KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KUPANG, PK — Masalah lingkungan selalu terabaikan dibanding, masalah lainnya. Masalah lingkungan baru mendapat perhatian setelah terjadi dampak atau kerusakan.

Hal ini disampaikan asisten Deputi Penyelesaian Pengaduan dan sengketa Lingkungan Kementerian Lingkungan hidup (KLH), Mohammad Zoel Fachry, pada pembukaan Rapat penanganan pengaduan masalah Lingkungan di aula kantor badan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (10/8/2010).

Hadir dalam rapat tersebut antara lain para Kepala BLHD kabupaten /kota sedaratan Timor, perwakilan perguruan tinggi, LSM peduli lingkungan serta staf BLHD NTT. Pertemuan ini dibuka oleh Kepala BLHD Propinsi NTT, Drs. Alexander Oematan, M.Si, sekaligus memimpin pertemuan tersebut.

Fachry mengatakan, masalah yang dihadapi oleh komponen yang peduli lingkungan adalah pihak-pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar serta jaringan yang lebih kuat. Namun hal tersebut bukan berarti pemerintah atau masyarakat pemerhati lingkungan menjadi lemah. Yang dibutuhkan adalah bagaimana mencari jalan keluar penyelesaian.

Dia menjelaskan, pertambangan biasanya memberikan efewk kerusakan lingkungan pada jangka panjang. Untuk itu pemerintah harus memperhatikan pelestarian lingkungan ketimbang mengejar pendapatan asli daerah (PAD). “Pemerintah daerah juga jangan hanya melakukan eksploitasi tambang tanpa memperhatikan lingkungan atau hanya mengejar PAD saja, kasihan juga anak cucu yang terkena nampak, jelasnya.

Sementara itu, Kepala BLHD Propinsi NTT, dalam sambutannya mengatakan, permasalahan lingkungan hidup bukan lagi lokal, regional atau nasional. Kerusakan dan pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah masalah global sehingga perlu ada langkah-langkah untuk menyelamatkan lingkungan.

Menurutnya, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2009 untuk menyelamatkan lingkungan dan melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan hidup No. 9 tahun 2010 tentang Tata cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan. Akibat dugaan pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk mengadukan pihak-pihak yang merusak lingkungan.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTT juga telah membentuk pos pengaduan masalah lingkungan sejak tahun 2010. Dan hingga kini telah tercatat 10 kasus yang ditangani oleh lembaga ini. “Sejauh ini ada 10 pengaduan dan bisa ditangani dan belum sampai di pengadilan,” jelasnya.

Menurutnya, pos pengaduan ini juga sebaiknya diadakan di tingkat kabupaten/kota. Namun rencana ini tidak mudah karena harus memperhatikan sarana dan prasaranan serta piranti lainnya bagi petugas pos tersebut. (alf)

Sumber:
Surat kabar Harian POS KUPANG
Rabu, 11 Agustus 2010
Hal. 5