KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

NATIONAL SUMMIT PERUBAHAN IKLIM 2013 – Jakarta, 4 Desember 2013. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyelenggarakan National Summit Perubahan Iklim ke-3 2013 dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Presiden RI untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% di bawah kondisi business as usual pada tahun 2020. Acara ini sebagai komitmen Pemerintah sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. National Summit Perubahan Iklim ini bertujuan untuk mengetahui kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan penurunan emisi GRK, serta sosialisasi hasil COP-19 UNFCCC yang diselenggarakan di Warsawa-Polandia dan tindak lanjut di Kementerian/Lembaga terkait.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Bappenas, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Ketua UKP4, dan Kepala BMKG. Selain itu, turut hadir narasumber untuk memberikan paparan mengenai Kemajuan Kebijakan Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pekerjaan Umum. Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan National Summit Perubahan Iklim ke-3 adalah (1) tersusunnya laporan kemajuan kebijakan pelaksanaan inventarisasi GRK dan kebijakan penurunan GRK; (2) inventarisasi GRK dan sistem measurable, raportable dan verifiable (MRV) GRK; (3) agenda IPCC Indonesia; dan (4) memperkuat mitigasi dan adaptasi di tingkat lokal (PROKLIM).

Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, dalam sambutannya mengatakan, “National Summit Perubahan Iklim ini diselenggarakan untuk memastikan capaian pelaksanaan penurunan GRK dan inventarisasi GRK dan untuk mengapresiasi berbagai kegiatan inovatif dan inisiatif yang dilakukan masyarakat”. National Summit Perubahan Iklim ke-3 mengundang elemen semua pihak, terdiri dari unsur pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi/lembaga internasional. “Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi dampak perubahan iklim merupakan tanggung jawab bersama”, tegas MenLH.

Isu perubahan iklim yang semakin hari menjadi isu yang sangat penting untuk ditangani, tidak terlepas dari dampaknya yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan menjadikan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut. Pemerintah Indonesia telah meyampaikan komitmen untuk menangani dampak perubahan iklim. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014 telah menetapkan prioritas pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang diarahkan pada “konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan resiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim”.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memandatkan bahwa dalam melakukan pemeliharaan lingkungan hidup diperlukan upaya diantaranya dengan cara pelestarian fungsi atmosfer melalui upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam rangka menurunkan emisi GRK, Indonesia secara sukarela telah menetapkan target nasional dalam penurunan emisi GRK sebesar 26% dari bussiness as usual pada tahun 2020. Hal ini tentunya akan memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi GRK secara global. Komitmen secara sukarela dari negara berkembang untuk menurunkan emisi GRK, tentunya harus menjadi stimulan bagi negara maju untuk meningkatkan komitmennya dalam menurunkan emisi GRK. Dalam kerangka pengurangan deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut.

Sinergi berbagai langkah nyata yang dilaksanakan para pemangku kepentingan untuk menghadapi perubahan iklim sangat diperlukan untuk memastikan pencapaian kebijakan pelaksanaan di bidang perubahan iklim. Hal tersebut mendasari diselenggarakan National Summit Perubahan Iklim ke-1 pada tanggal 24 – 25 Oktober 2011 di Denpasar, Bali dan National Summit Perubahan Iklim ke-2 pada tanggal 20 Desember 2012 di Jakarta, dan yang telah dihadiri para pemangku kepentingan terkait perubahan iklim. Pada National Summit Perubahan Iklim ke-2 telah dilaporkan penurunan emisi GRK di berbagai sektor kegiatan. Di sektor kehutanan penurunan deforestasi rata-rata periode tahun 2000 – 2006 ke periode 2009 – 2011 sebesar 0,675 juta Ha/tahun, telah menurunkan emisi GRK sebesar 0,489 Gigaton CO2e, setara dengan 72,8% dari target penurunan emisi GRK di sektor kehutanan dan lahan gambut
pada tahun 2020 sebesar 0,672 Gigaton CO2e.

Pada sektor pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan inventarisasi GRK pada tahun 2012, dimana tingkat emisi GRK mencapai 103,4 juta ton CO2eq. Melalui berbagai aksi mitigasi seperti kegiatan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), System of Rice Intensification (SRI), introduksi Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) dan pengembangan Biogas Asal Ternak Masyarakat (Batamas), serta introduksi varietas padi yang memiliki produktivitas tinggi dan rendah emisi GRK, Kementerian Pertanian berhasil menurunkan emisi GRK sebesar 12,3 juta ton CO2e di tahun 2012. Penurunan tersebut telah melampaui ketentuan Perpres 61/2011 tentang RAN GRK yaitu sebesar 8 juta ton CO2e dengan upaya sendiri (APBN) dan melampaui 11 juta ton CO2e (dengan dana bantuan luar negeri). Untuk dapat terus mendukung pengembangan program mitigasi di sektor pertanian, Kementerian Pertanian memaksimalkan peran dari Laboratorium Pengukur Faktor Emisi GRK Kementerian Pertanian yang berada di Jakenan, Pati.

