KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Magelang, 11-12 Agustus 2014, Asisten Deputi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan bersama stakeholders Hulu DAS Progo yang difasilitasi oleh Yayasan Kuncup Mekar, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas organisasi masyarakat dan Gerakan Aksi Organisasi Hulu DAS Progo dalam upaya melindungi dan memberdayakan organisasi masyarakat dalam pengelolaan DAS berbasis masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kualitas DAS dan kualitas hidup masyarakat hulu DAS Progo” .

DAS Progo yang cukup luas dan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung,  Wilayah Propinsi Jawa Tengah.  Sementara Kabupaten Magelang yang  terletak pada jalur utara – selatan dan dekat dari jalur selatan – selatan serta tak jauh dari jalur entry wisatawan: Semarang, Yogyakarta dan Surakarta.  Sementara Hulu DAS yang berada di Kabupaten Magelang dengan luas 108.573 Ha terdiri dari 21 kecamatan dengan 367 Desa dan 5 Kelurahan.

Mengacu pada pola Rehabilitasi lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) yang dicanangkan oleh Balai Pengelolaan DAS Serayu Opak Progo Dep Kehutanan, serta  Masterplan Pengelolaaan Wilayah Daerah Aliran Sungai Progo-Opak-Serang yang disusun oleh Balai PSDA Serayu Opak, terdapat pendekatan perencanaan pembangunan yang berbasis DAS. Pada intinya, dalam sebuah DAS / Sub DAS terdapat Segmen Hulu (kawasan lindung, budidaya hutan rakyat), Segmen Tengah (kawasan budidaya pertanian & permukiman perdesaan) dan Segmen Hilir (permukiman perkotaan).  Masing-masing mempunyai fungsi dan peran yang tersendiri.

Untuk kepentingan itu Kabupaten Magelang membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Air Kabupaten Magelang yang sudah berkegiatan sejak tahun 2009, dengan melibatkan semua pihak guna mengelola dan melindungi kawasan Hulu DAS Progo agar tetap berfungsi dengan baik, serta permasalahan utama di Hulu DAS Progo adalah alih fungsi lahan.

Adalah Kementrian Lingkungan Hidup  yang bermitra bermitra dengan Yayasan Kuncup Mekar Magelang  mencoba mendorong pengelolaan persoalan di Hulu DAS Progo dengan prioritas kegiatan di Sub DAS Tangsi Magelang. Pendekatan pengelolaan DAS terpadu yang berbasis masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang dicoba. Makna terpadu bukan hanya dipadukan antar sektor, antar wilayah dan antar pihak, tetapi juga  TERPADU  dalam kontek satu kesatuan yang utuh dengan memperhatikan kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan lingkungan hidup. Ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain: melakukan pemetaan masalah lingkungan di Sub DAS Tangsi, mengadakan Sekolah lapang guna menguatkan partisipasi organisasi masyarakat dalam memahami konservasi dan pembuatan demplot kebun bibit, lokakarya guna berbagi pengalaman dari berbagai stakeholders dalam rangka pemberdayaan dan pembagian peran para pihak dalam melindungi dan mengelola Sub DAS Tangsi Progo serta Gerakan Aksi Konservasi Sub DAS Progo dengan menanam tanaman produktif dan tanaman keras lainya di hulu DAS Progo.

Kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Hulu DAS Progo dalam Konservasi Perlindungan dan Pengelolaan berbasis Masyarakat dilakukan di Hotel Manohara Borobudur pada tanggal 11 Agustus 2014 dihadiri oleh Asdep Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Ir. Wahyu Indraningsih dan Pakar Pemberdayaan Masyarakat dari UNS Solo Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, MS serta dari  Tim Koordinasi dan Fasilitasi Konservasi Sumber Daya Air Kabupaten Magelang.

Asdep Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan, dalam materinya menyampaikan bahwa DAS Progo merupakan DAS Prioritas dari 9 DAS di Pulau Jawa yang berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tergolong dalam kategori Sedang dengan nilai 47,44 dari 1-100 yang diukur dari indikator komponen kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan dan Kehati sehingga dalam pengelolaan DAS Progo perlu meningkatkan sistem penyimpanan air: peningkatan luas tutupan vegetasi (hutan); mempertahankan atau menghentikan laju pembukaan wilayah-wilayah bervegetasi rapat.

