KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

MEDIA BRIEFING – PROGRAM DEBT FOR NATURE SWAP (DNS)
Jakarta, 21 Juli 2014.  Hari ini Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan Media Briefing dengan tema Debt for Nature Swap (DNS). Acara ini dibuka oleh Plt. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, MR Karliansyah, dan dihadiri oleh narasumber Deputi I KLH Bidang Tata Lingkungan, Imam Hendargo Abu Ismoyo; Direktur Pinjaman dan Hibah Kementerian Keuangan, Ayu Sukorini, SE, MA; dan nasabah program DNS, Hariyanto dari Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan, Pasuruan. Debt for Nature Swap adalah merupakan suatu mekanisme restrukturisasi hutang luar negeri Indonesia dengan cara menukarkan komitmen Indonesia  (sebagai debitur) untuk memobilisasi sumber keuangan domestik  untuk kegiatan pelestarian lingkungan atau perbaikan konservasi alam.

Sejak tahun 2006, skema Debt for Nature Swap (DNS) telah menjadi salah satu solusi pendanaan bagi Usaha Mikro dan Kecil  (UMK) dalam mengelola lingkungannya. Tepatnya, tanggal 3 Agustus 2006, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman telah menandatangani Separate Arrangement Agreement (SAA) untuk Program DNS yang disetujui yaitu “Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises” sebesar EUR 12.5 Million. Program DNS yang disetujui ini merupakan Program Debt Swap untuk lingkungan yang pertama di Indonesia. Dengan kesepakatan tersebut, KLH mengalokasikan dana setara dengan  EUR 6,25 juta yakni Rp 83,5 milyar dalam jangka waktu 5 tahun (2006-2010).

Deputi I KLH, Imam Hendargo A Ismoyo mengatakan, “Alokasi dana ini digunakan untuk penghapusan hutang Pemerintah Indonesia sebesar dua kali dana yang yang dialokasikan bagi program DNS. Dalam melaksanakan program DNS ini, KLH dibantu oleh Bank Syariah Mandiri sebagai Lembaga Keuangan untuk penyaluran dana program DNS”. Melalui program DNS, usaha mikro dan kecil berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan suku bunga rendah dengan periode pengembalian yang cukup panjang. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan UMK dalam mendapatkan bantuan pendanaan guna memperbaiki proses produksi maupun dalam mengelola limbahnya.

Adapun syarat dan ketentuan program DNS adalah sebagai berikut:

  1. Maksimum pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000, dan untuk koperasi atau usaha berkelompok bisa lebih dari Rp500.000.000;
  2. Proyeksi bagi hasil ke end user antara 6% sampai dengan 11%;
  3. Masa pengembalian pinjaman sampai dengan 8 tahun, dengan masa tenggang waktu pengembalian pokok maksimal 1 tahun;
  4. Pembiayaan untuk investasi dan modal kerja, dengan peruntukan investasi minimal 60% dari plafon pembiayaan dan modal kerja maksimal 40%, serta minimum self financing sebesar 5%.
  5. Pembiayaan investasi lingkungan bisa dengan skema refinancing.

Sesuai dengan SAA yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia Jerman Tahun 2006 dicantumkan bahwa ada 4 (empat) indikator keberhasilan Program DNS adalah:

  1. Terdapat keuntungan sekurang-kurangnya satu parameter lingkungan dari setiap UMK yang dibiayai.
  2. Minimal 80% dana Program DNS disalurkan ke UMK dalam jangka waktu 5 tahun.
  3. Tingkat kemacetan (NPL) tidak melebihi dari 10%.
  4. Terbentuknya mekanisme dana bergulir (revolving fund).

Adapun jenis-jenis investasi yang dapat dibiayai dalam program DNS adalah peralatan pencegahan polusi, industri daur ulang, teknologi pengolahan limbah, peralatan laboratorium dan sertifikasi industri ramah lingkungan.

Sesuai dengan SAA, Program DNS dilakukan audit 2 kali yaitu Audit  Tahap 1 dilaksanakan pada tahun 2008. Hasil Audit Program DNS Tahap 1 tersebut pada tahun 2009 telah berhasil menghapus utang sebesar EUR3.223.462,6 (kurang lebih Rp45.497.607.634) melalui surat KfW kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan tanggal 13 Oktober 2009.

Audit Program DNS Tahap 2 dilaksanakan pada tahun 2011, Hasil audit Tahap 2 tersebut pada tahun 2014 pemerintah Indonesia berhasil menghapus utang sebesar sebesar EUR 8.958.859,6 (kurang lebih Rp120.194.915.622), penghapusan utang tersebut disampaikan oleh Pemerintah Jerman melalui surat KfW Jakarta kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tanggal 15 Mei 2014. Dengan demikian total penghapusan utang Pemerintah Indonesia terhadap Pemerintah Jerman melalui Program DNS sebesar EUR12.182.322,22 (kurang lebih Rp165.692.523.256)

Keuntungan pembiayaan investasi lingkungan tidak hanya perbaikan proses produksi dan kualitas lingkungan hidup di wilayah usaha penerima dana Program DNS, tetapi juga ada  manfaat secara ekonomi. Manfaat tersebut adalah:

  • Limbah padat dari kotoran hewan sekitar 3.780,9 ton/bln dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan biogas dengan manfaat ekonomi senilai Rp4.645.710.000,- / bulan;
  • pengurangan limbah padat (organik) dari pertanian sekitar 10.395,5 ton/bulan dengan manfaat ekonomi sebesar Rp8.434.424.812/bulan;
  • Pengurangan limbah padat anorganik berupa plastik (produk sisa dan kemasan) sebesar 1.965 ton/bln dengan nilai manfaat ekonomi Rp17.250.000/bln;
  • efisiensi energi sebesar 12.072 m3/bulan dengan nilai ekonomi Rp317.619.000/bulan dan pengurangan limbah cair sebesar 12.453,48 m3/bulan yang dibuang ke lingkungan.

Hariyanto dari Koperasi Peternakan Sapi Perah Setia Kawan di Desa Wonosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjelaskan, “Daerah yang tadinya tandus dengan kesejahteraan masyarakat rendah menjadi membaik dengan berbagai bantuan kepada koperasi ini. Dana DNS untuk pembangunan biogas di Nongkojajar secara tidak langsung membantu peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan penyelamatan lingkungan. Berkat pembangunan Biogas di Nongkojajar, biaya hidup bisa ditekan Rp. 350.000 – Rp. 400.000/bln karena sudah tidak membeli minyak tanah, elpiji dan kayu bakar”. Selain itu, kehadiran biogas dapat menjadi alternatif energi lain ditengah situasi kelangkaan minyak tanah dan pencemaran lingkungan. Koperasi ini memiliki jumlah produksi 74.000 liter/hari dengan omzet Rp. 151,2 milyar/tahun dengan asset Rp. 66,4 Milyar.

Lampiran:
Manfaat DNS dalam Pengembangan Biogassebagai Energi Alternatif Di KPSP SETIA KAWAN (PDF)

Informasi lebih lanjut :
Drs. Imam Hendargo Abu Ismoyo, MA,
Deputi I KLH Bidang Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup,