KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Melalui skema REDD+ yang LoI nya telah ditandatangani antara Pemerinah RI dengan pemerintah Norwegia, Pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan produksi carbon nasional sebesar 26% pada tahun 2012. Dalam skema tersebut Pemerntah Norwegia berjanji akan memberikan insentif dana sebesar US$ 1 million. Pemerintah sendiri menyadari bahwa komitmen tersebut merupakan tugas yang tidak ringan. Untuk itu pemerintah merasa perlu menggandeng segenap stakeholder bangsa untuk berpartisipasi dalam mewujudkan komitment tersebut.

Berkaitan dengan itu kearifan lokal (local wisdom) dipandang dapat menjalankan peran yang signifikan dalam upaya mitigasi pemanasan global.  UU PPLH No. 32 tahun 2009 sendiri mengakui bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Hal tersebut merupakan cuplikan latar belakang diadakannya Rapat Lintas Sektor ke-2 di Bappenas (25/08). KLH merupakan salah satu lembaga yang diundang sebagai partisipan dalam rapat lintas sektor kedua tersebut.

Dalam rapat yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan peran pemerintah dalam memanfaatkan dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki oleh entitas masyarakat adat untuk mitigasi pemanasan global tersebut masing-masing panelis memiliki titik tekan terkait dengan pelibatan masyarakat yang padanya melekat kearifan lokal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya mitigasi pemanasan global. Daud Silalahi, guru besar Antropologi Hukum Unpad menyatakan bahwa pemerintah perlu membenahi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat adat supaya berperan dan berkontribusi maksimal dalam uoaya mitigasi pemanasan global yang mereka lakukan. “Hal itu penting, karena selama ini institusi kearifan lokal mengalami peminggiran dan kemerosotan, akibat terpinggirkan oleh model pembangunan sumber daya alam yang eksploitatif dan cenderung memarginalkan masyarakak di sekitar hutan