Dalam upaya meningkatkan kualitas DAS dibutuhkan multi sistem guna menumbuhkan konsep integrated watershed managemet (pengelolaan DAS terpadu), pengelolaan DAS Terpadu membutuhkan Koordinasi, Kerjasama, Kolaborasi, dan Jejaring. Sementara Pakar Pemebrdayaan Masyarakat dari UNS Prof. DR.Ir. Totok Mardikanto, MS, memulai materinya dengan mengajak peserta untuk merenungkan pemberdayaan masyarakat itu untuk apa, dan konsentrasi pada penguatan kapasitas, serta sebelum memberikan daya kritis kepada pihak yang ingin diberdayakan, terlebih dulu harus memberikan kekuasaan kepada pihak yang dimaksud. Selain itu bahwa filosofi dari pemberdayaan adalah membangun pendidikan melalui pembelajaran, membicarakan kebenaran dan kemudian membangun kepercayaan yang selanjutnya untuk membangun kemandirian bukan ketergantungan.

Penerima manfaat pemberdayaan adalah semua stakeholders, dan pemberdayaan harus dimulai dari atas, yaitu pada pemberi pemberdayaan yaitu pemerintah yang dilakukan oleh Fasilitator yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan kelebihan pengalaman belajarnya dan bukan oleh pakar dan pejabat. Pengelolaan DAS sebagai sistem pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan, didalam konsep pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi, sosial budaya dan lingkungan yang satu sama lainnya harus saling terhubung, oleh karena itu disemua tindakan ada tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab sosial budaya, tanggungjawab lingkungan yang bilamana ketiganya menyatu tentunya akan mendukung perbaikan kwalitas DAS Progo.

Yayasan Kuncup Mekar sebagai mitra Kementerian Lingkungan Hidup akan mengembangkan model Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis lingkungan hidup  akan dilakukan oleh para kader lingkungan yang berasal dari organisasi masyarakat dan atau lembaga swadaya masyarakat, dengan harapan akan menjadi jejaring antar pelaku yang berfungsi  membantu memfasilitasi proses kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam termasuk konservasi Sumber Daya Air di tingkat desa maupun kawasan, sehingga  para kader dapat mendampingi peningkatan kapasitas anggota kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pengelolaan DAS Progo untuk meningkatkan kwalitas lingkungan yang lebih baik di masing-masing desa dampinganya secara berkelanjutan.

Konservasi Hulu Das Progo yang dilaksanakannya selama ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Desa  yang meliputi pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya serta fisik maupun infrastruktur yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan akuntabel. Dengan menjalankan pengelolaan dan pelestarian lingkungan desa serta memanfaatkan jejaring antar pemangku kepentingan, akan melahirkan aksi dan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam menuju perbaikan lingkungan hidup.

Sementara hari kedua tanggal 12 Agustus 2014 dilakukan Gerakan Aksi Konservasi DAS Hulu DAS Progo melalui tanam dan pelihara pohon produktif serta pohon tanaman keras di Desa Sukorejo bersama Organisasi Masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Terpilih periode 2014-2019, SKPD Se-Kab Magelang dan Forum Parade Nusantara yang menaungi Kepala-kepala Desa di Kab. Magelang. Pohon yang ditanam pada kegiatan tersebut sejumlah 5000 batang, 500 ditanam secara bersama-sama dan 4500 pohon dibagikan ke 3 desa rawan bencana di Sub DAS Tangsi Progo Magelang.

Dalam pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Hulu DAS Progo, perlu mengarusutamakan kekuatan komunitas sebagai basis pembangunan dan adanya keseimbangan peran pemerintah dengan inisiatif komunitas. Selain itu keberlanjutan program dan kegiatan, penguatan jejaring serta indikator keberhasilan dalam kegiatan yang harus terukur.

Informasi:

Wahyu Indraningsih
Asisten Deputi Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
Telpon/Faks : 021-85904919