KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

bintek_survey (1)Ecoliteracy – Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan bimbingan teknis “Penguatan Kapasitas Daerah dalam Pemanfaatan Data Survei Perilaku Peduli Lingkungan untuk Komunikasi Lingkungan Hidup”. Adapun tujuan bimbingan teknis selain memberikan pemahaman tentang IPPL 2012 dan manfaatnya juga untuk mendorong partisipasi pemerintah daerah tingkat provinsi untuk melaksanakan survei perilaku peduli lingkungan di wilayah masing-masing disesuaikan dengan isu lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan ini dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 9 sampai dengan 12 September 2014 dengan mengundang BLHD seluruh Propinsi di Indonesia dan Pusat Pengelolaan Eco Region dari 6 wilayah serta unit kerja terkait di KLH.

Indeks kesadaran masyarakat yang masih rendah yaitu sebesar 0,57 dari skala satu merupakan salah satu persoalan dalam PPLH selain faktor struktural yaitu kebijakan, aturan, dan penegakan hukum. Untuk itulah dalam kesempatan ini Bapak Sony Keraf di Yogyakarta menyatakan pentingnya “melek ekologi” atau “ecoliteracy” dengan dua hal utama yaitu: pertama kesadaran yang tinggi tentang pentingnya LH; kesadaran ini dengan sendirinya secara otomatis terwujud dalam perilaku, pola dan gaya hidup yang ramah lingkungan, kedua paham akan prinsip-prinsip ekologis dan hidup berdasarkan pada prinsip-prinsip ekologis tadi.

Prinsip ini bersumber pada kearifan alam dengan struktur autopoesis disipatif, yaitu menyerap energi dan makanan dari luar, mengolahnya lalu mengeluarkan sisa proses metabolisme sebagai limbah, yang akan diserap oleh sistem kehidupan lainnya yang juga akan berproses secara sama, dalam interaksi saling terkait dan menunjang kehidupan satu sama lain. Masa depan Indonesia dan Pembangunan Berkelanjutan akan sangat bergantung pada melek ekologis yaitu paham akan prinsip ekologis dan menata hidup serta perilakunya sesuai dengan prinsip ini.

Kesadaran harus menjadi suatu sistem yang bisa dimulai dari perilaku individu sampai dengan penataan struktural sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan birokrasi. Secara lebih praktis bisa dimulai dari konsumsi kebutuhan pokok, konsumsi energi, penggunaan teknologi dan peralatan rumah tangga, perawatan rumah, rancangan bangun rumah dan kantor, pertanian, pengembangan mata pencaharian, pengembangan industri dan bisnis, pengelolaan kantor.

Penataan sistem ekonomi dan politik yang bersifat ekologis antara lain adalah penetapan pajak ekologi atau Eco tax, seperti penerapan pajak yang lebih tinggi terhadap produk yang tidak ramah lingkungan, dan subsidi pajak terhadap produk yang ramah lingkungan. Eco tax ini adalah satu upaya kebijakan yang mungkin dilakukan secara cepat, karena orang bisa secara sukarela peduli akan LH, tetapi di pihak lain bisa juga dipaksa untuk peduli terhadap LH. Hal ini dapat terjadi bila sebagai contoh harga bahan bakar ramah lingkungan lebih murah dan penegakan hukum terhadap pelanggar yang memberikan harga murah pada bahan bakar tidak ramah lingkungan diterapkan.

Sesungguhnya UU 32/2009 telah mewadahi keinginan untuk mengkombinasikan tekanan pasar dan Negara pada kegiatan ekonomi/produksi, demi terwujudnya perilaku lingkungan melalui kegiatan Audit LH (pasal 48-52), Analisis resiko LH (pasal 47), Instrumen ekonomi lingkungan (pasal 42-43).

Perilaku peduli harus menjadi pola hidup bersama yang bisa diinternalisasikan melalui pendidikan lingkungan, tetapi yang lebih penting adalah terbangunnya budaya lingkungan. Untuk membangun budaya lingkungan diperlukan instrumen pemaksa melalui kebijakan dan penegakan hukum yang lebih baik sehingga masyarakat dapat menjadikan prinsip-prinsip ekologis menjadi bagian dari keseharian dan pola pengambilan keputusan dari rumah tangga sampai kepada pemerintahan.