KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

KLH – Rebu, 20 Pebruari 2013. Undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup no. 32 tahun 2009, memperkenalkan instrument baru dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yaitu instrument ekonomi. Instrumen ekonomi ini merupakan pelengkap dari instrumen-instrumen yang sudah ada sebelumnya seperti instrumen AMDAL, baku mutu lingkungan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan instrumen-instrumen yang ada sebelumnya yang bersifat command and control, instrument ekonomi lingkungan mengandalkan kepada signal pasar untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu instrumen yang diperkenalkan dalam UU 32/2009 adalah Pembayaran jasa lingkungan (PJL) atau Payment of Environmental Services (PES).

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) adalah instrumen berbasiskan pasar untuk tujuan konservasi, berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan, harus membayar untuk keberlanjutan penyediaan jasa lingkungan, dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme PJL, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka untuk menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Dasar teori ekonomi dari PJL secara konseptual sebenarnya sederhana yaitu “beneficiary pays” atau penerima manfaat membayar (Pagiola, 2004).

PJL pada dasarnya merupakan skema yang bertujuan untuk merestorasi dan melindungi ketersediaan barang dan jasa lingkungan yang berkelanjutan. Skema PJL merupakan mekanisme yang membuat penyediaan jasa lingkungan menjadi lebih cost efisien dalam jangka waktu yang lama. Jenis jasa lingkungan  yang umum diperdagangkan dalam skema PJL diantaranya adalah proteksi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi biodiversitas (biodiversity conservation), restorasi lanskap (landscape restoration), penyerapan karbon (carbon sequestration) dan stok karbon eksisting, serta keindahan alam (scenic beauty). Jasa-jasa lingkungan tersebut seluruhnya memiliki aspek konservasi dan rehabilitasi yang tentu saja memiliki konsekuensi terhadap konteks institusional dari sistem rewards. Untuk di Indonesia sendiri, yang paling populer adalah komoditas Daerah Aliran Sungai dan konservasi biodiversity.

Skema PJL dapat dilaksanakan dilakukan diantara penyedia dan penerima manfaat jasa lingkungan dalam kerangka G to G (Government to Government), G to C (Government to Community), G to P (Government to Privat),C to C(Community to Community), C to P (Community to Privat), P to P (Privat to Privat) dan sebaliknya.Pihak yang dapat bertindak sebagai fasilitator dapat diperankan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah Lembaga Swadaya masyarakat (LSM/NGO), dan juga organisasi non profit.

Berbagai sumber pendanaan yang dapat untuk skema pembiayaan yang berkelanjutan, diantaranya adalah:
•    Sumbangan dan hibah dari organisasi nasional dan internasional.
•    Dana pemerintah dari sumber pajak dan subsidi.
•    Dana dari penerima manfaat.
•    Pengembangan pasar dari barang dan jasa seperti misalnya dari PJL itu sendiri dan juga pariwisata berbasiskan pungutan (tourism based-fees).

Acara media briefing hariRabu, tanggal 20 Pebruari 2013, di Ruang Kalpataru ini langsung dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA. Dalam Sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menyatakan “Kementerian Lingkungan Hidup terus mendorong pengembangan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) dimana Skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) merupakan bentuk nyata dari Pembangunan yang menekankan pada Ekonomi Hijau atau Green Economy. Melalui skema ini terjadi harmonisasi dan keseimbangan antara konservasi  dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, upaya konservasi yang dilakukan merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi bukan hanya kepentingan lingkungan semata.”

Topik dan narasumber dalam diskusi Media Briefing ini adalah :
1.    Kebijakan dan Regulasi PJL  oleh Imam Hendargo Abu Ismoyo, Deputi I Bidang Tata Lingkungan, KLH
2.    Pengalaman PJL di Indonesia dan Asia, oleh Dr. Beria Leimona, ICRAF Ecosystem Services Spesialist
3.    Testimoni Pelaku PJL di Cidanau, Banten oleh Nana Rahadian, FKDC Cidanau

Informasilebihlanjut :
1.    Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
2.    Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup,
Tel/fax: 021-85911854,
email : ntaharn@yahoo.com,
HP : +62818432387