KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

Men LH, Gusti M Hatta, Menkominfo, Tifatul Sembiring, Deputi VI MenLH, Bidang Komunikasi Lingkungan & Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Badan Informasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy Tulung memberikan keterangan pers seusai membuka Lokakarya tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Strategi Komunikasi Lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu 31 Maret  di Jakarta.

Menteri  Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menegaskan, publik berhak mengakses informasi lingkungan hidup, termasuk informasi rencana kegiatan berbagai sektor yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Penegasan ini disampaikan dalam jumpa pers seusai membuka  Lokakarya tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Strategi Komunikasi Lingkungan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu 31 Maret  di Jakarta.
Jadi masalah, kata Tifatul Sembiring, lingkungan hidup dan informasi di bidang lingkungan hidup berdimensi luas dan lintas sektor. Karena itu, tentu  tidak mudah bagi Kementerian Lingkungan Hidup mengawal lingkungan hidup yang sehat, terhindar dari kerusakan dan pencemaran. Apalagi dengan anggaran yang terbatas.

“Dengan anggaran Rp 400 miliar dan harus mengawasi instansi lain melakukan eksploitasi lahan dengan penggunaan anggaran ratusan triliun rupiah, sangat sulit,