KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Lingkungan Hidup menyelenggarakan rapat persiapan atau Preparatory Meeting (PrepCom) yang bertujuan untuk merumuskan naskah kesepakatan Nasional dan rencana tindak pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang nantinya akan disahkan secara resmi oleh Presiden RI pada Konfrensi Tingkat Nasional Indonesia mengenai pembangunan berkelanjutan (Indonesian Summit on Sustainable Development = ISSD) yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Januari 2004.

Rapat Persiapan tersebut diadakan di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta berlangsung selama dua hari dari tanggal 11 – 12 Desember 2003. Selain wakil-wakil pemerintah, PrepCom dihadiri oleh pemangku kepentingan (stakeholder) yang mewakili Kelompok Utama yang terdiri dari wakil-wakil dari kelompok pemuda dan anak-anak, perempuan, petani, buruh-karyawan, pengusaha, akademisi-ilmuwan, penduduk adat-asli, pemerintah otonomi local, lembaga swadaya masyarakat, budayawan-agamawan.

Acara yang rencananya dibuka oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ini dibuka oleh Sekretaris Menteri Ir.Arief Yuwono, MA yang membacakan pesan tertulis menteri yang berhalangan hadir karena harus menghadiri Rapat Kerja Gabungan dengan DPR.

Kegiatan ini diselenggarakan karena tak bisa lepas dari sejarahnya yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 sampai dengan KTT Pembangunan Berkelanjutan 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan. Diusahakannya kerjasama ini untuk mengatasi masalah ketidakberlanjutan bumi pada tingkat global, regional, nasional dan pada tingkat lokal dengan mengikutsertakan berbagai komponen masyarakat.

Dalam pesannya Menteri LH menjelaskan, Indonesia sejak menjalani proses reformasi dalam perspektif tersebut maka pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia harus menjadi visi yang berdimensi menyeluruh dan menjangkau kurun waktu yang jauh serta menjadi visi dan misi seluruh komponen bangsa serta dilaksanakan oleh jajaran masyarakat. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dibutuhkan suatu pertemuan yang dihadiri oleh jajaran pimpinan formal dan informal serta kekuatan-kekuatan di masyarakat untuk membahas dan menarik suatu kesepakatan nasional untuk mengintegrasikan penerapan Pembangunan Berkelanjutan dalam proses reformasi.

Selain itu dalam pidatonya, Sekretaris Menteri LH juga menerangkan bahwa “hari ini kita semua berkumpul untuk mencari langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penerapan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, sambil membuka acara Preparatory Committee (PrepCom) yang merupakan persiapan terakhir penyelenggaraan Indonesia Summit on Sustainable Development (ISSD).

Sedangkan dalam pengantar sidang, Koesnadi Hardjasoemantri mengingatkan bahwa Preparatory Committee ISSD bertujuan untuk membangun Kesepakatan Nasional dalam melaksanakan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga-tenaga cendekia dalam mencari alternatif. Peran mahasiswa sebagai cendekia muda sangat diharapkan dalam hal tersebut. Selain itu dengan melihat konstelasi ketatanegaraan setelah diberlakukannya empat amandemen UUD-45, maka alternatif yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

  1. Dalam bentuk undang-undang, perlu diadakan konsultasi intensif dengan para legislator dan pimpinan partai-partai politik, sehingga timbul pemahaman tentang perlunya undang-undang yang mewadahi hasil ISSD.
  2. Dalam bentuk Keputusan Presiden, perlu diajukan kepada Presiden tentang perlu adanya keputusan yang mewadahi hasil ISSD.

Hal ini dapat berlangsung dengan adanya konsultasi publik yang meluas. Oleh sebab itu peran media massa, baik cetak maupun elektronik sangat membantu sosialisasi hasil ISSD yang telah ditetapkan tersebut.

Begitu juga dengan sambutan Dirjen Multilateral Ekubang, Departemen Luar Negeri. Ia mengutip Sambutan Sekretaris Jendral PBB, Kofi Annan, sebagai hasil WSSD (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan. Secara kongkrit WSSD bertujuan untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional dan regional. Oleh sebab itu perlu partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam JPOI (Johannesburg Plan of Implementation) ditegaskan bahwa hasil-hasil WSSD adalah tanggung jawab masing-masing negara dan dalam kaitan ini kerjasama dan bantuan negara serta organisasi donor internasional merupakan prekondisi yang sangat penting dan esensial meskipun juga harus disadari bukan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini menjadi tugas pokok ISSD kedepan untuk menentukan siklus 2 tahunan dengan menetapkan isu-isu tematik terkait baik sektoral maupun lintas sektoral sebagai fokus.


Informasi Lebih lanjut mengenai ISSD:

Hoetomo, MPA
Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Kebijakan dan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
Telp. (021) 8590 4936