Mamalia Laut : Perlukah ditetapkan “Indonesia’s Marine Mammal Management Area” ?

Perairan Indonesia merupakan daerah "migratory" dari jenis marine mammal seperti paus dan ikan duyung, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Keberadaan jenis marine mammal ini semakin lama semakin terancam. Pemerintah Indonesia, melalui instansi-instansi terkait seperti Departemen Kehutanan cq. Direktorat Jenderal PHKA selaku Management Authority; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selaku Scientific Authority; Departemen Kelautan dan Perikanan [...]

1 May 2003 04:54 WIB

Perairan Indonesia merupakan daerah "migratory" dari
jenis marine mammal seperti paus dan ikan duyung, terutama di wilayah Indonesia
bagian timur. Keberadaan jenis marine mammal ini semakin lama semakin terancam.
Pemerintah Indonesia, melalui instansi-instansi terkait seperti Departemen Kehutanan
cq. Direktorat Jenderal PHKA selaku Management Authority; Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia selaku Scientific Authority; Departemen Kelautan dan Perikanan cq.
Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Direktorat Jenderal Perikanan
Tangkap dan Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan beberapa peraturan
dan kebijakan tentang perlindungan jenis-jenis yang terancam punah, yaitu ratifikasi
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati melalui Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1994, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi
Convention on International Trade in Endangered, Species/CITES; Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Dari peraturan perundang-undangan tersebut terdapat 236 jenis satwa dan 58 jenis
tumbuhan yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis cetacean. Sebagai tindak
lanjut telah ditetapkan Keputusan Bersama antara Pemerintah Propinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat dan, Nusa Tenggara Timur tentang Pengawasan dan Pengendalian
terhadap Pemanfaatan, Peredaran dan Perdagangan Tumbuhan dan Satwa Liar yang
Dilindungi.

Perlindungan cetacean, disamping perlindungan terhadap speciesnya,
perlu perlindungan
terhadap habitatnya, seperti telah diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1999 (pengaturan tentang pengelolaan tumbuhan dan satwa yang dilindungi
pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam); pasal 6 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1990 (perlindungan system penyangga/habitat) dan pasal 3, 8 dan
9 Undang-undang Nomor 68 Tahun 1998 yang mengatur tentang pengelolaan kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam, cagar alam dan kawasan suaka margasatwa.

Perlindungan terhadap cetacean dan habitatnya dalam hal ini
daerah migratorinya, dapat
dilakukan melalui “Indonesia Marine Mammal Management Area (IM3A)/Kawasan
Pengelolaan Habitat Mamalia Laut di Indonesia" di Lamarea-Lembata, seperti
yang diusulkan oleh Dr. Benjamin Khan dari The Nature Conservancy, dimana daerah
migratorinya dapat dlpergunakan untuk dipromosikan sebagai marine eco-ventures:
cetacean watching.

Sehubungan dengan maksud tersebut, maka pada tanggal 21 Maret
2003 telah dilaksanakan presentasi dari Dr. Benjamin Kahn dan pertemuan dengan
Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen
Kehutanan, LIPI, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen
Pariwisata, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB, WWF, IWF, Proyek
Pesisir, NRM, CRMP dan TNC. Dalam pemaparannya, Dr. Benjamin Kahn menjelaskan
bahwa perairan Indonesia merupakan wilayah migrasi jenis-jenis cetacean serta
wilayah mencari makannya. Disamping itu, Dr. Benjamin Kahn juga menjelaskan
keuntungan bila Indonesia ikut dalam International Whale Convention serta menerapkan
IM3A, karena akan menambah pemasukan dari sektor pariwisata Whale Watching.

Berbagai tanggapan positif dari para ahli yang hadir dilontarkan
dan dihasilkan beberapa butir penting sebagai berikut:

1. Perlu adanya Kawasan Pengelolaan Habitat Mamalia Laut di
Indonesia, diusulkan lokasinya yaitu perairan Sawu, Bali, Selat Solor-Alor,
Selat Sape, Selat Lombok, dan Laut Maluku (dekat Pulau Lembeh).

2. Perlu adanya kajian lebih lanjut dalam hal:
a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung ditetapkannya Kawasan Pengelolaan
Habitat Mamalia Laut di Indonesia (Departemen Kelautan dan Perikanan);
b. Keterkaitan Kawasan Pengelolaan Habitat Mamalia Laut di Indonesia dengan
Kawasan Konservasi: Taman Nasional Laut, Suaka Alam, Suaka Margasatwa (Departemen
Kehutanan);
c. Prioritas Perlindungan: Corridors Migratory, Feeding ground, Nursery ground
(FPIK-IPB dan LIPI);
d. Mekanisme Pengelolaan Habitat Mamalia Laut di Indonesia (Dr. Benjamin Kahn,
The Nature Conservancy);
e. Pandangan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten terhadap Kawasan Pengelolaan
Habitat Mamalia Laut di Indonesia (Bali, NTB, NTT, dan Sulawesi Utara).

Butir-butir hasil diskusi di atas digunakan sebagai acuan pengkajian
Kawasan Pengelolaan Habitat Mamalia Laut di Indonesia yang akan dibahas pada
pertemuan selanjutnya pada bulan Mei.

Informasi lebih lanjut:
1. Sudariyono, Telp: 859-04929 email: pkepl@menlh.go.id
2. Dr. Benyamin Kahn, email: bkahn@attglobal.net

Kerjasama

  • Luar Negeri
  • Dalam Negeri
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor
    • sponsor