KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta – 14 November 2013. Bertepat di Hotel Atlet Century  Park diadakan diskusi dengan Wartawan media massa atau yang biasa di sebut KLH Media Briefing. Kegiatan ini yang sudah keberapa kali dilakukan oleh Biro Hukum dan Humas KLH. Hari ini bekerja sama dengan beberapa Asisten Deputi terutama Asdep Perencanaan SDA dan LH dan kajian Kebijakan LH wilayah dan Sektor di bawah Deputi Tata Lingkungan.

Kegiatan ini dimoderatori oleh komunitas wartawan lingkungan, melibatkan Deputi I KLH Bidang Tata Lingkungan, Drs. Imam Hendargo. MA, yang membahas Kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional. Deputi membuka dengan mengutip berita dari KOMPAS kutipan tersebut berupa ucapan ahli lingkungan bahwa “yang paling bertanggung jawab dalam merubah alam dan lingkungan adalah manusia, maka dari manusialah harus dimulai perubahan tersebut, baik secara sosial, ekonomi dan politik”. Selebihnya paparan Deputi dijelaskan dalam Factsheet berita dibawah ini.

Sementara itu pakar dari IPB, Dr, Arif Satria, membahas mengenai masalah dan isu strategis LH nasional. Dalam bahasannya ia mengaris bawahi ucapan dari Deputi pentingnya data. Sekarang ini banyaknya berita yang tidak sesuai dengan informasi dan data, hal ini menjadi catatan Dr. Arif Satria.  Pak Arif juga sepakat dengan ucapan Deputi, yaitu harus dimulai dari manusianya. Perubahan lewat kekuatan sosial lebih efektif selain politis.

Sedangkan Ir. Satya Widya Yudha, MSC, Komisi VII DPR-RI, bersepakat dengan Dr. Arif Satria bahwa, perubahan lewat gerakan yang didorong oleh pemberdayaan masyarakat tentu dapat mendorong instansi lain diluar KLH. Tetapi hal ini perlu mempunyai “modal” yang besar bukan hanya secara politik. Ruang kerja yang besar  dan tanggung jawab yang besar, tanpa anggaran yang memadai juga tidak dapat berbuat apa-apa. Maka pemberdayaan masyarakat diharapkan sangat penting untuk mendorong itu. Selain mensosialisasikan sikap hidup hijau dikalangan politisi itu sendiri tentunya dan ujungnya agar kinerja pemerintah, seperti KLH ini seharusnya dapat didukung dengan anggaran yang sangat memadai.

Ir. Satya Widya Yudha. MSC, dalam materinya Harmonisasi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional dalam Pembangunan Nasional, menyampaikan  pentingnya publikasi dalam media sosial. Dan ia percaya jika masyarakat sadar, ia akan bersuara dan menuntut dengan sendirinya. Tetapi ia juga memberi catatan agar pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya pada sisi advokasinya saja tetapi pembinaan dan perubahan perilaku juga harus dilakukan. (ry)

———————————————————————————————————————————————————————–

Factsheet Media Briefing RPPLH Nasional, 14 Nov 2013. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional.
I. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Sebelum terbitnya UU 32/2009, praktek penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya  kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UU Nomor 32/2009 memandatkan bahwa untuk menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan LH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan keragaman dan karakteristik wilayah. Peta ekoregion skala 1:500.000 untuk mendukung RPPLH Nasional telah dilaunching pada Juni 2013 lalu yang akan ditindaklanjuti dengan peta ekoregion skala minimal 1:250.000 untuk mendukung RPPLH tingkat provinsi dan skala minimal 1:50.000 untuk mendukung RPPLH kabupaten/kota. Dengan demikian, ekoregion merupakan kekuatan RPPLH yang dapat mewujudkan arah Kebijakan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan karakteristik ekoregion yang mempertimbangkan aspek darat danlaut.