Pada sektor energi hasil perhitungan tingkat emisi GRK sektor energi pada tahun 2010 adalah sebesar 0,427 Gigaton CO2e. Melalui penerapan Kebijakan Energi Nasional (KEN), target penurunan emisi GRK  pada tahun 2020 di sektor energi sebesar 0,038 Gigaton CO2e diharapkan dapat tercapai. Total penurunan emisi GRK yang dicapai melalui kegiatan-kegiatan di sektor energi mencapai 6,5 juta ton untuk periode 2010-2012. Selain kegiatan-kegiatan mitigasi yang telah ditetapkan dalam Perpres No. 61/2011 tentang RAN-GRK, KESDM juga mengidentifikasi berbagai kegiatan nasional dan sektoral yang dapat mempercepat pencapaian target penurunan emisi GRK seperti program pemanfaatan teknologi energi bersih di pembangkitan listrik; pengurangan pemakaian BBM bersubsidi, khususnya dengan gas dan energi terbarukan; program konservasi energi dan lain-lain. Selain itu, KESDM juga mendorong peran swasta dalam penurunan emisi gas rumah kaca di sektor energi, antara lain dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan pemberian berbagai insentif dan kemudahan bagi pelaku.

Pada sektor transportasi dilakukan kebijakan dan langkah-langkah penurunan emisi GRK dan inventarisasi GRK di sub sektor perhubungan darat, perkeretaapian, perhubungan laut, dan perhubungan udara. Saat ini sedang diproses pengajuan program Sustainable Urban Transport sebagai Nationally Appropriate Mitigation Action (NAMAs) ke United Nations Frameworks Convention on Climate Change (UNFCCC).

Pada sektor industri telah dilakukan langkah-langkah kebijakan penurunan emisi GRK melalui identifikasi potensi penerapan konservasi energi di sektor industri, pemberian penghargaan industri hijau, penerapan Program Restrukturisasi Permesinan Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Alas Kaki dan Gula. Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengurangan Emisi CO2 Industri Semen, diperkirakan penurunan gas rumah kaca secara sukarela sebesar 2% pada tahun 2011-2015 dan secara wajib sebesar 3% pada tahun 2016-2020. Sedangkan pada sektor pekerjaan umum, dilakukan kebijakan dan langkah-langkah penurunan emisi GRK dan inventarisasi GRK yaitu peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa di 23 provinsi dengan perkiraan penurunan emisi GRK 2,02 jutaton CO2e, percepatan penetapan Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site dengan perkiraan penurunan emisi GRK 13,85 jutaton CO2e, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi di 24 Provinsi dengan perkiraan penurunan emisi GRK 0,042 jutaton CO2e, dan penanaman 20.392 pohon di sepanjang jalan nasional.

Berbagai langkah nyata untuk memastikan keberhasilan pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca telah dilaksanakan, diantaranya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN Center), Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Pelporan (PEP) RAN-GRK, dan Sistem Measurable, Raportable dan Verifiable (MRV) GRK. Selain itu, melalui Satuan Tugas (Satgas) yang dikoordinasikan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-4), telah dikembangkan sistem untuk mengukur, melaporkan dan memverifikasi penurunan emisi GRK dari kinerja REDD+ (MRV REDD+).

Sinergitas kebijakan lintas Kementerian dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk dapat mendorong pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nasional. Untuk itu, masyarakat tidak dapat lagi menunggu upaya perubahan iklim hanya dari pemerintah, tetapi sudah harus bergerak ke dalam kegiatan konkrit yang berwawasan lingkungan. Karena sekecil apapun kegiatan tersebut, jika dilakukan secara berkelanjutan akan membawa manfaat positif bagi lingkungan. National Summit Perubahan Iklim ke-3 Tahun 2013 diharapkan memberikan hasil yang optimal untuk meningkatkan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, sekaligus meningkatkan upaya melakukan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk itu perlu segera melakukan upaya untuk mengubah paradigma bahwa perubahan iklim bukan merupakan krisis semata, akan tetapi bisa menjadi peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan sekaligus mengatasi krisis ekonomi, atau dengan kata lain, ”Mengubah Krisis Menjadi Peluang”.

Berita Terkait:

Untuk Informasi Lebih Lanjut
Ir. Arief Yuwono, MA,
Deputi III MenLH
Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan
Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup,
Telp/Fax. 021 – 8512366,
email: humaslh@gmail.com website:
www.menlh.go.id