KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA




Jakarta, 13 Mei 2005. Untuk melihat sejauhmana
dampak dan penyebab Banjir Bandang yang terjadi di sekitar Kawasan Ekosistem
Leuser (KEL) di Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara pada dini hari tanggal
27 April 2005 yang lalu, pada tanggal 11 Mei 2005 Menteri Negara Lingkungan
Hidup, Ir Rachmat Witoelar bersama dengan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi
Keadilan Sejahtera, H. Ami Taher, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
H. Iedil Suryadi, dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Nizar Dahlan, serta
Bupati Aceh Tenggara, Armen Deski, meninjau langsung kondisi lingkungan di lokasi
banjir bandang.

Berdasarkan data dan informasi dari berbagai kejadian banjir
yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan
ini, banjir yang terjadi selama ini tidak hanya semata-mata akibat alam. Namun
diakibatkan juga oleh kerusakan lingkungan yang semakin parah. Sejauh ini beberapa
faktor diperkirakan sebagai penyebab banjir bandang di Kawasan Ekosistem Leuser,
antara lain; kemiringan lahan, kestabilan tanah, dan adanya kemungkinan terjadinya
pencurian kayu (illegal logging). Terkait dengan penyebab banjir bandang di
Kecamatan Badar, Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatakan bahwa citra satelit
menunjukkan adanya indikasi kegiatan illegal logging di sekitar Taman Nasional
Gunung Leuser, namun untuk memastikan apakah illegal logging atau hal lainnya
sebagai penyebab utama dari banjir bandang tersebut perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut. Termasuk dengan melakukan kegiatan fly over disekitar Kawasan
Ekosistem Leuser.

Menteri
Negara Lingkungan Hidup menambahkan bahwa Taman Nasional Leuser berikut Kawasan
Ekosistem Leuser merupakan kawasan yang sangat berharga bagi upaya pelestarian
lingkungan dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, kelestarian kawasan Ekosistem
Leuser perlu dijaga oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap kawasan ini.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kegiatan perusakan
lingkungan terutama di kawasan hutan sangat kompleks karena melibatkan banyak
pihak. Untuk mengatasi hal ini maka Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melihat
bahwa penanganan perusakan lingkungan hidup, khususnya dari kegiatan penebangan
hutan dan pembalakan liar perlu dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip
good governance. Pelibatan sebanyak mungkin pihak-pihak yang berkepentingan
akan memudahkan upaya pelestarian lingkungan. Fokus utama dari langkah ini adalah
penghentian kegiatan eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali dan
pembalakan liar. Pihak-pihak yang terlibat diharapkan agar bersungguh-sungguh
dan secara jernih melihat bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan
harus dilakukan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan good governance dalam pelestarian lingkungan termasuk
pengelolaan lingkungan di kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, dan meminimalkan dampak kerusakan hutan dan banjir terhadap kehidupan
masyarakat. Sehingga korban jiwa dan harta benda seperti yang terjadi pada saudara-saudara
kita di Desa Jongar, Desa Lawe Mengkudu, desa Lawe Ger-Ger, Desa Lak-Lak, dan
Desa Pedanggalan, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara dapat dihindarkan.

Bencana
banjir bandang dan jatuhnya korban jiwa, harta benda milik masyarakat dan prasarana
pembangunan seperti yang terjadi di Aceh Tenggara tidak boleh terulang lagi
dimanapun di negeri ini. Untuk itu, seluruh pihak agar dapat bersama-sama memikirkan
jalan pemecahan terbaik dan tentu saja secara bersungguh-sungguh untuk melaksanakan
solusi tersebut. Termasuk melakukan upaya pelestarian lingkungan hidup melalui
kegiatan perlindungan terhadap kawasan hutan yang berfungsi lindung dan konservasi,
seperti Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD).

Terkait dengan penanganan para korban, Menteri Negara Lingkungan
Hidup, Ir. Rachmat Witoelar mengatakan bahwa perlu segera dipikirkan lokasi
alternatif yang lebih aman untuk tempat tinggal masyarakat korban. Perlindungan
terhadap kehidupan dan jiwa rakyat merupakan prioritas utama Pemerintah dan
tidak bisa ditawar-tawar lagi. Melestarikan lingkungan adalah salah satu cara
untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan jiwa rakyat Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi:
Drs. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM
Asisten Deputi urusan Informasi
Kementerian Lingkungan Hidup.
Telp. 021-8580081 Fax. 021-85900103,
Email: rasiosani@menlh.go.id