Bencana yang sering terjadi akhir-akhir ini, seperti banjir, longsor, kekeringan, pencemaran sungai dan laut, kekurangan air bersih, kerusakan tanah, dan polusi udara mengindikasikan bahwa daya dukung lingkungan hidup telah terlampui. Peningkatan frekuensi bencana lingkungan hidup tersebut terjadi seiring dengan pembangunan yang terus berlangsung. Untuk itu, sangat penting melakukan perbaikan kebijakan, rencana, maupun program pembangunan secara terus menerus dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk lingkungan hidup. UU Nomor 32/2009 mengamanatkan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam hal ini, RPPLH Nasional menjadi sangat penting dalam mengarahkan pembangunan nasional agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

II. Masalah dan Isu Strategis Lingkungan Hidup Nasional
Gejala peningkatan frekuensi dan luas bencana lingkungan hidup secara fisik disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan atau tidak bersamaan di suatu wilayah, antara lain: a) kerusakan hutan; b) terjadinya lahan kritis; c) besarnya beban pencemar; d) pelanggaran tata ruang dan perijinan. Tidak hanya bencana lingkungan yang cenderung semakin meningkat, namun juga terjadi semakin maraknya konflik sosial, adanya kesenjangan kondisi antar ekoregion/pulau, ketimpangan terhadap pemanfaatan SD Alam.

Berbagai situasi tersebut sesungguhnya merupakan produk kumulatif dari pembangunan berbagai sektor antara lain: a) belum terselesaikannya persoalan hak-hak atas SDA dan pengelolaannya secara adil (mis. antar nelayan tradisional dengan nelayan trawl / menangkap krumunan ikan dgn jaring yang sangat besar, tidak memandang ikan kecil dan besar ikut terjaring); b) kebijakan pembangunan yang masih kuat diimplementasikan pada tataran produksi dan eksploitasi SDA, sedangkan pengendalian daya dukung LH melalui kerjsama antar wilayah administrasi belum kuat; c) kebijakan anggaran berbasis lingkungan yang belum terwujud dengan baik, termasuk juga internalisasi biaya lingkungan dan dampaknya ke dalam biaya produksi; d) belum efektifnya upaya konservasi dan rehabilitasi dari berbagai aspek seperti : rendahnya insentif dan disinsentif, ketepatan ukuran kinerja, pendekatan yang hanya berbasis proyek; e) kapasitas dan tata kelola lingkungan hidup. Penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat hanya dilakukan pada bagian hilir dari proses pembangunan saja, namun penyelesaiannya perlu diperkuat untuk masuk ke hulu atau akar masalah.

Isu strategis untuk mengatasi permasalahan PPLH yang nantinya perlu dituangkan dalam RPPLH Nasional antara lain:
a) Informasi dan Manajemen Pengetahuan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Informasi dan pengetahuan sangat penting untuk selalu diperbarui untuk menjadi dasar bagi pengendalian pembangunan agar tidak melampaui daya dukung lingkungan. Keterbukaan informasi bagi stakeholders, termasuk status LH dan transparansi perizinan pemanfaatan SDA, akan menjadi sumber pengetahuan dan pengawasan LH oleh publik.

b) Kapasitas Lembaga dan Pengorganisasian dalam Implementasi Kebijakan
Kepemimpinan dan kapasitas jaringan kerja yang kuat pada seluruh stakeholder dalam arti luas di pusat maupun daerah yang terkait dengan penguatan dan implementasi sesara efektif kebijakan PPLH termasuk PSDA. Dengan pemahaman bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan LH sangat ditentukan oleh perilaku seluruh stakeholder.  Perbaikan kinerja LH yang menuntut visi jangka panjang cenderung kurang harmonis dengan arah pembangunan ekonomi dan politik eksploitasi SDA jangka pendek sehingga kerusakan lingkungan terus terjadi. Dampak kerusakan  lingkungan hidup tidak dapat dibatasi oleh batas administrasi ataupun batas yurisdiksi sektoral. Hal ini menunjukkan  bahwa keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat tergantung pada kerjasama antar  wilayah administrasi maupun antar sektor. Penetapan program pembangunan bersama antar wilayah administrasi dan
antar sektor dengan mempertahankan daya dukung lingkungan menjadi keniscayaan. Untuk menghindari konflik kepentingan antar pihak dalam membangun program pembangunan bersama tersebut, perlu dibangun leadership LH yang antara lain mengembangkan jejaring LH termasuk dengan para pihak di luar pemerintah (LSM, Media, PerguruanTinggi, Organisasi Masyarakat, DPR/D, dll).

c) Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumber Daya Alam (SDA)
SDA yang terkait dengan penggunaan lahan, seperti hutan, tambang, dan kebun sudah sampai pada kondisi kritis, bukan hanya menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan, termasuk hilangnya sumber-sumber air bersih, tetapi juga menjadi sumber konflik dan ketidakadilan pemanfaatannya. Di sisi lainnya, sumberdaya perairan/laut masih belum optimal pemanfaatannya, terjadi kemiskinan nelayan di satu sisi dan di sisi lain telah terjadi kerusakan habitat dan over eksploitasi beberapa jenis ikan. untuk melakukan penghematan dan pencadangan pemanfaatan SDA secara umum.

d) Perlindungan dan pemulihan daya dukung
Terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemulihan daya dukung, termasuk pemulihan masalah sosial, merupakan hal yang sangat penting. Untuk mencapai tujuan tersebut, penguatan kelembagaan untuk  perlindungan dan konservasi SDA, terutama di kawasan lindung, perlu mendapat prioritas antara lain melalui penerapan kebijakan ekonomi, regulasi dan insentif LH.

e) Pengendalian beban lingkungan hidup
Kapasitas pengendalian beban lingkungan hidup di Indonesia tidak sebanding dengan sebaran lokasi sumber pencemar yang sangat luas. Sementara itu kebijakan penataan ruang dan kebijakan lainnya belum mampu menanggulangi semakin terkonsentrasinya beban lingkungan hidup di wilayah-wilayah perkotaan, pelabuhan dan industri. Terkait dengan pengendalian beban lingkungan hidup diperlukan prioritas pada kawasan khusus seperti urban-perkotaan, pelabuhan, industri, dll sebagai wilayah target pengendalian beban lingkungan.

f) Kebijakan Penegakan hukum
Disamping itu, peningkatan kapasitas tersebut perlu pula diwujudkan melalui pengembangan jejaring hukum lingkungan Kapasitas yustisia dalam penegakan hukum lingkungan perlu diperluas dengan mengkaitkan pelanggaran hukum lingkungan hidup dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang, tindak pidana korupsi, dll. sehingga terwujud kluster-kluster di setiap wilayah ekoregion.

III. Tantangan harmonisasi dan sinergi RPPLH Nasional dengan perencanaan pembangunan.
RPPLH bersifat kompleks dan saling terkait dengan berbagai peraturan-perundangan lain. Apabila mengacu pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH, terlihat bahwa RPPLH merupakan peraturan-perundangan yang berdiri sendiri, namun di lain pihak dalam mandatnya juga harus menjadi dasar dan sekaligus harus dimuat dalam RPJP dan RPJM, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta muatannya terkait dengan pengelolaan SDA. Oleh karena itu, karena sifatnya yang cross-cutting, maka RPPLH akan terkait dengan berbagai peraturan-perundangan yang telah ada maupun yang sedang dalam proses penyusunan, baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, menjadi penting dan merupakan tantangan agar dalam penyusunan RPPLH harus harmoni dan sinergi dengan perencanaan pembangunan nasional yang sudah berjalan dan dengan berbagai perencanaan pemanfaatan sumber daya alam. Apabila dicermati perkembangan perencanaan, saat ini banyak bermunculan dokumen-dokumen perencanaan yang mungkin mempunyai level perencanaan yang berbeda-beda. Penguatan anggaran berbasis lingkungan juga menjadi tantangan untuk merealisasikan secara efisien dan efektif penanganan isu PPLH yang cross cutting.

Penyusunan RPPLH menghendaki kehati-hatian, agar peraturan yang baru tidak menambah kerumitan dan tumpang tindih pengaturan terhadap objek yang sama. Meskipun RPPLH merupakan peraturan yang baru, skema disainnya harus dapat mengisi gap perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan LH yang ada, dapat mengatasi akar permasalahan PPLH, serta agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dan tercapainya RPPLH yang efektif, diperlukan strategi yang tepat antara lain: 1) membangun pemahaman yang sama terhadap RPPLH; 2) meningkatkan komunikasi dan interaksi yang efektif dengan stakeholder strategis; 3) menetapkan masalah, isu strategis, solusi dan ukuran keberhasilan yang tepat; 4) membangun kesepakatan terhadap substansi, kelembagaan termasuk prosedur dan mekanisme, pendanaan, pengaturannya serta monitoring dan evaluasinya untuk menuju perbaikan yang berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Deputi Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
/Fax: Telp 021-85904930/ 021-8580111