan atau negara konsumen.

Dalam dialog ini Indonesia mengusulkan untuk membangun mekanisme kerjasama dalam penegakan hukum terhadap negara-negara konsumen produk Illegal Wildlife dalam rangka memutus rantai illegal wildlife trade. UNEP dipandang perlu mengkonsolidasikan resolusi the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNCTOC) dan the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) dalam keputusan yang akan diambil dalam Sidang Pertama UNEA tersebut.

Pertemuan dimaksud, the First United Nations Environment Assembly (UNEA) of the United Nations Environment Programme (UNEP), telah dihadiri oleh 1300 peserta dari 162 delegasi negara anggota PBB, organisasi internasional, non-government organizations (NGOs), dan kelompok pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari UNEA, Sesi High-Level Segment telah diadakan pada tanggal 26-27 Juni 2014 sebagai forum khusus bagi para menteri untuk bertukar pikiran menghadapi isu-isu yang dinilai penting, dan termasuk bertukar pengalaman dalam mengatasi berbagai tantangan yang mengancam lingkungan global.

Menteri Lingkungan Hidup RI yang memimpin DelRi dari unsur KLH, Kemtan, Kemendag, Kemlu dan KBRI Nairobi memanfaatkan kesempatan ini dengan mengadakan sejumlah pembicaraan bilateral antara lain dengan Jepang, Norwegia, Mongolia (Presiden UNEA), World Widlife Fund, dan Direktur Eksekutif UNEP, DR Achim Steiner.

Informasi lebih lanjut:

Dr. Henry Bastaman, MES,
plt. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkunan Global,
Kementerian Lingkungan Hidup,
Tlp/Fax (021) 85904931

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) /
Perwakilan Tetap RI untuk UNEP
dan UN- Habitat di Nairobi, Kenya.
Fax:  +254 20 2713475